Politik Pendidikan Islam di Daerah: Studi Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam Pengembangan Madrasah Diniyah

Oleh Ismail*

.

Penelitian ini bermula dari kegelisahan akademik peneliti tentang kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pendidikan. Di satu sisi Pemerintah Daerah telah memperoleh legitimasi kewenangan pengelolaan pendidikan menurut jenjangnya, sementara di sisi lain lembaga pendidikan Islam yang mengelola pendidikan formal dan nonformal masih belum menjadi wilayah garapan Pemerintah Daerah, sehingga secara yuridis formal Pemerintah Daerah tidak “berkewajiban” berkontribusi secara langsung terhadap pengelolaan pendidikan Islam di daerah. Namun demikian, ada fakta menarik yang terjadi di Jawa Timur, yaitu terdapat beberapa kebijakan pemerintah yang berdampak langsung terhadap eksistensi pendidikan Islam di Jawa Timur.

Bertolak pada problematika di atas, maka disusunlah beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini: (1) mengapa Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengeluarkan kebijakan pengembangan Madrasah Diniyah?; (2) bagaimana perumusan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pengembangan Madrasah Diniyah?; (3) bagaimana implementasi kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pengembangan Madrasah Diniyah?; (4) bagaimana evaluasi kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pengembangan Madrasah Diniyah?; dan (5) bagaimana implikasi kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pengembangan Madrasah Diniyah.

Penelitian ini merupakan penelitian kebijakan dan tergolong pada jenis penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Dalam pengumpulan data digunakan tehnik wawancara mendalam dan dokumentasi.

Setelah melalui proses pengumpulan dan analisis data, maka diperoleh hasil penelitian sebagai berikut: (1) Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengeluarkan kebijakan pengembangan Madrasah Diniyah karena adanya faktor realitas sosial dan faktor politik; (2) Pemerintah Provinsi Jawa Timur merumuskan kebijakan pengembangan Madrasah Diniyah ini mengacu pada teori elit-deliberatif-demokratis; (3) Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengimplementasikan kebijakan pengembangan Madrasah Diniyah ini secara efektif karena adanya sinergitas antara pengambil keputusan, lingkungan, dan dukungan masyarakat yang peneliti sebut dengan hibrida society endorsement; (4) Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerapkan evaluasi skala panjang, menengah, dan tahunan. Evaluasi dilakukan secara internal dan eksternal. Evaluasi diterapkan pada formulasi, implementasi, dan lingkungan kebijakan; dan (5) implikasi kebijakan ini adalah penguatan lembaga dan peningkatan mutu pendidikan Madrasah Diniyah.

.

*) Mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya