Catatan untuk Laporan Perdana di PBB

Opini JawaPos, 6/9/2017 9.30 wib.

Oleh Anis Hidayah*

.

KOMITE Pekerja Migran PBB sebagai bagian dari UN Treaty Bodies (Badan PBB) pada tahun ini memiliki agenda melakukan review atas laporan pemerintah Indonesia, Meksiko, dan Ekuador atas implementasi tiga negara itu terhadap konvensi internasional mengenai perlindungan hakhak pekerja migran dan anggota keluarganya. Agenda berlangsung pada 4–13 September yang merupakan sesi ke-27 di Jenewa. Dialog Pemerintah Indonesia dengan Komite Pekerja Migran pada 5–6 September 2017 setelah laporan inisial yang perdana dikirimkan kepada sekretariat Komite Pekerja Migran pada April tahun ini.

Sesi kali ini menjadi laporan ketiga bagi Meksiko dan Ekuador yang akan di-review komite. Bagi Indonesia, sidang kali ini merupakan agenda perdana di mana komite akan me-review laporan inisial yang pertama setelah Indonesia menjadi negara party (pihak) sejak meratifikasi konvensi pekerja migran pada 12 April 2012 dan juga telah diundangkan melalui UU Nomor 6 Tahun 2012. Laporan inisial semestinya secara prosedural dikirimkan satu tahun pascaratifikasi. Meski terlambat, kita perlu mengapresiasi upaya pemerintah yang akhirnya me- ngirimkan laporan inisial.

Ratifikasi konvensi pekerja migran di Indonesia telah melalui proses yang sangat panjang, yakni hampir 22 tahun. Rencana untuk meratifikasi konvensi masuk dalam agenda RAN HAM (Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia) selama tiga periode, yaitu periode 1999–2003, 2004–2009, dan 2011–2014 serta menjadi agenda Prolegnas 2005–2009. Urgensi ratifikasi juga masuk dalam Tap MPR Nomor V/2002. Sepanjang 2005–2012 dalam berbagai forum internasional di antaranya Colombo Process, Abu Dhabi Dialogue, Bali Process, dan UN Dialogue on Migration and Development, pemerintah Indonesia selalu berjanji untuk meratifikasi konvensi ini. Berbagai rekomendasi ratifikasi juga datang dari komite PBB, antara lain Rekomendasi Umum 26/2006 Komite CEDAW, rekomendasi pelapor khusus PBB 2006 (A/HRC/4/24/Add.3) dan Concluding Comment Komite CEDAW 2007. Tak ketinggalan, upaya dan desakan dari ormas sipil yang sangat kuat dari tahun ke tahun agar Indonesia meratifikasi konvensi perlindungan bagi buruh migran dan keluarganya ini.

Pada 22 September 2004 Indonesia menandatangani konvensi di New York. Selanjutnya, pada 12 April 2012 Indonesia meratifikasi konvensi dimaksud tanpa reservasi. Konvensi Pekerja Migran PBB disahkan Majelis Umum PBB melalui Resolusi No 45/158 pada 18 Desember 1990 dan berlaku efektif (entry to force) sejak 1 Juli 2003 setelah diratifikasi 20 negara dan merupakan perjanjian internasional yang berkekuatan hukum mengikat. Hingga saat ini konvensi itu diratifikasi 51 negara.

Ratifikasi konvensi pekerja migran merupakan langkah maju dan penting bagi Indonesia di mana 7 jutaan warganya mengadu nasib sebagai buruh migran yang rentan mengalami pelanggaran HAM. Namun, ratifikasi bukan jalan akhir yang secara otomatis akan mengubah nasib buruh migran, tetapi memerlukan komitmen nyata untuk mengimplementasi kan konvensi, baik melalui penyesuaian kebijakan maupun perbaikan tata kelola migrasi.

Selain mendengarkan laporan pemerintah, Komite Pekerja Migran PBB akan mendengarkan suara dari masyarakat sipil. Pada 4 September komite menjadwalkan dialog dengan ormas sipil dan NHRI (National Human Rights Institution), representasi dari tiga negara (Ekuador, Indonesia, dan Meksiko) dengan memberikan oral intervention. Dalam dialog tersebut, perwakilan ormas sipil dijadwalkan akan memberikan oral statement yang berisi highlight dari laporan alternatif yang di-submit kepada komite.

Dari Indonesia, ada tiga orang yang mewakili ormas sipil yang akan memberikan oral statement, yaitu Celine Dermine (Pathfinders), Sarah Brooks (International Service for Human Rights), dan penulis sendiri (Migrant CARE). Oral statement yang disampaikan masyarakat sipil akan menjadi informasi alternatif bagi komite untuk me-review laporan pemerintah dan sebagai pertimbangan untuk menyusun rekomendasi di akhir sesi. Selain itu, sekretariat komite menjadwalkan pertemuan tertutup antara komite dan seluruh representasi ormas dari Indonesia pada 5 September 2017.

Migrant CARE sebagai ormas sipil telah mengirim laporan bayangan berdasar List of Issues Prior to Reporting (LoIPR) komite dan catatan kritis terhadap laporan pemerintah Indonesia. Isinya, informasi kemajuan, tantangan, dan hambatan pemerintah dalam melindungi buruh migran.

Fakta-fakta dan data di antaranya tentang masih meningkatnya praktik-praktik pelanggaran HAM yang dialami buruh migran, khususnya buruh migran perempuan dalam kasus kekerasan. Ancaman hukuman mati, praktik trafficking, minimnya perlindungan terhadap buruh migran tidak berdokumen beserta anak-anak mereka, serta terkendalanya pemenuhan hak politik buruh migran, juga akses atas keadilan, masih menjadi warna dominan wajah migrasi di Indonesia. Terlebih, peran PPTKIS yang eksploitatif, yang selalu menjadikan buruh migran sebagai korban dari berbagai macam eksploitasi.

Hal lain yang akan disampaikan adalah beberapa inisiatif daerah untuk melindungi buruh migran. Misalnya, perda di Lembata, Banyuwangi, Jember, Wonosobo, Lombok Tengah, dan 41 peraturan desa (perdes) yang telah melalui proses harmonisasi dengan konvensi perlindungan buruh migran.

.

*) Ketua Pusat Studi Migrasi Migrant CARE