Resonansi Komunikasi Jokowi-SBY

Opini JawaPos, 20/2/2017 8.10 wib.
Oleh Redi Panuju*

.

PUBLIK telah disuguhi kegaduhan komunikasi antara Presiden Jokowi dan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kegaduhan berasal dari fakta persidangan kasus penistaan agama dengan tersangka Ahok. Tim penasihat hukum Ahok mensinyalir ada hubungan telepon antara saksi ahli KH Ma’ruf Amin, yang juga ketua MUI, dan SBY. Wacana yang berkembang, hubungan telepon itulah yang mendorong MUI mengeluarkan ”fatwa” tentang apa yang diucapkan Ahok ketika berada di Kepulauan Seribu. Pantulan komunikasinya (resonansi) yang mencuat di media sosial maupun media massa bermuara pada dugaan penyadapan yang dilakukan oleh institusi negara.
Jokowi agaknya terkena pantulan pesan SBY sehingga menjadi gerah, seolah-olah dirinya yang menskenario penyadapan pembicaraan SBYMa’ruf. Jokowi sampai mengeluarkan statement, ”Barangnya di sana (maksudnya di pengadilan, Red), kok dibawa ke saya!” Pantulan hubungan Jokowi-SBY kemudian menjadi isu publik di media sosial, seolah-olah ada masalah di antara keduanya. Apalagi, SBY menyatakan ingin bertemu dengan Jokowi, tetapi dihalang-halangi dua–tiga orang di sekitar presiden.
Orang di sekitar Jokowi sendiri telah membantah dugaan SBY tersebut dan menyatakan bahwa sebetulnya SBY bisa langsung berbicara dengan Jokowi melalui hubungan seluler. Sebab, jangankan mantan presiden, bagi Jokowi, bertemu dengan rakyat biasa saja merupakan hal yang biasa. Namun, faktanya, belum ada tanda-tanda keduanya akan bertemu.
Publik menduga-duga bahwa memang di antara keduanya ada masalah yang menyebabkan hubungan mereka tidak harmonis. Dalam fatsun jurnalistik, ketidakharmonisan justru menjadi berkah karena memiliki nilai jual sebagai berita ( news values). Di sini tiap-tiap pihak saya lihat memanfaatkan situasi tersebut sebagai barang dagangan (komoditas). SBY mencoba menggunakannya (menjual) kepada simpatisannya di masa lalu, masuk kembali dalam pasar politiknya. Demikian juga Jokowi. Meskipun memperlihatkan sikap defensif, resonansi komunikasi massanya mencoba membelah opini publik yang hendak dibangun SBY.
Publik pun sebetulnya sudah memiliki kecerdasan dalam memaknai komunikasi Jokowi-SBY tersebut. Publik mencoba menarik benang merahnya dengan pilkada yang telah berlangsung di sejumlah daerah. Resonansi yang diharapkan akan memengaruhi mobilisasi suara di sejumlah daerah, tetapi yang paling khusus adalah pilkada DKI Jakarta. Pilkada DKI Jakarta disebut-sebut sebagai pilgub bercita rasa pilpres. Perolehan suara di pilkada DKI diperkirakan merefleksikan perolehan suara pada Pilpres 2019.
Isu tentang komunikasi JokowiSBY sengaja ditahan dan diperbarui aktualitasnya untuk memperoleh efek resonansi tersebut. Resonansi isu tersebut ikut memantul ke Prabowo Subianto dengan statementnya bahwa di zaman teknologi informasi sekarang ini tidak ada lagi orang yang terbebas dari sadap- menyadap. Kalau memang orangnya bersih, disadap atau tidak disadap tidak ada masalah.
Statement Prabowo menunjukkan bandul dukungannya kepada Jokowi. Hal itu menguatkan kesan bahwa hubungan Jokowi-Prabowo lebih harmonis ketimbang hubungan JokowiSBY ataupun SBY-Prabowo. Di mata publik, hubungan Jokowi-Prabowo memang terkesan harmonis karena keduanya sudah berkali-kali bertemu dalam situasi yang sangat bersahabat.
Resonansinya dengan pilkada Jakarta kira-kira apa ya? Begitu tanya publik kira-kira.
Bila opini publik di lingkar elite memengaruhi pemilih, resonansinya adalah posisi Jokowi menggiring ke pemilih Ahok-Djarot, posisi Prabowo menggiring ke Anies-Sandi, dan posisi SBY jelas menggiring ke pasangan Agus-Sylvi. Dalam konstelasi dukungan, posisi Agus-Sylvi terjepit di antara keduanya. Namun, posisi Jokowi masih memungkinkan memantul juga ke Anies. Sebab, publik belum lupa dengan posisi Anies yang pernah menjadi tim sukses utama pada pemenangan Jokowi-JK pada pilpres dahulu. Karena itu, bila pilkada DKI menjadi dua putaran dan pemainnya pasangan Ahok-Djarot melawan Anies-Sandi, dipastikan menjadi seru. Itu pula sebab Jokowi menjanjikan akan mengagendakan bertemu SBY sesudah pilkada. Karena bisa memungkinkan negosiasi suara AgusSylvi diarahkan ke Ahok-Djarot.
Melalui game of power itu, tanpa disadari sebetulnya bisa tereduksi isu-isu penistaan agama yang dikhawatirkan banyak orang berpotensi mengganggu stabilitas politik dan mengakibatkan disintegrasi sosial yang dipicu sentimen SARA. Dalam konteks ini, dua orang berpengaruh itu (Jokowi-SBY) telah berhasil melakukan pemadaman ( firebreaking) isu-isu disintegrasi menjadi isu-isu personal.
Tidak ada salahnya kita berterima kasih kepada Jokowi-SBY sambil berpesan jangan menggunakan modus yang sama untuk membangun opini publik. Sebab, pasti publik sudah pandai membaca dan menjadi jenuh dengan modus tersebut. Modus yang pernah berhasil di suatu massa belum tentu mampu mendulang hasil yang sama pada waktu yang berbeda. Semoga…!

.

*) Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas dr Soetomo (Unitomo) Surabaya