PRO vs KONTRA: Kasus First Travel, Kesalahan Jamaah atau Kelalaian Pengawasan Kemenag?

Opini JawaPos, 21/8/2017 11.30 wib.

.

Tak Urusi Investasi Dana Umrah

Oleh Lukman Hakim Saifuddin*

.

PENCABUTAN izin usaha First Travel yang diikuti dengan penetapan tersangka pasangan Andika dan Anita Hasibuan berbuntut panjang. Bahkan, saya menyebutkan memicu kegaduhan di masyarakat. Sebab, jamaah yang menjadi korban cukup masif.

Ada sejumlah faktor yang membuat pendaftar di travel ini membeludak. Mulai promosi tarif yang murah serta adanya success story dari jamaah terdahulu. Bahkan, cerita manis itu disampaikan oleh orang-orang kategori public figure.

Nah, pertanyaan berikutnya, ke mana selama ini Kemenag? Bagaimana fungsi pengawasan dari Kementerian Agama (Kemenag)? Dan, bagaimana Kemenag melihat ulah First Travel memutar uang jamaah haji?

Saya jelaskan soal ke mana saja selama ini Kemenag. Urusan umrah berbeda dengan haji. Penyelenggaraan haji ada di tangan pemerintah, dalam hal ini Kemenag. Sedangkan umrah itu adalah perjalanan ibadah yang dilakukan antara jamaah dan perusahaan travel.

Kemenag hanya bertugas mengeluarkan izin penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) kepada biro perjalanan. Kemudian, Kemenag pula yang melakuan pencabutan izin atau beragam sanksi lain kepada PPIU yang melanggar ketentuan. Termasuk keputusan Kemenag mencabut izin PPIU yang efektif per 1 Agustus 2017.

Dalam penyelenggaraan umrah, interaksi murni antara jamaah dan travel. Tidak ada intervensi pemerintah. Sehingga, jika di kemudian hari ada pelanggaran akad atau layanan umrah, itu murni persoalan antara jamaah dan travel. Jika memang diperlukan, jamaah dipersilakan melaporkan ke polisi atau Kemenag. Nantinya akan jadi bahan evaluasi oleh Kemenag.

Ada sejumlah pelanggaran yang bisa berujung pada pencabutan izin sebuah PPIU. Di antaranya adalah penelantaran jamaah. Kemudian, calon jamaah yang mengalami penundaan keberangkatan juga bisa melapor ke Kemenag. Sebab, kondisi ini merupakan pelanggaran serius.

Kasus lainnya, jamaah tidak bisa pulang ke tanah air tepat dengan waktunya. Misalnya disebabkan tidak tersedianya tiket kepulangan. Lalu juga jamaah telantar di bandara, baik itu di Indonesia maupun di Saudi. Kasus berikutnya, jamaah tidak mendapatkan konsumsi atau hotel tidak layak. Jadi, jelas selama ini pemerintah melakukan pengawasan. Terutama dari laporan-laporan langsung para jamaah umrah.

Terkait dengan skema Ponzi atau jenis-jenis investasi dana umrah lainnya, itu bukan kewenangan Kemenag. Saya menganalogikan seperti sebuah warung tegal (warteg). Di daerah tertentu, misalnya, pendirian warteg harus mendapatkan izin dari pemerintah daerah setempat. Nah, setelah izin keluar, pemda tentu tidak akan mencampuri lebih dalam uang hasil penjualan warteg itu diinvestasikan untuk apa saja oleh pemilik warteg.

Kalau sampai ada konsumen yang perutnya sakit setelah makan di warteg itu, apakah pemda disalahkan. Misalnya dengan alasan pemda yang menerbitkan izin operasional warteg tersebut.

Atas kasus First Travel ini, marilah kita semua jadikan sebuah bahan pelajaran. Sebaiknya jangan terburu-buru percaya dengan travel yang menawarkan harga yang tidak masuk akal. Masyarakat bisa menghitung sendiri berapa harga wajar tiket pesawat PP Indonesia-Arab Saudi. Kemudian juga ongkos hotel dan sebagainya.

