Menakar Keampuhan BI Repo Rate

Opini JawaPos, 26/8/2017 9.15 wib.

Oleh Haryo Kuncoro*


PENANTIAN panjang hampir setahun berakhir sudah. Bank Indonesia (BI) memangkas suku bunga acuan BI 7-day reverse repo rate sebesar 25 basis poin, dari 4,75 persen (sejak Oktober 2016) menjadi 4,5 persen.

Level BI repo rate 4,5 persen diklaim BI mampu mendorong fungsi intermediasi perbankan lebih optimal. Dalam logika BI, pemangkasan suku bunga acuan menurunkan suku bunga simpanan yang kemudian menekan suku bunga kredit. Putaran berikutnya, permintaan kredit mengalir sehingga mendukung upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Argumen demikian, agaknya, masih bersifat normatif dan masih bisa diperdebatkan. Faktanya, pemangkasan suku bunga acuan hingga Juli 2017 sudah mencapai 150 basis poin. Sedangkan suku bunga deposito perbankan pada periode sama turun 145 basis poin rata-rata menjadi 6,49 persen.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menduga, relatif tingginya suku bunga simpanan menjadi salah satu penyebab penurunan daya beli. Masyarakat lebih memilih menahan konsumsi dan menyimpan dananya pada tabungan maupun deposito. Tengok saja, total dana pihak ketiga di perbankan hingga akhir Juli menembus Rp 5.000 triliun.

Sementara itu, selama periode yang sama, suku bunga kredit perbankan hanya turun 110 basis poin menjadi rata-rata 11,73 persen, jauh di atas suku bunga simpanan. Penurunan suku bunga kredit yang jauh lebih kecil daripada pemangkasan BI repo rate mengindikasikan ruang pemotongan suku bunga kredit masih terbuka.

Dalam perspektif teori, penurunan BI repo rate sebagai suku bunga acuan tentu menjadi rujukan dalam penentuan suku bunga perbankan. Namun, praktisnya, efektivitas penurunan BI repo rate dalam menekan suku bunga bank sangat bergantung kepada derajat pass-through suku bunga.

Data di atas sudah dengan sendirinya menunjukkan derajat pass-through tidak lah sempurna. Perubahan BI repo rate tidak direspons sebanding oleh perubahan suku bunga perbankan. Itu berarti ketegaran (rigidity) suku bunga masih terjadi pada perbankan nasional.

Rigiditas suku bunga sekaligus mencerminkan kekakuan sikap antisipasi perbankan. Sikap yang adaptif mengungkung perbankan hanya melihat pengalaman masa lalu (backward looking) dalam pengambilan keputusan penetapan suku bunganya sedemikian rupa sehingga terjadi persistensi.

Persistensi suku bunga membawa akibat lanjut pada kecepatan penyesuaiannya. Jika derajat pass-through tidak sempurna, tenggat waktu saat perubahan BI repo rate dengan penyesuaian suku bunga perbankan menjadi lebih lama sehingga dampaknya pun tidak segera bisa dirasakan.

Aspek kecepatan penyesuaian itu selanjutnya memberikan karakteristik perilaku perbankan apakah simetri atau asimetri. Perilaku perbankan dalam mematok suku bunganya sebagai respons atas kenaikan suku bunga acuan sering berbeda ketika berhadapan dengan kasus penurunan tingkat bunga acuan.

Fakta menunjukkan derajat pass-through tipikal lambat saat terjadi penurunan BI repo rate. Perbankan sebagai lembaga bisnis yang berorientasi pada profit cenderung memilih ’’bermain aman’’ untuk tidak buru-buru memangkas suku bunganya dalam menghadapi turunnya BI repo rate.

Tetapi, saat BI repo rate naik, perbankan ’’bermain ofensif’’ dengan seketika melejitkan suku bunganya (derajat pass-through menjadi sempurna). Ketika krisis ekonomi 1997–1998 saat tingkat bunga perbankan mencapai 60 persen adalah bukti nyata terhadap perilaku asimetri tersebut.

Perilaku pass-through sempurna dan simetris itu memberikan garansi bekerjanya mekanisme transmisi kebijakan moneter kepada sektor riil. Jika dua perilaku tersebut belum tercapai, dikotomi antara sektor moneter dan sektor riil bakal senantiasa terjadi, suku bunga acuan telah turun, tetapi sektor riil tetap saja tidak bergerak.

Fenomena di atas bukanlah hal yang mustahil karena pertumbuhan ekonomi masih didominasi oleh sektor konsumsi. Jelasnya, derajat pass-through sempurna dan respons simetris hanya berlaku pada suku bunga kredit konsumsi, alih-alih suku bunga kredit modal kerja atau kredit investasi yang erat berkaitan dengan sektor produksi.

Dalam perspektif mikro, BI repo rate memang bukan satu-satunya faktor penentu suku bunga perbankan. Keputusan perbankan dalam memasang suku bunga dipengaruhi pula oleh berbagai macam determinan, misalnya biaya transaksi, risiko inflasi, depresiasi, dan terutama karakteristik debitornya.

Risiko inflasi dikalkulasi untuk mempertahankan suku bunga riil yang dinikmati oleh perbankan. Risiko depresasi dipertimbangkan sebagai kesempatan yang hilang (oppotunity cost) seandainya dana yang disalurkan kepada debitor domestik dipinjamkan kepada pihak lain dalam denominasi mata uang asing.

Risiko yang menyangkut profil debitor dikenal umum dengan prinsip 5C (character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy). Semua risiko tersebut dibebankan kepada debitor sebagai premi yang membentuk tingginya suku bunga guna menghindari kredit macet.

Dengan skema problematika itu, perbankan sejatinya masih bisa menurunkan suku bunga seandainya terjadi peningkatan efisiensi, terutama pemotongan biaya transaksi. Intinya, perbankan tetap bisa menikmati spread (selisih antara suku bunga pinjaman dan simpanan) tanpa didorong terlebih dahulu oleh pemangkasan BI repo rate.

Meningkatkan efisiensi perbankan bukanlah pekerjaan mudah. Kendalanya adalah struktur industri perbankan yang masih oligopolis. Itu berarti upaya peningkatan efisiensi perbankan nasional harus dipelopori oleh beberapa bank besar sebagai bench mark bagi perbankan skala kecil dan menengah.

Alhasil, penurunan BI repo rate belum serta-merta ampuh menurunkan suku bunga kredit perbankan. Dampaknya baru terasa beberapa bulan ke depan sejalan dengan peningkatan efisiensi, perubahan struktur industri, dan perbaikan fundamental makroekonomi nasional. Tampaknya, jalan menuju single digit masih panjang.

.

*) Staf pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, doktor ilmu ekonomi alumnus PPs-UGM Jogjakarta