Opini JawaPos, 12/3/2018 11.15 wib.

Oleh Amin Said Husni*

.

SAYA kaget luar biasa ketika petugas protokol mempersilakan saya maju ke depan forum Rapat Koordinasi dan Penandatanganan Komitmen Bersama Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Pemprov Jawa Timur di Gedung Grahadi, Surabaya, 7 Maret lalu. Tidak ada pemberitahuan sebelumnya, tiba-tiba dari pengeras suara terdengar aba-aba, ’’Penyerahan penghargaan gubernur Jawa Timur kepada bupati Bondowoso atas komitmennya dalam mendukung program aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2017 dengan predikat nilai terbaik se-Jawa Timur.’’

Tepuk tangan menggema. Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan Laode Muhammad Syarif selaku pimpinan KPK bergantian menyalami saya. Tak bisa dimungkiri, saya sungguh terharu dan bangga. Bagi saya, inilah penghargaan yang paling berharga di antara semua yang pernah saya terima. Betapa tidak! Penghargaan ini dianugerahkan kepada Pemkab Bondowoso di tengah gemuruh badai OTT (operasi tangkap tangan) KPK di mana-mana. Media terus memberitakan kasus-kasus penyalahgunaan kekuasaan dengan aneka rupa. Barangkali publik pun sudah memvonis semua pejabat dan politisi itu pastilah penggarong duit rakyat dan aset negara.

Padahal, saya yakin, rekan-rekan saya para kepala daerah terus melakukan upaya-upaya untuk membenahi tata kelola pemerintahannya. Pemprov Jawa Timur pun terus mendorong implementasi rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi (renaksi PPK) bersama Tim Korsupgah (Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi) KPK. Rapat Koordinasi dan Penandatanganan Komitmen Bersama Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi beberapa hari yang lalu itu adalah salah satu bentuk upaya nyata itu.

Memang tidak sederhana. Komitmen untuk mendukung program aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi itu harus diikuti dengan serangkaian kebijakan. Pertama, memperkuat pengendalian intern pemerintah. Ini menyangkut sistem dan aparatnya sekaligus. Inspektorat harus diperkuat. Inspektur selalu saya ingatkan agar mengefektifkan SPIP atau sistem pengendalian intern pemerintah. Di hadapan para kepala perangkat daerah, saya selalu menegaskan agar inspektorat terus mengencangkan pengendalian dan memperketat pengawasan.

Saat ini tingkat maturitas SPIP Pemkab Bondowoso sudah level 3. Hal ini juga diikuti dengan peningkatan kapabilitas aparatur pengawasan intern pemerintah (APIP) secara terus-menerus. Hingga kini, kapabilitas APIP Pemkab Bondowoso juga sudah level 3. Ini berarti kemampuan dan keandalan aparat pengawasan dalam melaksanakan pengendalian intern sudah bagus.

Yang kedua, meningkatkan akuntabilitas dan transparasi pengelolaan keuangan dan aset daerah. Ini juga menyangkut sistem, aparatur, dan dukungan teknologi. Upaya perbaikan terus-menerus yang saya lakukan di semua satuan perangkat daerah telah terbukti berhasil dengan cukup memuaskan. Dalam lima tahun terakhir, BPK selalu memberikan opini WTP (wajar tanpa pengecualian) atas audit laporan keuangan daerah Pemkab Bondowoso. Selain itu, Bondowoso berada di peringkat tertinggi dalam menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi BPK.

Dan yang ketiga, menerapkan manajemen pemerintahan berbasis kinerja (performance based management). Melalui penerapan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah (SAKIP) yang konsisten, seluruh tahapan manajemen pemerintahan, mulai perencanaan hingga pelaporan, harus saya pastikan benarbenar berorientasi pada upaya memberikan manfaat dan kemaslahatan bagi masyarakat. Yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yang terbaru, pada 2018 ini hasil evaluasi SAKIP Pemkab Bondowoso memperoleh nilai BB, mendekati sempurna.

Secara bertahap, saya juga membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) sesuai dengan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Beberapa service point yang bersentuhan langsung dengan masyarakat menjadi prioritas dalam pembangunan zona integritas itu. Seperti layanan perizinan, layanan administrasi kependudukan, dan layanan kesehatan.

Lebih dari itu semua, Pemkab Bondowoso terus melaksanakan rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi (renaksi PPK) secara konsisten. Dengan dukungan supervisi dari KPK, alhamdulillah aksi PPK kita mencatat kemajuan yang sangat menggembirakan. Karena progres yang bagus inilah, saya kira, kenapa Gubernur Jawa Timur Pakde Karwo menganugerahkan penghargaan kepada Pemkab Bondowoso yang dinilai punya komitmen mendukung program aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan nilai terbaik di Jawa Timur.

Tentu saja saya sangat bersyukur atas penghargaan tersebut. Ini menjadi kado terindah di akhir jabatan saya sebagai bupati. Saya juga sangat bahagia karena saya telah menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya bangsa kita untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Bagi saya, penghargaan dari Pak Gubernur ini seolah menjadi ’’kesimpulan’’ dari keseluruhan perjalanan pemerintahan yang saya pimpin selama dua periode ini. Sekalipun saya sangat sadar bahwa ini masih jauh dari sempurna. Dan kesempurnaan itu hanya milik Allah semata.

.

*) Bupati Bondowoso, ketua umum Ikatan Alumni PMII Jawa Timur, wakil ketua DPW PKB Jawa Timur