PRO vs KONTRA: Gus Ipul dan Khofifah Maju Pilgub Jatim: Haruskah Mereka Mundur dari Wagub dan Mensos?

Opini JawaPos, 1/12/2017 10.15 wib.

Oleh Ujang Komarudin*

.

PERJALANAN demokrasi era modern Indonesia tengah diwarnai peristiwa yang relatif tak biasa. Seorang menteri dan kepala daerah aktif hendak mengajukan diri sebagai kepala daerah. Seperti diketahui, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Timur Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mencalonkan diri sebagai calon gubernur (cagub) Jawa Timur.

Saking tak biasanya peristiwa itu, UU Pilkada yang menjadi panduan arena kontestasi pun tidak mengatur secara detail terkait kewajiban menteri dan Wagub yang maju dalam pilkada. Berbeda dengan anggota legislatif, TNI/Polri, pegawai negeri sipil (PNS), dan pegawai BUMN yang wajib mengundurkan diri.

Meski tidak diatur, saya berpendapat Khofifah dan Gus Ipul sebaiknya mengundurkan diri. Karena hal ini menyangkut etika dan kewibawaan jabatan seorang menteri dan Wagub. Dengan tanggung jawab sebesar itu, sangat tidak etis jika kerjanya sebagai menteri dan Wagub harus disambi dengan kiprahnya sebagai calon gubernur. Menteri dan Wagub bukan pekerjaan paro waktu.

Selain itu, mundurnya dia dari kursi Mensos dan Wagub diperlukan untuk menciptakan kontestasi yang adil. Sebab, meskipun nanti berstatus cuti, Khofifah dan Gus Ipul tetaplah Mensos dan Wagub definitif yang memiliki jaringan dalam sistem kerja Kementerian Sosial dan Pemprov Jawa Timur. Di mana ada jajarannya yang diangkat olehnya. Bukan tidak mungkin, mereka dimanfaatkan, atau bahkan memanfaatkan dirinya sebagai politik balas budi.

Lebih dari itu, kerja Kemensos dan Pemprov Jawa Timur merupakan ladang yang empuk untuk ”ditunggangi” sebagai alat kampanye. Mengingat programnya langsung menyentuh hingga akar rumput dan amat menarik bagi masyarakat. Khususnya mereka yang miskin. Sebut saja program keluarga harapan, bantuan sosial, dan sebagainya. Demikian juga program-program di Pemprov Jawa Timur.

Di sisi lain, meski menguntungkan, hal itu juga bisa menjadi bomerang bagi efek elektoralnya. Bukan tidak mungkin, lawan politiknya akan mengapitalisasi ”ketidaketisan” tersebut sebagai komoditas yang bisa memojokkan Khofifah maupun Gus Ipul. Misalnya dengan tuduhan memanfaatkan jabatan dan sebagainya.

Atas dasar itu, saya kira Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu tegas dalam melihat situasi ini. Sebaiknya, presiden meminta Khofifah dan Gus Ipul untuk mundur. Atau, setidaknya, presiden harus mengizinkannya mundur jika Khofifah dan Gus Ipul memilih untuk mengundurkan diri.

Saya yakin, Indonesia tidak dalam kondisi kekurangan tokoh-tokoh yang hebat dan berpengalaman dalam bidang sosial. Dari sekian banyak sosok yang ada, presiden tinggal memilih siapa yang layak dan berkomitmen membantunya menjadi ”public relation” dengan menyalurkan bantuan negara ke rakyatnya.

Jika tidak mundur, efek negatifnya tidak hanya terjadi dalam kontestasi pilkada atau pemerintahan saat ini, tapi juga bisa menjadi preseden buruk di kemudian hari. Menteri bisa seenaknya coba-coba peruntungan menjadi raja kecil di daerah. Toh, kalau tidak terpilih, bisa jadi menteri lagi. Hal yang sama juga dialami Gus Ipul sekalipun dengan waktu yang terbatas.

