031-8431972 perpus@uinsby.ac.id

Opini JawaPos, 10/7/2017 9.45 wib.
PRO vs KONTRA
Batasi Hak Warga Pilih Sekolah

Oleh NG Tirto Adi M.P.*

.

MENGAKSES pendidikan bermutu adalah hak setiap warga negara. Dan itu dijamin oleh konstitusi. Karena itu, ketika pada 5 Mei 2017 terbit Permendikbud RI Nomor 17 Tahun 2017 yang mengatur tentang PPDB dengan menggunakan sistem zonasi, terasa ganjil. Mengapa? Karena disparitas mutu pendidikan yang terjadi sebenarnya bukan dalam lingkup kabupaten/kota, melainkan terjadi dalam tataran selevel provinsi (Jawa dengan luar Jawa) atau kawasan Indonesia (barat dengan timur). Disparitas mutu pendidikan itu pun belakangan telah berkurang cukup signifikan setelah pemerintah menerapkan kebijakan afirmatif yang mendorong dan mengakselerasi peningkatan mutu pendidikan di daerah-daerah khusus atau istimewa tersebut. Itulah sebabnya lalu menjadi ironi jika PPDB yang berbasis daerah kabupaten/kota itu menggunakan sistem zonasi.
Mutu pendidikan antar kecamatan dalam lingkup kabupaten/kota di Indonesia tidak berbeda jauh. Bahkan, belakangan banyak kabupaten/kota yang telah mengembangkan pusat-pusat keunggulan (center of excellent) pendidikan di kota-kota kecamatan. Sehingga, tanpa sistem zonasi pun, masyarakat (peserta didik) telah cerdas memilih pendidikan bermutu yang berdekatan dengan rumah. Selain secara ekonomis juga menguntungkan, dari sisi keamanan dan keselamatan (safety), terutama jenjang SMP/SMA sederajat, lebih terjamin karena tidak harus pergi sekolah dengan membawa kendaraan bermotor.
Maksud dan tujuan diterapkannya sistem zonasi dalam PPDB adalah agar warga masyarakat (peserta didik) tidak terkonsentrasi di sekolah tertentu yang selama ini difavoritkan oleh masyarakat, melainkan bisa merata tersebar di setiap kecamatan. Tetapi, perlu diingat, kebijakan sistem zonasi akan membatasi warga negara untuk memilih sekolah sesuai dengan keinginannya. Kalaupun betul ada sekolah favorit di kecamatan dalam suatu kabupaten/kota dan itu diperuntukkan paling sedikit 90% bagi peserta didik dalam zonasi, itu dapat berpengaruh dalam mendorong kompetisi sehat peningkatan mutu pendidikan. Artinya, peserta didik hanya tertantang untuk berkompetisi dalam lingkup lokal. Padahal, di era global ini, peserta didik justru harus didorong dan difasilitasi untuk siap berkompetisi secara fair.
Dan yang harus diantisipasi juga adalah munculnya sikap rightful authority claim, perasaan paling berhak atas penguasaan sublokal/daerah, yang tentu kalau dibiarkan dapat menggerus rasa nasionalisme. Kesulitan yang pernah dialami presiden atau Mendagri dalam mengoordinasi gubernur atau kesulitan yang sama dialami gubernur ketika mengoordinasi bupati/wali kota pada awal diterapkannya otonomi daerah pada 2001 mestinya telah cukup memberikan pelajaran bagi pengambil kebijakan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
Visi pendidikan dunia (UNESCO), education for all, pendidikan untuk semua, tentu tidak saja dimaknai bahwa pendidikan itu hanya untuk anak-anak normal dan anak berkebutuhan khusus (ABK) semata. Lebih dari itu, pendidikan yang bermutu juga harus dapat dinikmati oleh setiap warga negara dengan tidak memandang SARA, termasuk asal usul dari mana peserta didik berasal.
Biarkanlah peserta didik memilih sekolah sesuai dengan harapan untuk pengembangan potensinya tanpa harus dibatasi dengan sistem zonasi. Bukankah begitu?!

