031-8431972 perpus@uinsby.ac.id

Opini JawaPos, 19/8/2017 11.30 wib.

Oleh Tjipta Lesmana*

.

IBARAT delman/andong, selama 72 tahun Pancasila, sesungguhnya, hanya berfungsi sebagai kendaraan untuk membawa penguasa ke tujuannya. Presiden Soekarno tidak terlalu sering menyinggung soal Pancasila dalam pidato-pidatonya. Tapi, ada satu pendapat Bung Karno tentang Pancasila yang amat bagus.

Beberapa kali presiden pertama Indonesiaitumenekankan Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa. Ketika menyampaikan sambutan pada Rapat Umum Front Nasional di Istora Senayan pada 13 Februari 1966 (dengan massa yang penuh sesak), beliau menandaskan, ”Ini sudah berulang-ulang kukatakan bahwa tahun ’45 bulan Juni tatkala aku mempersembahkan Pancasila kepada sidang Dokuritsu Zumbi Coosakai, saya telah berkata inilah pemersatu daripada bangsa Indonesia seluruhnya daripada bangsa Indonesia seluruhnya dari semua aliran apa pun.”

Sayang, konsepsi Bung Karno tentang Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa kemudian mengalami degradasi. Berdasar pengalaman perjuangannya sejak berusia 25 tahun, ditambah dengan keasyikannya membaca sekian ratus buku buah pikiran tokohtokoh besar dunia, Bung Karno menarik kesimpulan yang tak tergoyahkan –sampai akhir hayat hidupnya– bahwa di Indonesia ada tiga kekuatan besar yang sejak awal memberikan kontribusi besar bagi perjuangan kemerdekaan bangsa kita, yaitu kekuatan Nas (Nasionalis), A (Agama), dan Kom (Komunis). Pancasila kemudian seperti ”diperas” jadi Manipol-USDEK dan Nasakom. Padahal, orang komunis benci agama, agama dipandang sebagai ”sampah masyarakat”.

Syahdan, Soekarno akhirnya ”melebur Pancasila dalam lembaga kawin paksa yang diberi nama Nasakom”, tulis kawan saya, Zainal Bintang, wartawan senior yang kemudian berkecimpung di Partai Golkar. Soeharto awalnya berilusi hendak mengoreksi total penyimpangan atas Pancasila dan UUD 1945 yang dilakukan pendahulunya, Soekarno. Jargon yang dikibarkan rezim Orde Baru ”Melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen”. Untuk itu, dia menggulirkan P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila). Rakyat diwajibkan mengikuti P4 dengan tiga pola: pola 45 jam, 90 jam, dan 120 jam.

Pendidikan P4 kemudian tergelincir jadi indoktrinasi ala rezim komunis. Saya mengkritik pedas metode P4 saat ikut di kantor BP7 (pola 120 jam) yang waktu itu dipimpin Letjen TNI Sarwo Edhie. Tulisan saya dimuat dua seri di harian Suara Karya. Akibatnya, saya dicari-cari Pak Sarwo melalui Kolonel (L) Arisandy, kepala Humas BP7. ”Pak Sarwo ingin bertemu dengan Pak Tjipta. Beliau mau tahu apa pengalaman pahit yang Anda alami sehingga keluar kritikan pedas di koran ……”

Menurut Soeharto, ”Ciri-ciri utama (masyarakat Pancasila) ialah tidak dapat menyetujui adanya kemelaratan, keterbelakangan, pertentangan, pemerasan, kapitalisme, kediktatoran, kolonialisme, dan imperialisme (Soeharto:Pikiran,Ucapan, dan Tindakan Saya, 1989:228). Setelah 32 tahun berkuasa, yang terwujud di bumi Nusantara hampir kebalikannya! Pancasila benarbenar kendaraan yang ditunggangi untuk mengekalkan kekuasaan Soeharto sekaligus memberangus lawan-lawan politiknya.

Setelahkitamemasukierareformasi, B.J. Habibie, Gus Dur, dan Megawati Soekarnoputri, jarang bicara tentang Pancasila. Saya supersedih, terutama kepada Bu Mega. Sebagai putri Bung Karno, penggali Pancasila, dia semestinya menggenjot habis-habisan untuk melaksanakan Pancasila berikut ”Trisakti” warisan emas ayahnya. Akibatnya, situasi politik dan ekonomi makin lepas kendali, makin jauh dari sia-sila dan semangat Pancasila. Kebebasan dalam berbagai bentuk semakin kebablasan. Diam-diam tumbuh bak jamur ormas-ormas anti-Pancasila.

Sekarang Presiden Jokowi hendak mengembalikan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Selama ini Pancasila sepertinya sudah terpendam di dalam tong sampah. Jokowi membentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) yang dikepalai Yudi Latif dengan dewan pengarah, antara lain, Try Sutrisno, KH Ma’ruf Amin, Megawati, Sidarto Danusubroto ( mantan ketua MPR), dan pengusaha kondang Sudhamek.

Target utama UKP-PIP, kata Yudi, ialah ”membumikan nilainilai Pancasila”. Caranya? Yang segera dilakukan: pembelajaran Pancasila di dunia pendidikan. ”Pancasila itu dimasukkan dalam kurikulum pendidikan, menjadi mata pelajaran wajib, bukan pilihan atau pelengkap,” jelas Yudi.

Membumikan berarti menanamkan ke dalam bumi. Pancasila hendak ditanamkan dalam-dalam ke bumi Indonesia sehingga penghuni bumi itu kelak dapat berpikir, berpandangan, bertabiat, dan berperilaku berdasar nilai-nilai Pancasila. Tugas itu jelas amat sulit. Sebab, keadaan bumi yang hendak ditanami Pancasila sudah berubah total – akibat ulah para pemimpin kita terdahulu– menjadi antiPancasila, setidaknya a-Pancasila.

Misalnya, tulis Yudi, (a) untuk mencapai persatuan dan kesatuan bangsa, kita harus menciptakan mental pengorbanan dan pelayanan. Mental birokrasi dan elite politik kita, kenyataannya, bagaimana sekarang? Uang rakyat dibancak ramai-ramai. (b) Supaya sila kerakyatan bisa dilaksanakan, ”dikembangkan cita per musyawaratan dan cita hikmat kebijaksanaan”. Di DPR, de facto, yang dikedepankan selalu jalan ”voting”. Diktator mayoritas yang berlaku!

(c) Untuk mencapai keadilan sosial, perlu diwujudkan negara kesejahteraan ala Indonesia. Bagaimana nasib rakyat bisa terangkat jika sebagian pembesar kita adalah saudagar besar yang pikiran dan tabiatnya berorientasi pada kapitalisme dan liberalisme? (d) Untuk menumbuhkan ekspresi kesetaraan, kita harus menciptakan mental mandiri. Mandiri kok ngutang terus?

Pelajaran Pancasila di sekolah, nanti, paling-paling sekadar untuk memenuhi persyaratan lulus. Anak-anak didik, terutama yang di perguruan tinggi, akan tertawa (dalam hati) waktu mendengar pengajaran sila-sila Pancasila yang begitu mulia, tapi kenyataannya di lapangan kontras sekali perbedaannya.

Meski demikian, kita harus dukung UKP-PIP dan mendoakan keberhasilan tim Yudi Latif. Jika tidak, jika sinis melulu, nanti kita dituding ”anti-Pancasila”!

.

*) Mantan dosen Pancasila