*) Pengamat politik Indonesia Political Review (IPR) dan dosen Universitas Al-Azhar Jakarta

Mundur bila Ikut Pilkada Daerah Lain

Oleh Nurul Ghufron*

.

PADA tahun depan, ada 171 daerah yang akan menyelenggarakan pilkada. Nama calon kepala daerah dan wakilnya mulai bermunculan. Salah satu isu yang diangkat adalah etika politik mundur dari jabatannya saat ini karena pencalonannya dikhawatirkan akan menggunakan fasilitas negara.

Etika politik merupakan nilai-nilai yang melandasi norma hukum pilkada. Pilihan sistem hukum merupakan kristalisasi dari nilai dan etika pilkada. Sebab itu, pilkada harus dianggap etika politik yang dipilih oleh negara. Hukum pilkada karenanya adalah etika politik pilkada. Hukum yang mengatur pilkada adalah UU No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan peraturan pelaksananya yaitu peraturan KPU.

Mundur atau berhenti dari jabatan sebelumnya ketika mencalonkan diri adalah bagian dari etika politik. Sebab itu, dalam UU Pilkada secara tegas diatur siapa yang wajib mundur sebagai wujud penghormatan dan pelaksanaan etika politik ketika mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Dalam pasal 7 ayat (2) huruf o, q, r, dan S UU Pilkada, ditentukan yang wajib mundur adalah (1) gubernur, Wagub, bupati, wakil bupati, wali kota, dan Wawali yang mencalonkan diri di daerah lain; (2) anggota DPR, DPD, dan DPRD; (3) anggota TNI, Polri, PNS, dan Kades atau sebutan lain; dan (4) pejabat BUMN dan BUMD.

Dalam ketentuan pejabat yang harus mundur tersebut di antaranya adalah gubernur, Wagub, bupati, Wabup, wali kota, dan Wawali yang mencalonkan diri di daerah lain. Problem lebih lanjut perlu dijelaskan apa yang dimaksud dengan calon kepala daerah yang mencalonkan diri ”di daerah lain”. Pengaturan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan daerah lain tersebut diatur lebih terperinci dalam Peraturan KPU No 15/2017, dalam pasal 4 ayat 1, huruf q dinyatakan: (1) bupati atau Wabup, wali kota atau wakil wali kota yang mencalonkan diri sebagai bupati atau Wabup, wali kota, atau Wawali di kabupaten/kota lain; (2) bupati atau Wabup, wali kota atau Wawali yang mencalonkan diri sebagai gubernur atau Wagub di provinsi lain; atau (3) gubernur atau Wagub yang mencalonkan diri sebagai gubernur atau Wagub di provinsi lain.

Berdasar ketentuan tersebut, hukum secara tegas telah menentukan para pejabat yang wajib mundur dan karenanya tidak etis untuk tetap bertahan pada jabatannya ketika mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Sebaliknya, tidaklah tepat dinyatakan melanggar etika politik bagi pejabat yang tidak ditentukan wajib mundur dalam ketentuan tersebut dinyatakan sebagai melanggar etika politik.

Kewajiban berhenti dari jabatannya sebagai pemenuhan persyaratan calon kepala daerah yang berstatus sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD, anggota TNI, Polri, kepala desa, dan PNS, adalah dalam waktu paling lambat 60 hari sejak ditetapkan sebagai calon. Sejak saat itu dihitung 60 hari untuk memenuhi mekanisme pemberhentian dirinya dari jabatannya masing-masing melalui prosedur administrasi sesuai jabatannya. Selanjutnya, proses pengajuan pemberhentian yang dimaksud disampaikan kepada KPU provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP kabupaten/kota.

Etika politik bagi pejabat yang tidak diwajibkan mundur tersebut selanjutnya bukan tidak ada. Kewajiban mundur semangatnya adalah untuk menghindari konflik interes penggunaan fasilitas negara dalam proses pilkada. Maka, pejabat yang tidak diwajibkan mundur adalah dengan pengaturan cuti untuk masa kampanye.

.

*) Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember

Biar Fokus*

Sebaiknya Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Khofifah Indar Parawansa mundur dari jabatan Wagub dan Mensos agar tugas sebagai abdi masyarakat tidak terbengkalai. Juga untuk mencegah jabatan yang sedang diemban dijadikan kendaraan politik. Serta agar Gus Ipul dan Khofifah bisa lebih fokus pada persiapan kampanye pilgub supaya menghasilkan program yang matang.

.

*) Handy Aribowo, dosen STIE IBMT Surabaya

Perhatikan Etika*

Pasal 7 ayat (2) UU 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota memang hanya menyebut anggota DPR, DPD, DPRD, TNI, Polri, PNS, dan kepala desa/lurah yang harus mundur jika ikut pilkada. Namun, secara moral dan etika, Gus Ipul-Khofifah sebaiknya mengundurkan diri. Dua kader NU itu semestinya fokus pada tujuan politik sehingga tidak mengganggu pekerjaan utama (Wagub dan Mensos). Beretikalah, Gus-Bu Nyai….

.

*) Yusuf Ridho, pekerja media

Rugikan Masyarakat*

Gus Ipul dan Khofifah yang bakal maju dalam running pilkada Jawa Timur sebaiknya meletakkan jabatan yang diemban. Sebab, batas antara melaksanakan tugas dan kampanye tersembunyi sangat kabur. Di samping itu, apabila mereka tidak mengundurkan diri, potensi menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye sangat besar. Apabila itu terjadi, masyarakat menjadi pihak yang dirugikan karena mendapat layanan yang tidak maksimal. Berbeda halnya kalau mereka mundur dari jabatan. Dengan mundur itu, mereka terbebas dari tugas sehingga bisa fokus mempersiapkan diri menyongsong pilgub.

.

*) Priyandono, guru SMAN 1 Gresik

Tak Usah Mundur*

Aturannya sudah jelas dan selama ini sudah berlaku. Yang terhangat adalah yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam kontestasi pilkada DKI. Ketika maju lagi sebagai cagub, dia mendapat izin cuti selama masa kampanye. Dia tidak mundur dari jabatannya. Demikian juga seharusnya Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Khofifah Indar Parawansa, bisa mengikuti jejak Ahok. Mengapa harus mundur? Keduanya bisa mengambil cuti dan pemerintah pusat cukup melantik seorang pejabat pelaksana tugas ketika mereka cuti melaksanakan masa kampanye. Dengan demikian, jika gagal terpilih dalam pilkada, mereka dapat kembali pada jabatan semula.

.

*) Supardi, warga RT 2 RW 2, Desa Tinapan, Todanan, Blora

Penuh Regulasi*

UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Pilkada) tidak menyebutkan bahwa menteri yang hendak mencalonkan diri sebagai calon gubernur harus mengundurkan diri. Pun demikian Wagub. Secara tidak langsung, kepesertaan Gus Ipul dan Khofifah di pilgub Jatim sudah sesuai dengan regulasi yang ada.

.

*) Muhammad Sajidin Nur, mahasiswa Fakultas Vokasi Universitas Airlangga

Cukup Cuti*

Gus Ipul dan Khofifah tidak perlu mengundurkan dari jabatan Wagub dan Mensos jika maju di pilkada Jawa Timur. Keduanya cukup mengajukan cuti untuk berkampanye. Selama cuti, tentunya yang menangani tugas-tugas dua pejabat itu adalah pelaksana tugas atau kalau menteri cukup Sekjen. Jika selesai kampanye, keduanya dapat menduduki jabatan mereka kembali. Sangat berisiko jika keduanya mundur. Karena akan memutus kesinambungan kebijakan mereka.

.

*) Nuruddin Abdullah, warga Tutul, Balung, Jember