PR Dirjen Pajak Baru

Opini JawaPos, 2/12/2017 10.15 wib.

Oleh Chandra Budi*

.

SESAAT setelah Ken Dwijugiasteadi memasuki masa purnabakti, Dirjen Pajak baru langsung dilantik Menteri Keuangan Sri Mulyani Kamis lalu (30/11). Robert Pakpahan, mantan Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, ditunjuk Presiden Jokowi menjadi nakhoda baru Ditjen Pajak.

Lantas, siapa sosok Pak Robert, sapaan akrab beliau, dan apa pekerjaan rumah (PR) yang harus segera diselesaikan agar mampu mencapai target penerimaan pajak?

Pak Robert sebenarnya orang ’’dalam” Ditjen Pajak. Sebab, beliau mulai berkarir sejak 1980-an di instansi perpajakan.

Berbagai jabatan telah diemban Pak Robert, mulai lingkup operasional hingga strategis. Tercatat, beliau pernah memimpin kantor pelayanan pajak Perusahaan Masuk Bursa (PMB), tenaga pengkaji bidang ekstensifikasi dan intensifikasi, serta direktur transformasi proses bisnis sebelum ’’ditarik’’ untuk menjadi staf ahli Menkeu bidang penerimaan negara.

.

Pekerjaan Rumah

Satu bulan ke depan, Pak Robert disibukkan dengan capaian target penerimaan pajak 2017. Hingga November 2017, capaian penerimaan pajak diperkirakan maksimal menembus angka 79 persen. Kekurangan 20 persen lebih atau sekitar Rp 250 triliun akan dikebut dalam satu bulan saja. Sungguh PR yang sangat berat, tapi tidak mustahil untuk dicapai.

Langkah pertama adalah segera konsolidasi semua jajaran Ditjen Pajak, terutama pada pimpinan level operasional (Kakanwil), untuk fokus pada strategi dan rencana aksi pengamanan penerimaan pajak akhir tahun. Pak Robert tidak disarankan untuk membuat kebijakan baru dalam satu bulan ini. Beliau hanya perlu menginstruksi jajarannya untuk memprioritaskan program kerja yang berdampak tambahan penerimaan pajak dengan cepat.

Secara simultan, Dirjen Pajak baru akan dihadapkan pada PR melanjutkan implementasi kebijakan setelah amnesti pajak. Instrumen kebijakan setelah amnesti pajak semakin lengkap dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 Tahun 2017. Sebelumnya, Ditjen Pajak sudah dibekali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 yang merupakan pembuktian keseriusan Ditjen Pajak untuk memberikan keadilan setelah amnesti pajak. Wajib pajak yang tidak ikut amnesti pajak atau wajib pajak yang ikut amnesti pajak tetapi tidak jujur akan dikenai sanksi maksimal.

Sesuai pasal 13 dan 18 UU Amnesti Pajak, apabila Ditjen Pajak menemukan data harta yang tidak dilaporkan dalam surat pemberitahuan (SPT) tahunan, maka atas harta tersebut diberlakukan sebagai penghasilan dan langsung dikenakan tarif pajak penghasilan final, dengan tarif normal 30 persen bagi orang pribadi dan 25 persen bagi badan usaha ditambah sanksi administrasinya.

Dua aturan tersebut sangat penting dan akan memengaruhi sentimen pasar kalau tidak dikelola dengan baik. Untuk PR ini, Pak Robert harus segera menangkap isu terkini dan mengambil langkah strategis apabila diperlukan.

Pekerjaan rumah selanjutnya adalah menyiapkan landasan era keterbukaan pajak di Indonesia. Pasca terbitnya UU Nomor 9 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, tidak dikenal lagi rahasia perbankan (bank secrecy) untuk kepentingan perpajakan. Padahal, selama ini, polemik dibukanya akses perbankan untuk kepentingan perpajakan yang lebih luas selalu gagal diselesaikan.

Pihak perbankan selalu berlindung di balik pasal kerahasiaan bank dalam UU Perbankan. Tampaknya, untuk urusan ini, Pak Robert akan cepat beradaptasi, karena didukung pengalaman internasional selama memimpin Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko sejak 2013.

.

Reformasi
Tantangan terberat Pak Robert adalah mendorong suksesnya program reformasi perpajakan di Ditjen Pajak. Reformasi jilid ketiga di Ditjen Pajak dipicu penangkapan mantan pegawai pajak ’’HS” oleh KPK pada akhir November 2016 yang mencoreng wajah Ditjen Pajak. Tidak mau kasus serupa terulang, dibentuklah tim reformasi perpajakan (TRP). Apabila ditelaah lebih dalam, tugas TRP sesuai Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 885/KMK.03/2016, reformasi perpajakan yang dimaksud adalah dalam lingkup lebih luas. Tidak hanya aspek sumber daya manusia (SDM) yang menjadi fokus, tetapi juga aspek organisasi, teknologi informasi, basis data dan proses bisnis, serta peraturan perundang-undangan.

Maka, tidak heran, tim pelaksana yang terbentuk juga didukung kelompok kerja (pokja) untuk bidang-bidang tadi dengan melibatkan pejabat internal Ditjen Pajak dan Kemenkeu. Meski proses reformasi semua aspek dapat dilakukan simultan, reformasi di aspek SDM merupakan hal penting dan mendesak untuk segera dilakukan. Setidaknya ada dua program dalam reformasi SDM yang masih harus diselesaikan. Yaitu, revitalisasi sistem mutasi dan promosi serta efektivitas sistem kepatuhan internal.

Ketika UU Aparatur Sipil Negara (ASN) mewajibkan sistem seleksi terbuka untuk promosi ke jabatan tinggi pratama dan madya (eselon II dan I), justru Ditjen Pajak telah mengadopsinya untuk promosi ke eselon IV dan III. Sistem seleksi terbuka itu bertujuan menghilangkan segala bentuk intervensi sehingga pegawai dengan kompetensi terbaik yang akan dipromosikan. Perlu dipertimbangkan sistem tersebut terus dipertahankan dengan penyesuaian kondisi tertentu. Selain itu, yang diperlukan Dirjen Pajak baru adalah rasa sensitivitas terhadap kondisi SDM-nya. Pola jenjang karir dan mutasi harus jelas, termasuk jangka waktu penugasan di daerah terpencil.

Agak aneh, dalam organisasi sebesar ini, pimpinan instansi vertikal (kepala kantor pelayanan pajak/KPP) masih ’’dibiarkan” kosong berbulan-bulan lamanya. Padahal, keberadaan mereka sebagai pimpinan kantor sangat diperlukan agar kantor tidak menjadi autopilot. Kalaupun masalahnya hanya birokrasi, karena wewenang mutasi eselon III berada di tangan Menteri Keuangan, komunikasi yang intens akan menyelesaikannya lebih cepat.

Kekosongan jabatan eksekutif pada unit pelayanan pajak akan berdampak pada tingkatan rasa memiliki (level of engagement) para pegawai terhadap institusi. Pak Robert harus menjadi inisiator utama (driver) untuk meningkatkan level of engagement hampir 40 ribu pegawai pajak.

Memang tugas Pak Robert selaku Dirjen baru tidaklah mudah. Tetapi, dengan kerja bersama seluruh jajaran pegawai pajak, mulai Aceh hingga Papua, tidak mustahil semua tantangan dapat diatasi. Selamat bekerja Pak Robert!

.

*) Bekerja di Ditjen Pajak, alumnus pascasarjana IPB