Quo Vadis APBN Pro-Daerah?

Opini JawaPos, 11/10/2017 9.45 wib.

Oleh Farouk Muhammad*

.

UPAYA mendesain kebijakan negara yang berpihak pada daerah sudah seharusnya terus dilakukan secara optimal. Bukan saja karena pilihan paradigma pembangunan yang bersifat desentralistis. Lebih dari itu, kesadaran bahwa fokus dan lokus pembangunan nasional ada di daerah. Apalagi, komitmen pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla dalam Nawacita adalah membangun dari pinggiran, dari daerah-daerah.

Betapapun desentralisasi telah menjadi paradigma pembangunan nasional, upaya untuk menghadirkan kebijakan yang berpihak pada daerah ternyata tidak mudah. Hemat penulis, permasalahannya ada dua. Pertama, keengganan pemerintah pusat untuk melimpahkan kewenangan (dan anggaran) kepada pemerintah daerah (pemda). Kedua, kemampuan atau kapasitas pemda yang mengecewakan dalam mengelola pemerintahan dan menggerakkan pembangunan.

Kita saksikan, misalnya, dalam perubahan atau revisi UU Pemerintahan Daerah yang lalu, ada keinginan (baik tersurat maupun tersirat) dari pemerintah pusat untuk melakukan resentralisasi kewenangan meski dengan dalih penataan dan pembinaan terhadap jalannya pemerintahan daerah.

Sebaliknya, kita juga menyaksikan di banyak daerah betapa kualitas manajemen pemerin_tahan daerah mengecewakan. Mulai fenomena rendahnya serapan anggaran, buruknya pelayanan publik, hingga korupsi yang merajalela.

.

RAPBN Tidak Pro-Daerah

Contoh aktual ketidakberpihakan kebijakan pembangunan pada daerah bisa kita baca dari postur RAPBN 2018 yang belum lama ini diajukan pemerintah dalam nota keuangan. Dalam proposal anggaran negara tersebut, terjadi stagnasi bahkan pengurangan signifikan alokasi dana transfer daerah dan dana desa.

Untuk dana transfer daerah termasuk dana desa, RAPBN 2018 menetapkan Rp 761,1 triliun. Angka itu di bawah belanja kementerian/lembaga (K/L) pada belanja pemerintah pusat yang tercatat Rp 814,1 triliun. Padahal, tahun sebelumnya (2016 dan 2017), pemerintah sempat membanggakan bahwa alokasi dana transfer ke daerah lebih besar dari belanja K/L sebagai bentuk keberpihakan negara pada daerah. Lalu, mengapa tahun anggaran (TA) 2018 anjlok?

Untuk dana desa, realisasinya, baik di APBN 2017 dan APBNP 2017 maupun RAPBN 2018, tetap di angka Rp 60 triliun (6 persen). Padahal, pemerintah telah berjanji dan bersepakat untuk mengalokasikan dana desa secara bertahap masingmasing pada TA 2015 sebesar 3,23 persen; TA 2016 (6 persen); dan mulai TA 2017 (10 persen) sesuai amanat UU Desa. Realitas alokasi TA 2015 mencapai Rp 20,77 triliun; TA 2016 (Rp 47 triliun); TA 2017 sebesar Rp 60 triliun (8,5 persen), dan untuk TA 2018 diusulkan tetap Rp 60 triliun. Kita bisa memahami jika realisasi TA 2017 baru mencapai 8,5 persen. Tetapi, mengapa untuk TA 2018 stagnan alias tidak ada peningkatan?

Penulis melihat, pemerintah ’’terlalu royal’’ mengalokasikan dana non K/L yang mencapai Rp 629,2 triliun. Selain itu, sejumlah lembaga/kementerian mengalami kenaikan anggaran yang signifikan –untuk tidak dibilang fantastis. Yaitu, DPR yang naik dari Rp 3,8 triliun menjadi Rp 5,7 triliun; KPU dari Rp 3,3 triliun menjadi Rp 8,3 triliun; dan Bawaslu dari Rp 1,9 triliun menjadi Rp 5,6 triliun. Padahal, anggaran tersebut belum digunakan untuk penyelenggaraan pemilu/pilpres, tetapi baru untuk penyelenggaraan pilkada yang sebagiannya juga dibiayai APBD.

Selain itu, peningkatan lain ada pada anggaran BKKBN dari Rp 2,2 triliun menjadi Rp 5,5 triliun. Anggaran kementerian yang naik cukup besar adalah Kemenhub dari Rp 36,7 triliun menjadi Rp 48,2 triliun dan Kemensos dari Rp 17,2 triliun menjadi Rp 34 triliun.

Kenaikan anggaran sejumlah K/L dan non K/L tersebut terang saja menyedot agregat RAPBN 2018 dan disayangkan mengurangi proporsi dana transfer daerah, termasuk dana desa. Itu menunjukkan RAPBN 2018 tidak (lagi) berpihak pada daerah.

Dalam hitungan kami di DPD RI, pemerintah sebenarnya masih berpeluang meningkatkan pendapatan negara dari Rp 1.878,4 triliun menjadi sekitar Rp 1.900 triliun.

Kelebihan tersebut bisa digunakan untuk dana desa. Jangan karena ada kasus korupsi di sejumlah desa, lalu semua desa harus menerima ’’sanksi’’. Berkenaan dengan kasus-kasus korupsi dana desa, saya pribadi juga memberikan catatan agar dana tersebut benar-benar diarahkan untuk pem- berdayaan masyarakat, terutama pengentasan kemiskinan. Catatan itu didasarkan pada realitas pemanfaatan dana desa yang dominan untuk infrastruktur dalam dua tahun ini (90 persen pada TA 2016 dan 70 persen pada TA 2017).

.

Menagih Komitmen

Pemerintah diharapkan tetap pada komitmennya untuk memprioritaskan pembangunan daerah yang t ecermin dari politik anggaran negara. Komitmen itu perlu untuk selalu diingatkan dan ditagih. Sebab, sejatinya pembangunan kesejahteraan rakyat itu dari, oleh, dan untuk daerah.

Bersamaan dengan itu, manajemen pemerintahan daerah harus terus diperbaiki. Pemerintah pusat harus aktif melakukan supervisi dan pembinaan dalam batasbatas untuk menjaga pelaksanaan kewenangan pemda sesuai arah dan tujuan (on track).

Tak kalah penting, sistem rekrutmen kepala daerah dan penyelenggaraan pilkada harus terus dibenahi agar semakin menjamin terpilihnya kepala daerah yang berkualitas dan berintegritas sehingga mampu menghadirkan progresivitas pembangunan yang nyata bagi daerah.

.

*) Senator DPD RI Provinsi NTB