Hifz al-Nafs dalam pelayanan kesehatan: analisis perspektif Maqasid al-Shari’ah dan hukum Positif

Oleh Fathurrahman*


Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak setiap individu yang harus dijaga dan dihormati oleh setiap orang. Di Indonesia, hak asasi masnusia dinyatakan secara eksplisit dalam UUD 1945 Pasca-amandemen. Di antara semua pasal tersebut, pada Pasal 28H ayat (1) tercantum dengan jelas bahwa Pelayanan Kesehatan adalah termasuk dalam kategori Hak Asasi Manusia yang berhak didapatkan oleh setiap warga negara Indonesia. Jauh sebelumnya, Islam telah lama mendengungkan kebebasan setiap individu. Inti ajaran Islam yang terbingkai dalam maqasid al-shari’ah secara global mengajarkan lima prinsip utama yaitu: hak perlindungan agama (hak beragama), hak perlindungan jiwa (hak hidup), hak perlindungan terhadap akal (intelektual), hak perlindungan terhadap hak milik, dan hak berkeluarga.

Jika diperhatikan lebih mendalam, terdapat persamaan visi antara hak pelayanan kesehatan yang diamanatkan UUD 1945 tersebut dengan salah satu dari tujuan pokok dalam Islam yaitu pemeliharaan terhadap jiwa (hifz al-nafs). Tesis ini mencoba untuk mengeksplorasi dan menganalisis secara ilmiah tentang bagaimana seharusnya kehadiran negara dalam menjamin hak rakyat dalam hal pelayanan di bidang kesehatan ditinjau dari perspektif maqasid al-shari’ah dan hukum positif di Indonesia.

Penelitian ini merupakan library research dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan konseptual (Conceptual Approach), Pendekatan historis (Historical Approach), dan pendekatan perbandingan (Comparative Approach). Data-data primer dan sekunder diolah secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelayanan kesehatan di Indonesia belum maksimal, hal ini diindikasikan dengan banyaknya rumah sakit yang terkesan mengabaikan kondisi pasien yang kritis dan lebih mengutamakan kelengkapan persyaratan administratif sebelum melakukan penanganan terhadap pasien. Ditinjau dari perspektif maqasid al-shari’ah yang menekankan pada pengutamaan maslahat dari pada mafsadat, bahwa hukum penanganan pasien tergantung dari tingkat kebutuhan (maslahat) pasien terhadap pelayanan kesehatan. Sedangkan dalam perspektif hukum positif, hak-hak pasien terkait pelayanan kesehatan tidak dilayani dengan baik oleh pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab menjamin kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, tindakan mengabaikan pasien tersebut, jika dilihat dari perspektif hukum positif bisa dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum dan hak asasi manusia.

Hasil Penelitian ini sebagai kritik sekaligus merekomendasikan agar pemerintah secara umum baik legislatif maupun eksekutif agar meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan antara lain dengan membuat aturan dan program kesehatan yang menjangkau semua lapisan masyarakat sesuai amanat undang-undang, termasuk melayani berdasarkan tingkat kemaslahatan pasien.

.

*) Mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya