Imunisasi Campak – Rubela 2017, Saham Siapa?

Opini JawaPos, 19/7/2017 8.45 wib.
Oleh Nyoman Anita Damayanti*

.

PADA 7 Juli 2017, Jawa Pos menerbitkan berita di halaman utama tentang komitmen tinggi Gubernur Jawa Timur (Jatim) Soekarwo dalam menyukseskan kampanye vaksinasi campak dan rubela tahun ini. Tajuknya bombastis, tapi tepat konteks, Targetkan 95 Persen Anak di Jatim Ikut Imunisasi. Bombastis karena 95 persen itu berarti hampir 9 juta anak usia 0-15 tahun jadi sasaran penerima vaksin di Jatim. Juga tepat konteks karena memang hanya dengan melindungi seluruh anak di Jatim, risiko terkena campak dan rubela dapat diputus siklusnya. Dalam satu dekade ke depan, anak-anak Jatim dapat bebas dari risiko campak yang mematikan dan dampak rubela yang dapat mengakibatkan cacat bawaan (congenital rubella syndrome).
Kampanye imunisasi terbesar dan terpanjang dalam sejarah kesehatan Indonesia itu akan berlangsung sejak 1 Agustus sampai 30 September 2017. Jatim punya saham besar dalam intervensi menyehatkan anak Indonesia kali ini. Ada lebih dari 8,4 juta anak usia 9 bulan sampai 15 tahun yang menjadi sasaran imunisasi di provinsi kedua terpadat di negeri ini. Komitmen Soekarwo patut diacungi jempol. Dia bukan saja gubernur pertama yang berikrar bahwa target vaksinasi harus tercapai. Beliau juga mendorong vaksinasi sebagai solusi perubahan cara pikir (mindset) pembangunan kesehatan dari kuratif menjadi promotif dan preventif.
“Berapa pun APBN-nya akan jebol,” terang Soekarwo. Imunisasi, bagi dia, merupakan wujud nyata upaya preventif dalam memerangi penyakit berbahaya bagi anak, termasuk campak dan rubela. “Politik kesehatan harus digeser agar lebih berorientasi ke upaya pencegahan,” lanjutnya.
Soekarwo benar. Lebih dari Rp 460 miliar dana APBN terserap untuk kampanye vaksinasi kali ini. Belum lagi dana APBD yang wajib dialokasikan untuk kelancaran operasional kampanye yang berdurasi dua bulan nanti. Sebenarnya dana itu tidak sampai 0,4 persen anggaran kesehatan yang bertengger di angka Rp 104 triliun. Padahal, anggaran kesehatan Indonesia baru 5 persen dari total belanja negara yang tembus Rp 2.000 triliun. Apabila dibandingkan dengan dana kuratif, misalnya belanja BPJS yang dapat mencapai Rp 7 triliun setahun, besaran investasi kita pada imunisasi masuk skala miniscule (kecil sekali).
Beberapa ahli sudah menghitung, untuk setiap USD (setara Rp 13 ribu) yang diinvestasikan ke vaksin, keuntungannya lebih dari 16 kali lipat dalam bentuk pencegahan pengeluaran biaya untuk pengobatan. Apabila kualitas hidup orang tervaksinasi juga dimasukkan ke dalam perhitungan (equation), yield (untung) dapat mencapai 44 kali lipat!
Nah, tantangan sekarang, siapa pemegang saham terbesar untuk program imunisasi? Jawaban paling mudahnya adalah menteri kesehatan! Atau lebih umumnya Kementerian Kesehatan. Atau lebih luas lagi, para dokter. Lebih spesifiknya lagi dokter anak atau para bidan, para imunolog, dan semua yang bekerja di bidang kesehatan. Inilah salah kaprah yang mesti segera disanggah secepatnya.
Komitmen Soekarwo keluar pada pertemuan dengan pimpinan Jawa Pos yang sedang beranjangsana dalam rangka ulang tahun ke-68-nya. Dalam pengantar ulang tahunnya, Jawa Pos menegaskan lagi komitmennya kepada keluarga dan anak Indonesia. Reaksi yang sangat positif dari Soekarwo justru keluar pada pertemuan dengan petinggi-petinggi perusahaan media! Bukan dengan para dokter! Itu menunjukkan kepemilikan isu yang sangat luar biasa dari beberapa gelintir pejuang hak anak yang non kesehatan.
Soekarwo punya saham besar dalam kesuksesan Jatim mengimunisasi lebih dari 8 juta anak-anaknya. Populasi anak di Jatim hampir 25 persen dari sekitar 35 juta anak di Pulau Jawa yang menjadi target populasi yang akan divaksinasi dua pekan lagi. Artinya, apabila Jatim sukses, seperempat tugas negara dalam kampanye imuniasi kali ini sudah tuntas. Juga, yang lebih menggembirakan, hasil penilaian tim kesiapan pelaksanaan imunisasi yang merupakan gabungan dari Kementerian Kesehatan, Badan Kesehatan Dunia (WHO), dan Badan Persatuan Bangsa-Bangsa untuk Anak-Anak (Unicef) menyatakan bahwa Jatim sudah mencapai 90 persen tingkat kesiapan. Ditambah dengan kesiapan dinas pendidikan, kantor wilayah agama, TNI, serta organisasi seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, bahkan Pramuka, sukses hanyalah satu-satunya tujuan. Bahkan, beberapa pengamat menyerukan agar Jawa Timur menargetkan 100 persen cakupan atau menargetkan 9 juta anak. Dengan komitmen dan dukungan tinggi, provinsi yang punya kabupaten/kota terbanyak di Indonesia itu dapat saja mencapai sasaran ambisius tersebut.
Tantangannya sekarang, masak Jatim jalan sendiri? Pemegang saham kampanye vaksinasi campak dan rubela pada 2017 ini bukan hanya Soekarwo, bupati, Kadis Kesehatan, dan Kadis Pendidikan. Pertama-tama sekali, perlu pernyataan dukungan yang sama tinggi dan seriusnya dari Presiden Jokowi atau Menkes Nila Moeloek untuk menyukseskan kampanye vaksinasi di Jatim, khususnya, dan di seluruh Pulau Jawa, umumnya. Sampai detik ini kami belum mendengar komitmen besar tersebut. Berbagai cara dapat dilakukan untuk mengekspresikan level komitmen yang sama dengan Soekarwo. Satu cara sangat mudah yang saya usulkan adalah bersama-sama Pak Gubernur dan bupati seluruh Jatim menyatakan dengan terang benderang bahwa pusat sepakat dengan Jatim, bahkan Indonesia, harus bebas campak dan rubela! Para pemegang dan penanam saham harus kompak bersatu menyatakan kepemilikannya kepada republik tercinta ini. Dan tekad bulatnya untuk memetik keuntungan terbesar dalam investasinya: anak Indonesia yang sehat dan sejahtera!

.

*) Kaprodi Program Doktor Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Surabaya