031-8431972 perpus@uinsby.ac.id

Opini JawaPos, 8/2/2018 10.15 wib.

Oleh Samsudin Adlawi*

 

CAP ”tahun politik” untuk 2018 menyulut kegalauan. Banyak pihak yang khawatir akan terimbas suhu panas pilkada serentak di 171 daerah. Mulai pengusaha hingga rakyat jelata. Semua waswas. Perasaan seperti itu lumrah. Sebab, sekurang-kurangnya akan ada 569 pasangan calon (paslon) yang bertarung dalam pilkada serentak. Mereka memperebutkan 171 kursi gubernur, wali kota, dan bupati.

Sudah menjadi rumus baku bahwa setiap kontestasi pilkada selalu menimbulkan polaritas. Masyarakat tersekat menjadi beberapa bagian. Sesuai jumlah paslonnya. Mereka saling berhadap-hadapan. Bahkan, oleh provokator, mereka sengaja di­hadap-hadapkan. Masa-masa kritis itu terjadi saat memasuki kampanye hingga pemilihan.

Bayangkan, begitu gong kampanye ditabuh pada 15 Februari sampai 23 Juni 2018, betapa akan riuhnya negara ini. Sebanyak 569 kelompok pendukung masing-masing paslon sudah pasti akan mati-matian mendukung jagoan mereka. Bukan tidak mungkin, dukungan yang kebablasan akan memercikkan bunga api kegaduhan. Bila mata sudah gelap dan pikiran telah keruh, apa pun akan dilakukan. Kampanye hitam, kampanye negatif, hingga isu-isu SARA akan diberondongkan ke arah lawan.

Ketika itulah atribusi ”tahun politik” menemukan rumah yang sesungguhnya. Betapa sulitnya menyingkirkan ingatan kolektif publik yang sudah mengerak bahwa politik itu dipenuhi kegaduhan dan ketegangan. Ingatan tersebut berdasar pengalaman pada Pilpres 2014 dan yang paling mutakhir Pilgub DKI Jakarta 2017. Betapa gaduhnya suasana batin bangsa ini ketika dua pesta demokrasi itu tergelar.

Ibarat sayatan, luka akibat dua pemilihan pemimpin itu sangat dalam. Dan nyerinya masih terasa hingga sekarang. Sambil menahan nyeri lukanya, publik secara refleks cenderung memprediksi tahun 2018 (sebagai ”tahun politik”) juga akan gaduh -sebagaimana Pilpres 2014 dan Pilgub DKI 2017.

Tetapi, pengalaman sudah mencatat, sebesar apa pun ontran-ontran politik di negeri ini, belum ada yang sampai merusak tatanan hidup bernegara. Memang, situasi saat menjelang sampai pelaksanaan pestra demokrasi sangat riuh. Sangat emosional. Namun, emosi dan keriuhan itu berangsur mengendap dan benar-benar hilang disapu angin beberapa waktu kemudian.

Karena itu, ”tahun politik” dengan ratusan pilkadanya yang akan kita hadapi patut diwaspadai. Tapi tidak perlu ditakuti. Percayalah, selepas pilkada, kubu yang berseteru akan kembali rukun.

Lebih baik kita curahkan segenap energi untuk mencari solusi: bagaimana mengembalikan perikehidupan berbangsa yang sudah tergerus perkembangan zaman. Maaf, dengan berat hati saya katakan, untuk urusan yang satu itu, kita sudah kalah. Bangsa ini sudah kalah.

Di tengah gencarnya kampanye ”zaman now”, tanpa disadari telah terjadi pergeseran nilai yang luar biasa di tengah masyarakat kita. Masyarakat begitu mendewakan gawai, khususnya telepon pintar. Telepon pintar dianggap bagian terpenting dalam hidup sehingga tidak boleh berpisah.

Penyair Joko Pinurbo (Jokpin) dengan pintar membaca gejala itu dalam penggalan sajak yang belum diberinya judul: //Sudah lama telepon genggam menggenggam tangan saya/Genggamannya lebih kuat dari genggaman tangan saya padanya//

Telepon pintar sudah menjadi ”tuhan” baru yang bahkan mengalahkan Tuhan yang sebenarnya. Ketika telepon pintar tertinggal di rumah, kita bingung tak keruan. Tetapi, ketika ketinggalan azan, kita sudah terbiasa tenang-tenang saja. Mau apa saja kita tak pernah bisa lepas dari telepon pintar. Bahkan, ketika acara keluarga pun, telepon pintar tak boleh ditinggalkan.

Sudah menjadi pemandangan lumrah dalam acara makan bersama keluarga di rumah makan atau restoran, anggota keluarga sibuk dengan telepon genggam masing-masing. Tak ada sapa dan canda di antara mereka. Yang ada hanya berbicara dan tertawa sendiri bersama telepon genggam masing-masing.

Di tengah masyarakat lebih parah. Ketika berada di keramaian, sebut saja dalam transportasi umum, jarang kita temui dialog antarpenumpang. Masing-masing sibuk dengan telepon genggam. Sejak naik sampai turun dari kendaraan umum. Ketika naik Kereta Api Sritanjung dari Sidoarjo ke Banyuwangi sebulan lalu, semua penumpang di kanan-kiri dan depan-bekalang saya sibuk dengan telepon pintar masing-masing. Tak ada tegur sapa. Walau sekadar say hello.

Saya hanya mengelus dada sambil merenung: begitu cepatnya pergeseran nilai terjadi. Nilai-nilai keramahan dan egaliterian yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia puluhan tahun silam benar-benar telah runtuh. Sudah hilang.

Dulu, ketika berada dalam satu kendaraan umum, masyarakat kita selalu terlibat obrolan yang akrab. Selalu berebut menyapa. Berlomba mengucap salam duluan. Lalu, sepanjang jalan bertanya ini dan itu: mau ke mana, sama siapa, dan sebagainya. Setelah akrab, biasanya dilanjutkan dengan diskusi yang hangat.

Namun, sekarang, boro-boro menyapa dan berdiskusi, masing-masing sibuk dengan gawainya. Fokus ke telepon genggam masing-masing. Tak peduli sama lingkungan sekitar. Gawai telah membuat bangsa ini kalah dan menjelma menjadi orang-orang asosial. La salam wala kalam (mengutip Ustad Abdul Somad). Tak ada lagi ucapan salam dan tak tegur sapa ketika berjumpa.

.

*) Direktur Jawa Pos Radar Banyuwangi Jawa Timur