.

*) Doktor manajemen pendidikan Universitas Negeri Malang, sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo

.

Bersekolah Dekat Rumah*

Menurut saya, penerapan sistem tersebut ada kala baiknya, yaitu supaya siswa tidak harus jauh-jauh dalam menuntut ilmu. Sebab, hakikatnya semua sekolah itu sama. Keberhasilan dan kesuksesan siswa bergantung kepada semangat belajar dan usaha, juga niat siswa itu sendiri. Selain itu, orang tua tidak terlalu khawatir karena mudah mengawasi anaknya.

.

*) Suci Ayu Latifah, mahasiswa STKIP PGRI Ponorogo

.

Cegah Monopoli*

Saya setuju dengan sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru. Sebab, hal itu menguntungkan setidaknya dalam satu hal. Yaitu, pemerataan peserta didik dan kualitas sekolah. Tidak ada lagi murid cerdas yang berkumpul dalam satu lembaga pendidikan. Selain itu, sekolah favorit akan menyebar. Tidak dimonopoli oleh institusi pendidikan yang itu-itu saja.

.

*) Shubhi Mahmashony Harimurti, dosen farmasi FMIPA UII Yogyakarta

.

Membongkar Kasta Pendidikan*

Sistem zonasi pada PPDB 2017-2018 membongkar nurani bangsa. Embrio bagi reformasi undang-undang pendidikan. Ada enam alasan. Pertama, menjamin 100 persen hak setiap anak bersekolah. Kedua, berbagi anak cerdas agar tidak selalu berorientasi kotasentris. Ketiga, mengedepankan transparansi penjaringan siswa. Keempat, menyeimbangkan mutu-mitra sekolah (pinggiran dengan kota). Kelima, mengonsentrasikan guru total-mendidik karena kecukupan kuota siswa per kelas. Keenam, dekapitalisasi kasta pendidikan (negeri-swasta-unggulan-teladan-favorit-bonafide).

.

*) Anton Suparyanta, editor di penerbit PT Intan Pariwara, Klaten

.

Ada Diskriminasi*

Zonasi PPDB membunuh peluang siswa cerdas. Artinya, terjadi diskriminasi siswa luar rayon. Siswa cerdas luar rayon sangat mungkin tereliminasi. Eliminasi terjadi karena pengurangan nilai. Akibatnya, daya saing siswa tersebut dengan siswa cerdas lainnya akan berkurang. Pada akhirnya, semangat belajar siswa itu akan tereduksi dan tidak maksimal.

.

*) Apriyanto Dwisantoso, <apriyanto.dwisan****@gmail.com>

.

Bingungkan Orang Tua*

Hampir 19 tahun mengajar di sekolah di lereng Gunung Kelud, baru kali ini mendengar orang tua mendatangi kepala desa protes karena anaknya tidak diterima di PPDB tingkat SMP. Sistem zonasi, ditambah aturan di setiap kelas dengan jumlah maksimal 32 siswa, membuat banyak calon siswa yang tersingkir. Padahal, sekolah terdekat dengan rumah mereka satu-satunya adalah SMP tersebut.
Yang membuat orang tua ngeyel untuk tetap dapat diterima, jika mereka harus turun ke SMP lain, jaraknya terlalu jauh. Dan akan berakibat pada kewajiban orang tua untuk mengantar, sedangkan pekerjaan tak bisa ditinggalkan. Alasan lain jika tidak diizinkan naik sepeda motor karena alasan di bawah umur dan harus melalui jalan besar, tidak mungkin mereka sampai ke sekolah karena medan yang menanjak.
Intinya, sistem zonasi cocok untuk sekolah di perkotaan yang jarak tempuh sekolahnya dekat dan akses menuju sekolah mudah. Tapi, sistem tersebut tidak cocok untuk wilayah pelosok yang jarak satu sekolah dengan sekolah lain atau jarak sekolah dengan permukiman relatif jauh.

.

*) Nur Ainun, Guru SMPN 2 Plosoklaten Kediri