Sampai saat ini, Kemenag memang baru menetapkan jenis-jenis layanan minimal saja. Ke depan, Kemenag berencana menetapkan juga biaya layanan minimal umrah.

.

*) Menteri agama

Pemerintah dan OJK Lalai

Oleh Augustinus Simanjuntak*

.

KASUS penipuan sekitar 50 ribu calon jamaah umrah oleh biro perjalanan umrah PT First Travel (FT) menjadi pelajaran berharga. Terutama Kementerian Agama (Kemenag) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dua lembaga itu seharusnya bisa mencegah terjadinya kerugian warga akibat tawaran murah yang tidak rasional.

Sejak awal Kemenag dan OJK seharusnya bisa mendeteksi status badan usaha FT. Misalnya, FT ternyata merupakan perusahaan keluarga. Ciri-cirinya, pemilik FT adalah Andika Surachman (sekaligus direktur utama) dan istrinya, Anniesa Desvitasari Hasibuan (sekaligus direktur). Lalu, komisaris merangkap manajer keuangan dijabat adik Anniesa (Kiki Hasibuan) dan direktur operasional dipegang adik Andika yang bernama Rahmad.

Sungguh ironis, sebuah perusahaan keluarga diperbolehkan menghimpun dan mengelola dana masyarakat (berupa tabungan umrah) tanpa izin OJK. Apalagi, FT terlahir dari usaha biro perjalanan wisata di bawah bendera CV First Karya Utama (sejak 1 Juli 2009), lalu berubah menjadi PT dan mengelola tabungan umrah (sejak 2011).

Di sini bisnis FT di bidang travel tercampur dengan usaha pengelolaan dana jamaah walau hanya mengandalkan izin Kemenag bernomor D/723 Tahun 2016.

Kemudian, selain tak memenuhi asas-asas good governance, kepemilikan dan struktur organisasi FT ternyata tidak sesuai dengan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT). Misalnya, FT hanya dimiliki dua orang (suami istri) yang merangkap sebagai direktur utama dan direktur. Padahal, pasal 35 UU 1/1974 tentang Perkawinan menganut asas harta suami adalah harta istri.

Artinya, suami tidak patut membuat perjanjian (mendirikan PT) dengan istrinya, apalagi untuk mengelola dana masyarakat. Asas tersebut seharusnya menjadi salah satu syarat terbitnya akta pendirian FT plus pendaftarannya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM).

Jika notaris dan Kemenkum HAM konsisten dengan UU PT, FT seharusnya tidak lolos sebagai PT. Bandingkan dengan syarat pendirian perusahaan reksa dana berbentuk perseroan serta bank yang proses pendiriannya sangat ketat. Khusus untuk bank, kepemilikan sahamnya diatur dan dibatasi Bank Indonesia (BI). Bahkan, ada proses fit and proper test untuk calon direksi dan komisaris.

Berdasar UU PT, pemilik tidak seharusnya merangkap sebagai direktur utama atau direktur (dewan direksi). Lebih aneh lagi, komisaris FT adalah adik Anniesa (Kiki) yang merangkap manajer keuangan. Padahal, menurut pasal 1 (6) UU PT, dewan komisaris berfungsi mengawasi dan memberikan nasihat kepada dewan direksi dalam menjalankan perusahaan. Jadi, sangat diragukan, Kiki yang seorang adik bisa menjalankan tugas mengawasi dan memberikan nasihat kepada kakaknya selaku dewan direksi.

Aneh pula jika posisi direktur operasional dijabat adik sang direktur utama. Artinya, perusahaan itu mirip usaha perorangan pemilik, bukan PT. Dalam usaha perorangan, pemilik bebas menempatkan anggota keluarganya dalam struktur perusahaan, termasuk jabatan rangkap. Jika berformat usaha perorangan tapi tampil di publik sebagai PT, FT tergolong perusahaan abal-abal.

