Menindak Tegas “Eigenrichting”

Opini JawaPos, 11/8/2017 15.15 wib.
Oleh Achmad Fauzi*

.

MASYARAKAT pasti kenal barang elektronik bernama amplifier. Salah satu bagian sistem tata suara yang berfungsi sebagai penguat sinyal audio itu jadi saksi bisu kekejian main hakim sendiri (eigenrichting). Sekelompok orang melakukan tindakan biadab dengan membakar Muhammad Aljahra alias Zoya yang dicurigai mencuri amplifier milik Musala Al-Ikhlas, Babelan, Kabupaten Bekasi.
Melihat rekaman penganiayaan dan pembakaran terhadap Zoya yang viral di media sosial, menarasikan kondisi jiwa paling liar dari seorang manusia. Bagaimana sesungguhnya struktur kejiwaan bekerja hingga perilaku yang muncul melampaui batas-batas kemanusiaan?

.

Psikologi Impulsif
Teori psikoanalisis yang dikembangkan Sigmund Freud mungkin bisa menjabarkan bagaimana kondisi psikologis para pelaku yang sangat sadis. Freud menjelaskan bahwa tantangan terbesar yang dihadapi manusia adalah mengendalikan dorongan agresif. Ketika alat kendali berupa akal sehat dan perasaan telah hilang dalam diri manusia, energi psikis akan dikuasai jiwa impulsif dan tindakan primitif.
Jika demikian, dapat dipastikan bahwa massa yang melakukan tindakan main hakim sendiri telah mengalami kematian akal sehat sehingga tak mampu mencegah dorongan agresivitas. Tak ada proses klarifikasi terlebih dahulu dan pengumpulan informasi yang cukup untuk mengambil suatu keputusan.
Pertemuan simpul-simpul kejiwaan yang impulsif dalam suatu kerumunan memang sangat membahayakan. Ibarat daun kering, jiwa impulsif mudah dikumpulkan, tapi susah diikat. Cepat terhambur dan gampang terbakar. Psikologi kerumunan memang memiliki daya pendorong sangat kuat untuk melakukan tindakan gegabah. Gustave Le Bon (1841-1931) menyatakan, psikologi kerumunan seperti agitator yang siap memobilisasi massa dengan ekspresi mental yang rapuh. Ketika satu orang memprovokasi, misalnya, yang lain akan terpancing emosinya untuk mengikuti seruan. Makanya, tanpa perangkat akal sehat dan hati nurani yang kuat, mengendalikan energi impulsif di tengah kerumunan menjadi sangat sulit.

.

Tindak Tegas
Melihat bahaya tindakan main hakim sendiri menuntut penegak hukum untuk menindaknya secara tegas. Sebab, jika dibiarkan, akan menjadi preseden buruk yang bisa melahirkan peradilan jalanan.
Menindak tegas eigenrichting juga bertujuan meneguhkan kembali daulat konstitusi. Tindakan main hakim sendiri telah menafikan eksistensi Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum. Sehingga proses penyelesaian berbagai persoalan di masyarakat ditempuh melalui hukum rimba.
Para pelaku main hakim sendiri telah melecehkan otoritas negara. Kewenangan polisi, jaksa, hakim, diambil alih dengan mengambil keputusan sendiri. Karena itu, perlu penanganan serius dan proses penegakan hukum yang tegas dan adil. Sehingga menimbulkan efek jera bagi pelaku dan menjadi perhatian bagi masyarakat luas. Polisi sebagai alat negara harus meningkatkan peran memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
Dalam kacamata hukum, tindakan main hakim sendiri merupakan perbuatan menghakimi orang lain berbentuk penyiksaan, penganiayaan, pembakaran, pemukulan, tanpa mengindahkan hukum yang berlaku. Tindakan main hakim sendiri lazimnya dilakukan secara masal. Subjek pelakunya tidak tunggal. Dengan demikian, banyak pasal yang bisa dikenakan, antara lain, pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, pasal 170 KUHP tentang kekerasan, pasal 406 KUHP tentang perusakan.
Pasal 170 ayat (2) KUHP, misalnya, menyatakan, barang siapa di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dihukum penjara selama-lamanya 12 tahun jika kekerasan itu mengakibatkan matinya orang.

.

Otokritik
Terlepas bahwa eigenrichting terkutuk dan sangat bertentangan dengan hukum, kejadian main hakim sendiri hendaknya juga jadi bahan evaluasi bagi penegak hukum. Ketika hukum garang pada kelompok proletar, namun tumpul mengadili perkara besar yang melibatkan pejabat, kepercayaan masyarakat terhadap hukum bakal menurun. Akibatnya, persoalan sosial kerap diselesaikan melalui cara-cara pragmatis, tribal, dan jauh dari nilai keadaban.
Masyarakat muak menyaksikan kepongahan penguasa yang merampas uang rakyat melalui korupsi. Aparat hukum yang seharusnya menjadi pionir dalam menjaga keagungan hukum justru memanipulasi hukum untuk kepentingan kelompok tertentu. Ketidakpastian hukum tersebut membuat masyarakat mencari cara purba dalam mengemukakan kritik dan perlawanan. Singkatnya, belajar dari kejadian pembakaran Zoya, semua komponen dari masyarakat, penguasa, hingga penegak hukum harus rela hati saling mengevaluasi diri agar tatanan keadaban hukum yang selama ini kita jaga tetap memiliki marwah.

.

*) Hakim pratama madya di Pengadilan Agama Tarakan, Kalimantan Utara