Opini JawaPos, 12/1/2018 9.15 wib.

Oleh I Gede Wahyu Wicaksana*

.

APA pun bisa menjadi isu panas pada tahun politik 2018, termasuk perkembangan internasional dan hubungan luar negeri Indonesia. Dua hal yang paling mungkin untuk dipolitisasi. Pertama, implementasi janji kampanye Jokowi-JK yang belum terealisasi, khususnya berkaitan dengan prospek poros maritim.

Kedua, dinamika global yang berdampak secara ekonomi, sosial, dan psikologis terhadap orang banyak. Masalah tidak penting dibesar-besarkan, sedangkan urusan strategis diabaikan demi Pilpres 2019.

Tahun 2017 mempertontonkan betapa panggung dunia diguncang oleh kebijakan-kebijakan kontroversial Presiden AS Donald Trump.

Doktrin America-First dijadikan justifikasi moral bagi Trump untuk berlaku sesuka hati. Melalui pengakuan resmi AS atas Jerusalem Timur sebagai ibu kota Israel, Trump membuyarkan skema perdamaian Timur Tengah yang susah payah diorganisasi selama tiga dasawarsa.

Bahkan, dalam dokumen National Security Strategy (NSS) yang dirilis Desember 2017, AS menegaskan bahwa kepentingan Washington dan Tel Aviv adalah sama, yakni memerangi setiap upaya dan aktor yang menegasikan eksistensi Israel.

Pernyataan segamblang itu belum pernah disampaikan secara formal dalam bentuk strategi AS sejak 70 tahun Israel berdiri. Trump mengirimkan pesan bahwa AS siap menantang stabilitas dunia. Trump melihat politik global secara hitam putih persis seperti George W. Bush.

Sinyal konfrontatif juga dikirim ke Semenanjung Korea. Trump menegaskan tidak akan mengalah terhadap intimidasi dan teror nuklir Kim Jong-un. Kapal induk bertenaga nuklir dengan arsenal supercanggih USS Cole sudah lalu-lalang di Laut Jepang dan Laut China Timur.

Menhan AS James Mattis menyebut Pyongyang bisa dihancurkan dalam hitungan jam. Trump lewat Menlu Rex Tillerson mengisyaratkan penolakan atas rencana negosiasi yang disponsori PBB, Uni Eropa, Rusia, dan Tiongkok (six-party ne­gotiation) guna meredakan ketegangan AS-Korut. Alasannya, Trump ragu dengan kredibilitas para mediator.

Di Asia Tenggara, dalam dokumen NSS, Trump menjuluki Tiongkok sebagai ”the real economic and strategic threat” di Asia Timur dan Pasifik. Banyak spekulasi dan interpretasi yang mempersoalkan posisi eksplisit Trump. Namun, yang pasti, Washington sudah menggariskan batas tegas antara AS dan Tiongkok, keputusan yang belum sempat diambil Presiden Bill Clinton hingga Obama.

Reaksi Beijing cepat dan jelas. Presiden Xi Jinping pada pidato akhir 2017 menyatakan, 2018 akan jadi tahun pembuktian kekuatan adidaya ”baru” yang sedang bangkit. Maksudnya, Tiongkok melawan adidaya ”lama” yang tengah merosot, rujukannya adalah AS.

Konsekuensinya, kontestasi kekuatan ekonomi dan militer AS-Tiongkok di Asia Tenggara akan kian intens. Beijing memperkuat kemitraan Belt and Road Initiative yang didukung investasi miliaran dolar Asian Investment and Infrastructure Bank, sedangkan Washington getol dengan pendekatan ekonomi bilateral. Aliansi informal militer digalang Tiongkok dengan Australia, India, Jepang, dan lima anggota ASEAN. Indonesia belum bersikap.

Tidak mau kalah, AS merevitalisasi Indian Ocean Military Zone yang dulu pernah menjadi basis penangkal Uni Soviet, kini diarahkan ke Tiongkok. Beijing intensif melobi ASEAN untuk membentuk rezim maritim Laut China Selatan di tengah peringatan Washington tentang eksistensi Free Navigation Operations (FENOPs).

Apa maknanya bagi Indonesia? Problem dan dilema yang menggantung harus segera dijawab. Pertama, konsep dan implementasi poros maritim dunia Jokowi-JK masih mengambang. Apakah hanya membangun transportasi pendukung logistik ala tol laut? Apakah terlibat dalam megaproyek Jalur Sutra Tiongkok? Atau menghidupkan kembali inisiatif Forum Kerja Sama Indo-Pasifik era SBY, kemudian dilengkapi dengan Kerja Sama Ekonomi Komprehensif ASEAN? Atau apa? Tidak ada referensi kebijakan sistematis yang bisa diandalkan untuk memahami orientasi poros maritim.

Biasanya, mendekati perhelatan akbar pileg dan pilpres, muncul berbagai versi visi, misi, dan rencana aksi. Namun, publik akan menagih janji dalam bentuk capaian nyata. Dua momen diplomasi penting bisa jadi tolok ukur dalam waktu dekat.

Pertemuan ASEAN-India Januari ini dan ASEAN-Australia Maret mendatang direncanakan membahas kebijakan bersama tentang geopolitik dan ekonomi Asia-Pasifik dan Samudra Hindia. Pas dengan cita-cita poros maritim sebagai jembatan eko­nomi, politik, serta keamanan kedua kawasan. Kita tunggu apa hasil yang diperoleh dari diplomasi di New Delhi dan Sydney. Apakah sekadar deklarasi normatif atau wujud konkret poros maritim.

Kedua, berbagai isu sensitif menyangkut hubungan Indonesia dengan AS, Tiongkok, dan mitra AS­EAN layak dicermati. Konflik Israel-Palestina, krisis Laut China Selatan, bahaya nuklir Korut, dan bencana kemanusiaan Rohingya berpengaruh bagi peran Indonesia di kancah dunia. Kontribusi diplomasi dalam membantu mengatasi isu-isu penting tersebut akan jadi sorotan publik domestik. Apalagi bila dikait-kaitkan dengan isu identitas, ideologi, dan konsensi material.

Akhirnya, figur Presiden Jokowi yang dipersepsi kurang menguasai dan berpengalaman dalam politik luar negeri, dan hanya fokus pada pembangunan di dalam negeri, tentu akan menjadi tantangan tersendiri bagi diplomasi dalam tahun politik. Bukan hanya soal menyebarluaskan berita tentang kemajuan dan capaian pemerintah di sektor fisik, tetapi bagaimana meyakinkan audiens bahwa Indonesia berperan dan berkontribusi untuk menangani persoalan-persoalan internasional.

.

*) Dosen hubungan internasional FISIP Unair Surabaya