Namun, nasi sudah menjadi bubur. Pemilik sekaligus pengelola FT kini sedang diproses hukum. Biarlah kasus tersebut menjadi pelajaran berharga bagi Kemenag, OJK, dan masyarakat. Waspadalah terhadap perusahaan yang status dan tata kelolanya tidak jelas.

.

*) Dosen hukum bisnis FE, UK Petra Surabaya

Jangan Terpancing*

Kebanyakan orang tentu berkeinginan dan merasa senang dengan biaya murah bisa berumrah di Makkah. Karena ingin dan senang, kita bisa terlena bahwa biaya umrah yang murah itu bukan suatu kepastian. Kita bisa menjadi buntung. Kasus First Travel harus menjadi pelajaran berharga bagi kita semua.

*) Supardi Sastro, <supardi.sast****@gmail.com>

 .

Bukan Bisnis*

Haji adalah suatu ibadah yang membutuhkan banyak pengorbanan, mulai biaya, waktu, hingga tenaga. Haji butuh pikiran tenang karena di Tanah Suci. Di Indonesia ibadah haji semakin tahun semakin banyak pendaftar. Terutama di biro haji yang semakin menjamur.

Manajemennya juga bermacam-macam. Ada agenda haji plus, promo, dan istilah lainnya. Sering kali iklan promo tak sesuai dengan kenyataan yang ada. Hingga hampir semua banyak kasus. Dengan hormat, mohon Kementerian Agama (Kemenag) dengan biro haji selalu bekerja sama.

*) Maftuhan, alumnus Prodi Pendidikan Agama Islam STAIN Kudus

 .

Kuncinya di Jamaah*

Saya kira Kemenag selama ini tidak tinggal diam. Jajaran di pusat maupun daerah pasti sudah mengawasi segala bentuk sepak terjang biro travel umrah. Buktinya, dari beberapa tahun ini, sudah banyak biro travel yang dijatuhi sanksi. Namun, masih saja ada biro umrah yang berusaha mengakali calon jamaah. Kini kuncinya ada di tangan calon jamaah untuk menyeleksi, apakah biro umrah itu baik atau nakal.

*) Bambang Setiaji, warga Dupak, Surabaya

Batas Bawah Harga

Kasus First Travel sesungguhnya merupakan kelalaian pengawasan Kemenag. Seharusnya Kemenag meningkatkan pengawasan terhadap biro-biro travel penyelenggara umrah. Salah satu caranya ialah menetapkan batas bawah harga paket umrah. Jika hal itu diterapkan, tidak akan ada lagi biro travel yang memanfaatkan kesempatan untuk menjaring korban dengan iming-iming harga umrah murah.

*) Sri Wahyuni,mahasiswi STKIP PGRI Ponorogo

.

Kesalahan Kolektif*

Dalam kasus First Travel, tidak bisa menyalahkan satu pihak saja. Kasus tersebut bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Jangan menganggap yang murah itu lebih menguntungkan. Kemenag sebagai institusi pemerintah dalam mengawasi jasa perjalanan umrah tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Ujung-ujungnya, yang menjadi korban adalah masyarakat. Kok selalu begitu ya di negeri ini?

*) Ahmad Arif, guru SMAN 2 Sidoarjo

.

Kemenag Lengah*

Pemerintah sudah tertidur panjang. Terkuaknya kasus First Travel menjadikan mata masyarakat terbelalak. Betapa kelengahan Kemenag berbuah kemalangan masyarakat. Sekalipun tanggung jawab kerugian dikembalikan kepada First Travel, tetap saja pemerintah memiliki kewajiban untuk menuntaskan dan mengantisipasi permasalahan seperti itu.

*) Fatimatul Asroriah, mahasiswi Pascasarjana INSURI Ponorogo