031-8431972 perpus@uinsby.ac.id

Opini JawaPos, 12/12/2017 15.50 wib

Oleh Abdul Rokhim*

.

TEMBOK tebal dan bangunan dengan batu menguning terlihat saat kaki ini menyusuri lorong-lorong Kota Jerusalem akhir Maret tahun lalu. Di sela bangunan-bangunan itu tumbuh pohon-pohon zaitun dengan daun yang jarang-jarang. Pemandangan gedung dan zaitun tersebut berselang-seling muncul seperti iman, kebengisan, gairah, dan juga sakit hati di kota yang berdiri sejak 5.000 tahun lampau itu.

Jerusalem, di sini Tuhan disebut tiap menit dan kebencian diteriakkan tiap hari. Begitu selarik tulisan buku tua berjudul Jerusalem karya William Blake yang terbaca di lapak buku tua milik warga Arab di sisi timur. Kini kota yang pernah diserang 52 kali, direbut, diduduki, dikuasai, direbut lagi 44 kali, dan dikepung 23 kali itu menjadi sorotan dunia.

Jerusalem sebagai kota suci tiga agama samawi selalu menjadi rebutan suku-suku dan bangsa-bangsa. Ada yang datang dengan menghancurkan kuil emas, membakar ladang gandum, menyegel gerbang kota, hingga menimbun kota dengan kotoran seperti yang dilakukan bangsa Kanaan, Babilonia, Persia, Macedonia, Romawi, hingga Byzantium. Namun, ada juga yang datang dan memasuki gerbang kota dengan penuh kasih serta membebaskan. Misalnya Khalifah Umar bin Khattab dan Salahudin Al Ayyubi, panglima muslim di Perang Salib.

Pemicunya kali ini adalah keputusan Presiden AS Donald Trump. Melalui pidato di Gedung Putih Rabu (6/12), Trump mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel. Statement 11 menit itu langsung merobohkan bangunan diplomasi dan kebijakan luar negeri AS yang telah bertahun-tahun sangat hati-hati tentang status Jerusalem. Itu mungkin momen pidato termerdu yang didengar rakyat Israel sekaligus yang paling menyayat hati bagi rakyat Palestina setelah 70 tahun silam Presiden Truman di tempat yang sama mengakui negara Israel.

Lantas, mengapa Trump yang baru setahun menjalani masa kepresidenan berani banting setir? Banyak pengamat menilai itu adalah hasil lobi Yahudi yang dikenal sebagai The Invisible Hand dalam jagat politik AS, yang dengan benang-benang kekuasaan yang menjulur menjadikan presiden AS seperti boneka. Atau itu kegagalan diplomasi wakil-wakil Palestina yang dikomandani Mahmoud Abbas?

Pandangan seperti itu tentu punya bukti dan argumentasi. Namun, yang tidak bisa diabaikan dari keputusan yang membuat marah warga negara-negara muslim dan membangunkan lagi gerakan intifadah di wilayah Israel yang dihuni mayoritas warga Arab adalah faktor Trump sendiri.

Tiga presiden AS terakhir –Bill Clinton, George W. Bush, dan Barack Obama– saat kampanye selalu berjanji memindahkan Kedubes AS dari Tel Aviv ke Jerusalem sehingga mengakui kota tersebut sebagai ibu kota Israel. Begitu mereka menduduki Gedung Putih, para pendahulu Trump itu menjilat ludah dan dengan berbagai alasan menjelaskan bahwa perdamaian harus diberi kesempatan.

Kini Trump menghadapi situasi berbeda. Bagi presiden lain, setiap hari adalah ujian bagaimana memimpin negara, bukan hanya sebuah kelompok, menyeimbangkan kepentingan yang saling bersaing. Bagi Trump, setiap hari adalah pertarungan jam demi jam untuk menjaga diri agar tak dilengserkan dari kursi presiden.

Wartawan Gedung Putih Maggie Haberman menulis di Washington Post edisi 9 Desember, Trump masih trauma dengan hasil pemilu tahun lalu. Dia juga terus waswas dengan perkembangan hasil penyelidikan tim khusus yang dipimpin Robert S. Mueller III dalam kasus dugaan campur tangan Rusia dalam pilpres AS. Di benaknya, penyelidikan itu adalah sebuah rencana untuk mendelegitimasi kekuasaannya. Peta berkode warna merah yang menyoroti negara bagian yang dimenanginya digantung di dinding Gedung Putih. Trump merasa terancam karena sendirian dan kesepian.

Karena itu, begitu kelompok garis kanan Kristen Evangelis sebagai kekuatan politik semakin kuat di lanskap politik AS, Trump tak ragu-ragu menggandengnya. Faksi yang sangat mendukung kontrol Israel terhadap Jerusalem dan berakar pada teologi kembalinya Sang Mesias terjadi jika Jerusalem dikuasai penuh oleh Yahudi itu klop dengan platform politik identitas yang diusung Trump saat kampanye lalu.

Trump sudah berhitung cermat. Kekuatan AS sudah terlalu besar. Membuat negeri itu selalu menjadi pemain penting dalam setiap upaya mencari solusi konflik Palestina vs Israel, netral atau tidak. Situasi geopolitik di Semenanjung Arab juga menjadikan pidato Trump hanya membuat marah rakyat Arab, tapi tidak dengan pemimpin-pemimpinnya. Fokus aliansi Arab Saudi-UEA hanya membendung pengaruh Iran yang semakin kuat di Yaman dan Syria.

Ketergantungan pemimpin-pemimpin Palestina terhadap pemerintah AS juga membuat reaksi penolakan terhadap pidato Trump tidak sefrontal dan sekeras saat intifadah bangkit pada pertengahan 1980-an. Abbas dan pemerintah Palestina mengandalkan dukungan AS untuk menjaga administrasi mereka tetap didanai serta stabil.

Namun, justru penerimaan yang tidak biasanya itulah yang membuat bom waktu kini mulai berdetak di Arab. Para pemimpin tersebut kini sangat tidak populer di mata rakyat sendiri. Risiko nyata langsung muncul. Solidaritas Palestina makin luas, kekecewaan terus membesar sehingga membuka kemungkinan pemerintahan mereka bisa ambruk.

Potensi munculnya Arab Spring jilid II itu akan berisiko kekacauan dan kekerasan dalam jangka pendek serta jangka panjang. Termasuk kemungkinan pengambilalihan kendali Palestina oleh kelompok militan Hamas. Semua itu mengarah pada masa depan di mana lebih kecil kemungkinan kedamaian terwujud di Arab, khususnya Jerusalem.

.

*) Wartawan Jawa Pos