Investasi Dana Haji, Halal Saja Tidak Cukup

Opini JawaPos, 11/8/2017 15.15 wib.
Oleh Abdul Mongid*

.

PENGGUNAAN dana setoran awal biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) untuk proyek infrastruktur mengundang prokontra. Padahal sejujurnya “penolakan” penggunaan dana BPIH untuk investasi tidak relevan lagi. Dana BPIH sebagian sudah diinvestasikan dalam bentuk Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) yang sebagian kecil untuk pembangunan jalur rel kereta api.
Dana haji harus diinvestasikan di sektor produktif yang syariah (sharia compliance). Meski demikian, investasi dana haji juga harus memberikan imbal hasil yang jauh lebih tinggi daripada deposito dan risiko gagal bayar rendah. Makanya, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dibentuk. Tuntutan agar investasi dana BPIH pada kegiatan dengan risiko rendah, maka sebaiknya hanya aktivitas yang didukung oleh negara yang boleh menggunakan BPIH. Swasta dilarang menggunakan dana amanah tersebut.
Pengelolaan dana haji yang tepat dapat mengurangi risiko kenaikan biaya haji. Seperti diketahui, biaya penyelenggaraan haji memiliki risiko yang tinggi dalam pengertian setoran dalam bentuk rupiah, sementara pengeluaran dalam bentuk mata uang asing, yaitu USD dan riyal Saudi. Sebab itu, dana haji harus dikelola agar hasilnya dapat digunakan men-cover risiko karena kenaikan biaya tiket, pemondokan, dan kurs.
Jujur saja, SDHI yang ada saat ini secara fundamental memiliki tingkat ketaatan syariah yang belum ideal sehingga perlu diganti. Seperti diketahui, skema SDHI menggunakan akad ijarah (sewa) al-khadamat (jasa). Artinya, seolah-olah pemerintah menyewakan jasa-jasa layanan haji seperti penerbangan, jasa boga, dan pemondokan. Aslinya, pemerintah menyewa uang jamaah untuk membantu APBN.
Skim SDHI halal, tetapi sukuk dengan model demikian mengandung keraguan; apa benar pemerintah menyewakan jasa-jasa tersebut karena penerbangan dilakukan Garuda dan Saudi Arabia Airline. SDHI dengan struktur kontrak ijarah al-khadamat memperoleh opini sebagai halal dari Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) dengan surat nomor B-118/DSN-MUI/III/2009 tanggal 31 Maret 2009. Sebagai informasi, SDHI per Juli 2017 telah mencapai Rp 37 triliun. Artinya, 40 persen dari total BPIH sudah menjadi kertas yang disebut surat utang negara. Jadi, tinggal sekitar Rp 30 triliun yang boleh untuk infrastruktur.
Idealnya, skim sukuk untuk dana BPIH adalah musyarakah atau mudharabah dengan prinsip bagi hasil (profit and risk sharing). Itu adalah kontrak yang paling dijamin ke-“halal”-annya karena unsur riba implisit (backdoor riba) tidak ada. Ijarah sebenarnya dapat memenuhi syarat halal 100 persen jika dalam prosesnya ada benda (underlying asset) dan manfaat (usufruct) yang jelas. Kalau dana BPIH dipakai dengan skim yang benar, menguntungkan, dan memiliki manfaat yang luas, penggunaan BPIH tidak hanya halal secara hukum, tetapi juga thayib.

.

Garansi (Waad)
Bangsa ini jangan “celaka dua kali” karena memiliki uang banyak, tetapi terkungkung pemikiran sempit. Dana BPIH harus diinvestasikan pada kegiatan produktif untuk bermanfaat kepada para jamaah dan masyarakat sekaligus. Nilai total dana haji saat ini sangat besar (Rp 92 triliun) sehingga kalau dibiarkan di sistem perbankan akan mubazir.
Bangsa ini mengalami “celaka pertama” ketika dana perbankan yang “ngendon” pada instrumen Sertifikat Bank Indonesia (SBI) sangat besar. Dana di SBI adalah dana yang mubazir, ironis, dan hanya menyenangkan segelintir orang. Dengan SBI tersebut, otoritas moneter (Bank Indonesia) telah menyediakan “kasur” yang membuat industri perbankan “tidur nyenyak” tapi untung. Sementara itu, pemerintah dan dunia usaha masih menghadapi kesulitan dalam memperoleh pembiayaan. BI “pontang-panting” menurunkan inflasi, tetapi di sisi lain terpaksa harus mencetak uang untuk membayar bunga SBI.
Setidaknya, saat ini dana yang ngendon di BI dalam bentuk SBI sebesar Rp 116 triliun dan simpanan lain sebesar Rp 300 triliun. Untuk membayar bunga, BI terpaksa mencetak triliunan uang. Ketika uang dicetak, inflasi meningkat dan rakyat miskin yang menjadi korban.
Investasi dana haji yang tepat juga memberikan keadilan bagi jamaah. Judul Jawa Pos, 7 Agustus 2017, yaitu Menunggu Pelunasan Rp 0, harus menjadi tekad para pejabat BPKH. Sayang, mekanisme saat ini belum terbentuk sehingga jamaah yang berangkat terakhir menyubsidi yang berangkat awal karena hasil investasinya dianggap sebagai pendapatan investasi BPIH. Idealnya, jamaah yang menyetor lebih lama seharusnya membayar lebih murah karena dana simpanannya yang diinvestasikan telah menghasilkan pendapatan sehingga otomatis menyubsidi biaya haji. Itu penting sebagai wujud keadilan.
Ada kelemahan mendasar dalam penetapan biaya haji saat ini. Total pelunasan tidak sepenuhnya mencerminkan biaya yang dikeluarkan penyelenggara. Sumbernya adalah campur tangan DPR. Sebagai institusi politik, DPR beranggapan sebaiknya biaya haji murah. Sementara itu, APBN untuk menyubsidi selisih tersebut tidak ada. Karena harga yang ditetapkan lebih rendah daripada biaya riil, penyelenggara mengambil hasil investasi jamaah yang belum berangkat. Praktik itu tidak bisa diteruskan karena merugikan jamaah yang berangkat belakangan.
Apakah investasi yang menguntungkan dan sustainable? Jawabannya adalah infrastruktur, terutama jalan berbayar (tol) dan kereta api. Namur, investasi dalam bidang properti juga perlu dilakukan untuk menghindari konsentrasi yang berlebihan pada satu kegiatan. Namur, apa pun investasinya, hasilnya akan buruk kalau ada korupsi. Lembaga Tabung Haji di Malaysia sukses karena tidak ada korupsi. Mereka sudah melakukan diversifikasi internasional.
Pemerintah perlu menginisiasi kerja sama antara Jasa Marga dan BPKH membangun jalan tol dengan skim sukuk musyarakah sehingga menjadi sumber pendapatan yang kontinu dan jangka panjang seperti yang dilakukan Tabung Haji Malaysia. Yang juga diperlukan adalah adanya garansi khusus (waad) untuk perlindungan investasi dana BPIH. Aneh jika investor asing digaransi oleh PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), dana BPIH tidak.

.

*) Dosen STIE Perbanas Surabaya