031-8431972 perpus@uinsby.ac.id

Opini JawaPos, 24/7/2017 9.30 wib.

.
Dosa HTI kepada Parpol Islam
Oleh Ardi Winangun*

.

TERLAKSANA sudah keinginan pemerintah untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Ormas tersebut dibubarkan sepekan setelah Perppu Ormas dikeluarkan.
Yang menjadi pertanyaan, mengapa organisasi yang mempunyai cita-cita khilafah Islamiah itu baru dibubarkan sekarang bila mereka dituduh ingin mengganti dasar negara? Mengapa sejak dulu tidak dihentikan pergerakannya? Benarkah organisasi itu tidak sesuai dengan Pancasila?
Kalau kita amati sepak terjangnya, ormas ini relatif adem dalam melakukan kegiatannya. Mereka tidak pernah melakukan kegiatan-kegiatan yang selama ini dituduhkan kepada ormas Islam lainnya, misalnya melakukan tindak kekerasan dan intoleransi. Bahkan, HTI bisa dikatakan melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya Pancasilais. Misalnya taat menjalankan ibadah (sesuai dengan sila ke-1 Pancasila).
Memang HTI tidak sempurna dalam mengamalkan Pancasila. Namun, apakah organisasi lain juga sempurna dalam mengamalkan Pancasila? Bukankah ada ormas yang menyebut dirinya toleran, inklusif, dan cinta NKRI, tapi sering melakukan tindakan anarkistis dan kekerasan serta suka mengusir pendakwah. Jelas mereka melanggar Pancasila.
Sekarang HTI sudah dibubarkan pemerintah. Namun, menjadi pertanyaan, mengapa pembubaran organisasi itu tidak seheboh ketika ada rencana pembubaran HMI pada 1965 dan mengapa partai-partai Islam yang ada juga tidak terlalu merespons terlalu jauh pembubaran HTI?
Ada beberapa hal yang bisa menjadi jawaban mengapa partai-partai Islam terutama tidak terlalu membela HTI. Partai-partai Islam pasif dalam soal HTI ini juga terkait dengan “dosa-dosa” HTI kepada mereka. Selama ini HTI disebut sebagai ormas antidemokrasi. Mereka antidemokrasi karena merasa sistem politik dan ketatanegaraan itu bukan berasal dan tidak sesuai dengan keyakinan yang dianut. Untuk itu, mereka tidak sepakat dan tidak mengikuti infrastruktur demokrasi seperti parpol dan pemilu.
Dari sinilah HTI sering mengampanyekan gerakan golongan putih (golput) alias tidak memilih dalam pemilu, entah itu pileg, pilpres, pilkada, bahkan pilkades. Sebagai ormas tentu HTI akan melakukan kampanye golput kepada umat Islam dalam pengajian, menyebar brosur pada salat Jumat di masjid-masjid, dan pada acara tablig akbar. Kampanye golput itu tidak hanya menyasar anggota HTI, tapi juga umat Islam keseluruhan. Akibatnya, banyak umat Islam yang bukan anggota HTI yang jadi terpengaruh akan kampanye tersebut.
Sikap masif HTI yang melakukan kampanye golput di kalangan umat Islam itu tentu merugikan parpol Islam. Saya pernah mendengar langsung salah seorang petinggi parpol berhaluan Islam yang mengeluh karena kampanye golput HTI. Dikatakan, kampanye golput yang menyasar umat merugikan partai-partai Islam. Sementara HTI tidak pernah melakukan kampanye golput secara masif di kalangan massa abangan.
Bila HTI sudah dibubarkan dan ormas Islam lainnya tidak lagi mengampanyekan golput serta mengatakan demokrasi haram dan berhala, hal demikian insya Allah bisa menggelembungkan suara-suara partai Islam dalam pemilu atau menaikkan perolehan calon kepala daerah atau calon presiden yang dirasa memperjuangkan aspirasi umat Islam.

.

*) Associate Researcher LP3ES

Indonesia Genting Ormas?
Oleh Noer Sida*

.

