Pro vs Kontra: Perjalanan KePelibatan TNI dalam Pemberantasan Terorisme

Opini JawaPos, 19/6/2017 8.55 wib.

.

TNI Sudah Belajar HAM
Oleh Dahnil A.S.*

.

SESUAI dengan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, disebutkan ada tiga tugas pokok TNI. Yaitu, pertama, menegakkan kedaulatan negara; kedua, mempertahankan keutuhan wilayah; dan ketiga, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan. Poin ketiga itu bisa menjadi landasan kuat untuk melibatkan TNI dalam penanganan terorisme.
Selama ini, tugas pokok tersebut dilaksanakan melalui operasi militer untuk perang (OMP) dan operasi militer selain perang (OMSP). Dalam OMSP, salah satu tugas TNI adalah mengatasi aksi terorisme. Saya kira, kasus-kasus terorisme yang meningkat saat ini bisa diminimalisasi dengan merevitalisasi peran TNI.
Saya menilai, seharusnya tidak ada kekhawatiran potensi pelanggaran HAM bila TNI dilibatkan dalam penanganan terorisme. Saya kira, salah satu institusi yang sukses secara perlahan melakukan reformasi adalah TNI. Salah satu indikatornya, TNI sudah tidak berpolitik. Mereka kembali ke ”barak”. Dan mereka pasti belajar banyak dari kasus-kasus HAM di masa lalu.
Yang belum sukses melakukan reformasi justru kepolisian. Pelanggaran HAM penanganan terorisme oleh Densus 88 menjadi catatan serius selama ini dalam evaluasi Komnas HAM dan masyarakat sipil. Tercatat ada 119 kasus penembakan oleh Densus yang saat ini tidak ada proses hukumnya. Belum lagi kasus tewasnya Siyono yang diduga kuat akibat aksi semena-mena Densus 88.
Keberhasilan TNI dalam urusan terorisme juga tidak perlu diragukan lagi. Contohnya adalah Operasi Tinombala di Poso, Sulawesi Tengah. Meski juga melibatkan personel kepolisian, pada operasi itu peran TNI cukup krusial. Bahkan lebih dominan ketimbang polisi. Terutama ketika menjalankan operasi di kawasan hutan belantara.
Sekarang, yang dibutuhkan untuk mengantisipasi potensi pelanggaran HAM tersebut adalah pengawasan yang melekat. Penanganan terorisme harus diawasi. Dan RUU Terorisme yang sedang dibahas saat ini, agaknya, sudah mengakomodasi lembaga pengawas.
Lembaga pengawasan bisa melibatkan kelompok masyarakat sipil yang bisa melakukan pengawasan ketat terhadap penanganan teroris. Selain menghindari potensi pelanggaran HAM, pengawasan perlu dilakukan untuk mencegah munculnya monopoli siapa teroris dan siapa bukan.
Lembaga pengawasan penanganan terorisme saat ini diterapkan di Inggris. Mereka melibatkan civil society atau organisasi masyarakat (ormas) Islam agar fungsi pengawasan berjalan dengan baik.

.

*) Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah

.

Militer Ikut Tangani Teroris?
Oleh Al Araf*

.

SECARA hukum, Indonesia sebenarnya tidak mengalami kekosongan hukum untuk mengatur pelibatan militer dalam mengatasi terorisme. UU No 34/2004 tentang TNI secara jelas dan tegas menyatakan bahwa dalam kerangka tugas operasi militer selain perang (OMSP), maka TNI dapat terlibat dalam mengatasi terorisme (pasal 7 ayat 2 UU TNI). Keterlibatan militer tersebut harus didasarkan kepada keputusan politik negara/presiden (pasal 7 ayat 3 UU TNI).
Dengan dasar hukum itu, sebenarnya pemerintah dan DPR tidak perlu khawatir jika aturan tentang pelibatan militer tidak diatur dalam revisi UU Terorisme. Sebab, payung hukum untuk pelibatan militer itu sudah diatur dalam UU TNI. Pelibatan militer dalam menjaga keamanan untuk membantu kepolisian dalam mengatasi terorisme itu hanya perbantuan dan bersifat sementara. Dengan kata lain, pelibatan militer tersebut merupakan pilihan terakhir (last resort) yang bisa digunakan presiden jika seluruh komponen pemerintah, khususnya kepolisian, sudah tidak bisa lagi mengatasi aksi terorisme. Karena itu, keliru jika ada ide dari sebagian fraksi di DPR dan pemerintah yang menginginkan pengaturan pelibatan militer dalam revisi UU No 15/2003 dilakukan secara langsung dengan tidak berada di bawah kendali kepolisian serta tidak melalui keputusan politik negara.
Pendekatan criminal justice system model yang selama ini digunakan dalam penanganan terorisme di Indonesia sejatinya sudah tepat dan benar meski memiliki beberapa catatan terkait HAM.
Jika pemerintah dan DPR bersikukuh untuk mengatur pelibatan militer dalam revisi UU Terorisme, enam syarat ini harus terpenuhi semua. Yakni, pertama, pelibatan militer harus atas dasar kebijakan dan keputusan politik negara. Kedua, pelibatan itu berdasar atas permintaan dari kepolisan atau pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Ketiga, pelibatan itu dilakukan saat ancaman terorisme mengganggu keamanan dan ketertiban yang tidak bisa ditangani lagi oleh kepolisian (pilihan terakhir/last resort). Keempat, prajurit yang dilibatkan di bawah kendali operasi (BKO) kepolisian (sifatnya perbantuan). Kelima, pelibatan militer bersifat proporsional dan dalam jangka waktu tertentu (sementara). Keenam, Prajurit yg dilibatkan tunduk pada sistem peradilan umum.
Meski demikian, semestinya yang ideal dilakukan pemerintah untuk mengatur pelibatan militer dalam membantu pemerintah menjaga keamanan yang komprehensif ialah membentuk UU perbantuan TNI kepada pemerintah dan bukan mengaturnya secara parsial melalui revisi UU Antiterorisme, sejalan dengan mandat pasal 4 Tap MPR No VII/2000.

.

*) Direktur Imparsial