Alternatif Kepailitan First Travel

Opini JawaPos, 23/8/2017 10.10 wib.

Oleh M. Hadi Shubhan*


CALON jamaah umrah yang menjadi korban First Travel (FT) mencapai 50 ribu orang (Jawa Pos, 17/8). Itu tentu bukan angka yang kecil. Apalagi, jika dihitung secara finansial, setiap calon jamaah sudah membayar sekitar Rp 14,5 juta per orang sehingga akumulasinya hampir setara dengan Rp 500 miliar. Apakah dengan ditahannya pemilik FT oleh polisi, uang calon jamaah dapat kembali ataukah ada alternatif lain untuk bisa meminimalkan kerugian masyarakat tersebut?

Salah satu instrumen hukum untuk pengembalian kewajiban pembayaran uang kepada pemilik uang adalah melalui kepailitan. Kepailitan itu dapat menjamin keadilan, baik untuk sesama jamaah maupun FT itu sendiri. Dengan kepailitan, semua harta kekayaan si berutang (FT) demi hukum akan disita dan selanjutnya diurus tim kurator. Aset si pailit akan menjadi budel pailit yang tidak boleh ditransaksikan/dialihkan siapa pun, termasuk oleh si pailit itu sendiri. Harta pailit nanti diurus kurator yang pada saatnya nanti digunakan untuk membayar seluruh kewajiban si pailit.

Kepailitan tersebut bisa diajukan dirinya sendiri (FT). Bisa pula oleh calon jamaah yang menjadi korban. Bila diajukan calon jamaah, pengajuan kepailitan tidak harus dilakukan seluruh jamaah korban. Cukup sebagian saja. Sebab, syarat pengajuan kepailitan hanya dua. Pertama, ada utang yang tidak dibayar dan kedua, memiliki minimal dua kreditor. Dua syarat itu dapat diterapkan pada kasus FT. Sebab, perusahaan tersebut memiliki utang kepada calon jamaah untuk pengembalian uang serta jamaahnya lebih dari dua, bahkan diperkirakan mencapai 50 ribu. Dua syarat pailit tersebut harus dapat dibuktikan sederhana.

Semua korban FT dalam proses kepailitan berkedudukan sama, baik yang mengajukan maupun yang tidak mengajukan kepailitan. Dengan demikian, sebaiknya tidak terlalu banyak yang mengajukan diri sebagai pemohon agar pembuktiannya lebih mudah. Meski demikian, calon jamaah itu memiliki kedudukan yang lebih rendah jika dibandingkan dengan kedudukan bank atau pihak lain yang memegang jaminan kebendaan atas harta FT.

Jika nanti FT dinyatakan pailit oleh pengadilan, asetnya tidak boleh dialihkan. Sebab, status harta tersebut adalah dalam sitaan umum pengadilan pailit. Status hukum demikian sangat menguntungkan calon jamaah yang merupakan pihak kreditor dari FT. Sebab, dengan semakin banyaknya harta pailit yang berhasil dikumpulkan kurator, recovery rate terhadap pengembalian uang jamaah akan semakin besar.

Dari preposisi tersebut, sebaiknya polisi tidak perlu menyita sebanyak-banyaknya aset FT. Sebab, harta tersebut nanti menjadi harta pailit. Dan jika disita penyidik, harta tersebut tidak dapat dimasukkan pada budel pailit. Kecuali jika pengadilan pidana nanti memerintahkan agar aset FT dipergunakan untuk membayar calon jamaah.

Daripada menggugat secara perdata, permohonan kepailitan lebih progresif dan komprehensif. Sebab, gugatan perdata lebih bersifat parsial dan bahkan bisa saling berebut antarjamaah untuk saling mendahului agar dirinya yang dapat pembayaran lebih dulu. De­ngan demikian, nanti hanya segelintir jamaah yang mendapat pengembalian uang. Sedangkan mayoritas jamaah lainnya nanti sama sekali tidak mendapat apa-apa.

Berbeda halnya dengan kepailitan. Aset si pailit akan dibagi untuk semua jamaah secara pari passu pro rata parte (secara proporsional berimbang) dan besaran uang yang didapat jamaah akan bergantung pada besaran adanya harta pailit. Berbeda dengan jalur keperdataan yang tidak boleh dilakukan bersama-sama dengan kepailitan, kepailitan tidak menghalangi atau tidak meniadakan proses kepidanaan.

Proses penyidikan kasus FT yang sedang dilakukan kepolisian dapat diteruskan. Sebab, tujuannya berbeda, di mana kepailitan bertujuan mengumpulkan aset FT untuk pembayaran pengembalian uang calon jamaah. Sedangkan proses pidana bertujuan memberikan sanksi pidana kepada pelaku. Bahkan, jika proses pidana sudah selesai (inkracht) terlebih dahulu, putusannya bisa memperkuat proses kepailitan.

Proses kepailitan dan proses pidana bisa saling melengkapi untuk memberikan keadilan bagi para korban tersebut. Banyak kasus yang melibatkan banyak korban masyarakat yang berujung pada pailit sekaligus pemidanaan. Misalnya kasus Qurnia Subur Alam Raya (QSAR), kasus Cipaganti, dan kasus Koperasi Pandawa.

Sebenarnya, proses pailit maupun pidana hanyalah model penegakan hukum secara represif. Perlindungan hukum bagi masyarakat secara preventif jauh lebih bermakna daripada proses hukum represif tersebut. Perlindungan preventif bagi masyarakat dapat berupa pembinaan dan pengawasan negara terhadap model-model bisnis yang diduga melanggar aturan atau perjanjian.

Dalam kasus FT ini, instansi yang berwenang, dalam hal ini Kementerian Agama (Kemenag) -yang merupakan instansi yang mem­bidangi urusan haji dan umrah- semestinya sudah sejak dini melakukan pembinaan dan pengawasan model bisnis seperti yang dilakukan FT. Bukan setelah banyak korban, baru akan dibuat regulasi mengenai standar biaya perjalanan umrah.

Seharusnya Kemenag sudah bergerak sejak awal ketika ada penyelenggara perjalanan umrah memberikan standar yang tidak masuk akal kelewat murah. Untung, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera menghentikan praktik bisnis FT ini sehingga mencegah jatuhnya korban yang lebih masif. Bisa dibayangkan jika kasus itu dibiarkan sampai beberapa tahun ke depan, bisa jadi korbannya mencapai jutaan.

.

*) Ahli hukum kepailitan dan hukum perburuhan pada Fakultas Hukum Unair Surabaya