PADA 10 Juli 2017, Presiden Jokowi menandatangani Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Ormas untuk mengubah UU No 17 Tahun 2013 tentang Ormas.
Selama ini, proses pembubaran ormas berdasar UU No 17 Tahun 2013, yang memiliki proses cukup panjang untuk mengukuhkan pembubaran suatu ormas, mulai dari teguran, surat peringatan, hingga upaya terakhir yang berupa permohonan pembubaran ke pengadilan oleh kejaksaan atas permintaan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Dengan penetapan Perppu Ormas, semua prosedur pembubaran dihapus. Dengan kata lain, eksistensi suatu ormas bergantung keputusan Menkum HAM. Itulah yang memunculkan dugaan kuat berbagai pihak bahwa ditetapkannya Perppu No 2 Tahun 2017 semata-mata hanya untuk memperlancar upaya pembubaran HTI, meskipun juga dibantah berbagai pihak lain.
Namun, yang menjadi menarik adalah esensi kegentingan yang memaksa ditetapkannya sebuah perppu. Apakah pembubaran ormas termasuk hal ihwal kegentingan yang memaksa?
Terdapat banyak pendapat ahli hukum mengenai makna hal ihwal kegentingan yang memaksa. Salah satu yang menarik adalah pendapat S.E. Viner yang dikutip Jimly Asshiddiqie dalam bukunya, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi. Dia membedakan keadaan darurat dalam tiga kategori. Pertama, keadaan darurat karena perang (state of war atau state of defence), yaitu keadaan perang bersenjata. Kedua, keadaan darurat karena ketegangan (state of tension), termasuk pengertian bencana alam ataupun ketegangan sosial karena peristiwa politik. Ketiga, keadaan darurat karena kepentingan internal pemerintahan yang memaksa (innere notstand) -meskipun tidak terdapat keadaan darurat, ada kepentingan internal pemerintahan.
Perlu diketahui, hak subjektif menetapkan perppu yang dimiliki presiden dibatasi syarat objektif yang dirumuskan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009. Berdasar putusan tersebut, ada tiga syarat sebagai parameter adanya “kegentingan yang memaksa” bagi presiden untuk menetapkan perppu. Pertama, adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasar undang-undang. Kedua, undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau ada undang-undang tetapi tidak memadai. Ketiga, kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedural biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama, sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.
Perppu memiliki jangka waktu terbatas (sementara) karena secepat mungkin harus dimintakan persetujuan kepada DPR, yaitu pada sidang pertama DPR setelah perppu ditetapkan. Apabila disetujui DPR, perppu itu akan dijadikan UU. Sedangkan jika ditolak, perppu harus dicabut. Persetujuan tersebut sangat penting karena DPR-lah yang memiliki kekuasaan legislatif dan yang secara objektif menilai ada tidaknya kegentingan yang memaksa. Meskipun Perppu Ormas belum dibahas DPR, konsekuensi hukum dari perppu itu sudah ada. Artinya, Perppu Ormas sudah berlaku, bisa dilaksanakan, dan memiliki kedudukan mengikat yang setingkat dengan UU.

.

*) Mahasiswi Kenotariatan Universitas Airlangga Surabaya

Harus Berasas Pancasila*

.

PEMBUBARAN ormas anti-Pancasila melalui Perppu Ormas dapat mempersatukan kedaulatan NKRI. Pada hakikatnya, dasar negara Indonesia telah dirundingkan para tokoh pergerakan pada 1945 dan disetujui seluruh rakyat. Berkaca dari hal itu, ormas yang berdiri di Indonesia harus berasas Pancasila.

.

*) Ryan P. Putra, mahasiswa Departemen Fisika ITS Surabaya

.

Bubarkan bila Merugikan*

.

SAYA sebagai rakyat tidak serta-merta diam menyikapi persoalan-persoalan hangat seputar pembubaran ormas anti-Pancasila. Saya mengapresiasi bila pemerintah ternyata benar-benar membubarkan ormas anti-Pancasila tersebut karena sangat jelas merugikan negara.
Kita berharap pemerintah juga konsisten menjaga, merawat, dan menjamin keberlangsungan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

.

*) Saiful Bahri, Gapura, Sumenep

.

Instrumen NKRI*

.

KEBERADAAN ormas dituntut untuk berpartisipasi dalam upaya mewujudkan cita-cita bangsa serta menjaga dan mempertahankan kedaulatan NKRI. Pancasila adalah dasar dan falsafah dalam kehidupan bernegara. Setiap individu, kelompok, atau ormas wajib menjadikan Pancasila sebagai napas dalam menjalankan organisasi. Perppu Ormas akan mempermudah pemerintah melakukan proteksi dini terhadap gangguan kedaulatan NKRI. Hal ini bukan kediktatoran atau kemunduran demokrasi, melainkan sebagai upaya cepat membentengi Pancasila dari paham-paham yang ingin mengubah sistem demokrasi menjadi khilafah.

.

*) Anwari, pemerhati kebijakan public

Harus lewat Peradilan*

.

SAYA menolak prosedur pembubaran ormas sebagaimana diatur dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2017 dengan meniadakan peran peradilan untuk menguji secara yuridis keabsahan alasan yang disebut pemerintah.
Karena keberadaan ormas di Indonesia sebagai manifestasi dari hak kemerdekaan berserikat yang dijamin konstitusi, pembubaran ormas harus didasarkan pada prinsip yang diatur dalam pasal 28 ayat (5) UUD 1945, harus sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis. Salah satu elemen penting negara hukum demokratis adalah adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak.

.

*) Hufron, dosen Pascasarjana Untag Surabaya, pengurus Asosiasi Pengajar HTN-HAN Jatim

.

Antidemokrasi*

.

SETIAP ormas Islam yang berdiri di Indonesia berasas Pancasila. Perppu Ormas tidak dibutuhkan di negara yang mayoritas beragama Islam. Yang kita perlukan adalah sikap kebersamaan dalam menyelaraskan pandangan mengenai fungsi serta peran masing-masing terhadap strata berbangsa dan berdemokrasi. Tersebut telah cukup menjadikan Indonesia sebagai negara yang harmonis dalam ber-Bhinneka Tunggal Ika.

.

*) Etika Sukma Adiyanti, mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung Semarang

.

Karut-marut*

.

PENERBITAN Perppu Ormas memang menuai pro dan kontra. Namun, dari berbagai lembaga yang mengadakan polling, hasilnya mayoritas tidak setuju dengan perppu tersebut. Perppu itu dianggap bersifat represif karena menghilangkan proses pengadilan dan tidak memberi ruang terhadap ormas untuk melakukan pembelaan.

.

*) Sahna Salfini Husyairoh, mahasiswi, tinggal di Jember