031-8431972 perpus@uinsby.ac.id

Opini JawaPos, 10/3/2018 11.15 wib.

Oleh Adrian Perkasa*

.

SEJARAH sering kali tampil menjadi bagian penting dalam membangun legitimasi atas persatuan dan kesatuan bangsa. Meski demikian, tidak jarang pula sejarah menjadi duri dalam daging dalam tubuh bangsa ketika memori atas suatu peristiwa tertentu terus diproduksi dan direproduksi secara liar. Salah satunya adalah peristiwa Pasunda Bubat yang hingga kini menjadi ganjalan dalam hubungan masyarakat Sunda dengan Jawa.

Memang, tidak semua akademisi arkeologi, sejarah, dan filologi, sepakat bahwa peristiwa tersebut benarbenar terjadi karena berbagai alasan. Namun, menimbang terdapat sekurang-kurangnya enam naskah kuno warisan Jawa, Sunda, dan Bali yang memuat atau menyinggung peristiwa tersebut, historisitas peristiwa Pasunda Bubat tidak bisa diragukan lagi.

Dari naskah-naskah tersebut, bisa dikatakan tragedi itu memang benarbenar terjadi dan tak perlu ditutuptutupi atau disangkal dengan dalih cerita tersebut hanya pesanan penjajah untuk memecah belah persatuan. Yang justru harus dilakukan adalah menyikapinya dengan bijak dengan berupaya menelisik akar kekecewaan di dalam sebagian etnik Sunda dewasa ini melalui serangkaian metode dari berbagai disiplin yang berfokus pada kajian masa lalu.

Dari sekian banyak telaah atas naskah-naskah kuno, artefak, hingga temuan-temuan termutakhir, akar dari ganjalan, kekecewaan, serta prasangka negatif antara Jawa dan Sunda tidaklah berasal dari masamasa sekitar peristiwa Pasunda Bubat terjadi pada masa Majapahit abad ke-15 hingga ke-16. Bisa jadi, sumbernya justru dari periode kontemporer abad ke-20 atau bahkan ke-21 ketika muncul dan berkembang karya-karya sastra yang bersifat fiksi, tetapi terinspirasi hasil publikasi kajian ilmiah terhadap naskah-naskah seperti Pararaton dan Kidung Sunda.

Memori kolektif yang terbentuk dari berbagai karya seperti itulah yang perlu diantisipasi dalam pergaulan hidup berbangsa apalagi di tengah bangsa yang majemuk seperti Indonesia. Karena itu, untuk kepentingan akademis maupun pendidikan pun, penulisan sejarah tidak cukup hanya menderetkan fakta dan dipaparkan begitu saja. Interpretasi dan makna apa yang hendak digali dan diungkap merupakan hal prinsip.

Karena itu, komitmen Pemprov Jawa Timur dengan Jawa Barat dan DI Jogjakarta yang menggelar Harmoni Budaya Sunda-Jawa merupakan suatu prakarsa yang berani. Penting kiranya generasi masa kini mendu- dukkan Pasunda Bubat sebagai peristiwa kebudayaan. Untuk melenyapkan masalah laten, diperlukan terobosan kebudayaan antara masyarakat Sunda dan Jawa.

Langkah berani yang diambil tiga pemprov itu, rupanya, tidak berhenti sebatas seremoni atau pertunjukan kesenian belaka. Satu tindakan konkret lainnya telah diambil DIJ dan Jawa Timur. Yakni, mengubah nama jalan dengan nama tokoh dan kerajaan yang terlibat dalam peristiwa Bubat. Misalnya, sampai beberapa hari lalu, kita tidak akan menemui adanya ruas jalan di ibu kota Jawa Timur dengan nama Prabu Siliwangi, sosok raja yang tidak bisa dipisahkan dalam memori masyarakat Jawa Barat. Demikian pula apabila kita ke Bandung. Kita tidak akan menemui nama jalan Majapahit, kerajaan terbesar di Nusantara yang berpusat di Jawa Timur.

Tindakan para gubernur tersebut, tampaknya, mendapat tanggapan yang beragam. Banyak yang mengapresiasi. Namun, ada pula yang menyesalkan kebijakan pengubahan nama di Surabaya tersebut. Adapun nama jalan yang diganti adalah Jalan Gunungsari dan Jalan Dinoyo. Kubu yang kontra menyatakan kekhawatiran hilangnya kearifan lokal seiring dengan hilangnya nama-nama yang menurut mereka khas daerah setempat. Bahkan, ada yang menyatakan, tindakan gubernur Jawa Timur itu lancang karena pengubahan nama sekadar mengikut tren tanpa tinjauan mendalam.

Di titik ini, kita kembali bisa melihat dengan jelas perbedaan antara memori kolektif dan sejarah dalam melihat masa lalu seperti yang diuraikan Maurice Halbwachs lebih dari setengah abad lalu. Menurut dia, memori kolektif adalah bagaimana cara kita melihat masa lalu yang ditentukan masyarakat, sedangkan sejarah memandang masa lalu berdasar data-data historis. Dalam kasus penolakan pengubahan nama jalan yang menjadikan kearifan lokal sebagai dalih, penolakan itu jelas berdasar memori kolektif masyarakat Surabaya.

Mengamati rintisan yang telah dilakukan para gubernur tersebut yang tidak berjalan secara sporadis, tentu pengubahan nama Jalan Dinoyo dan Gunungsari telah dilakukan secara matang. Gubernur Jawa Timur pasti juga tidak akan abai dengan memori kolektif arek-arek Suroboyo. Apalagi pada kenyataannya tidak semua ruas Jalan Dinoyo dan Gunungsari diganti menjadi jalan Sunda dan Prabu Siliwangi. Penggantian hanya terjadi di ruas Jalan Dinoyo yang menyambung dengan Jalan Majapahit. Begitu pula di jalan Gunungsari. Yang diganti hanya ruas jalan yang bersentuhan dengan Jalan Brawijaya.

Akhirnya, langkah-langkah berani semacam itulah yang harus ditempuh semua elemen bangsa. Tidak hanya berhenti pada para kepala daerah atau pemerintahan, melainkan juga masyarakat secara keseluruhan guna merekatkan bangsa melalui simpul-simpul yang memberikan orientasi nilai perjuangan dan persatuan dengan bingkai serta landasan keragaman budaya yang merupakan sumber kekuatan bangsa Indonesia.

.

*) Pengajar di Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga Surabaya