031-8431972 perpus@uinsby.ac.id

Opini JawaPos, 19/4/2018 9.45 wib.

.

Refleksi Harlah Ke-58 PMII

Oleh Firman Syah Ali* Ach. Taufiqil Aziz**

.

DEMI masa, setiap masa ada tantangannya sendiri-sendiri. Tahun 1955–1960 bangsa Indonesia dilanda pertentangan keras antarideologi yang berimbas kuat ke dunia kampus. Di dunia kampus terjadi perseteruan besar antara Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia/GMNI (identik dengan PNI) dan Central Gerakan Mahasiswa Indonesia/CGMI (PKI) melawan HMI (Masyumi). Dalam suasana seperti itu, para mahasiswa Nahdlatul Ulama (NU) menyadari bahwa mereka belum punya organisasi, maka para mahasiswa NU mendeklarasikan pembentukan PMII di Balai Sumpah Pemuda Surabaya pada 17 April 1960.

Tantangan berikutnya yang harus dijawab oleh PMII adalah situasi tragis pada 1960 hingga 1970. Tragedi politik tersebut menyebabkan tumbangnya Orde Lama dan tampilnya Orde Baru (Orba). Konsolidasi awal Orba membuat posisi politik NU terancam karena hasil Pemilu 1971 yang penuh kecurangan dan intimidasi telah menampilkan NU (58 kursi) sebagai rival terkuat Golkar (236 kursi). Saat NU dianggap sebagai ancaman, pilihan politik satusatunya adalah pengebirian. PMII lantas merespons situasi tersebut dengan mendeklarasikan diri sebagai organisasi independen, bukan lagi underbouw NU, pada 14 Juni 1972.

Pada 1998 Orba tumbang dan posisi politik NU kembali menguat, bahkan seorang nahdliyin pernah berada di puncak kekuasaan negara. Posisi baru ini tentu sangat baik bagi PMII karena banyak kader PMII yang dulu hanya bisa teriak di jalanan bisa ikut memimpin dan mengendalikan pemerintahan. Periode 1998 hingga 2014 PMII dapat menjawab semua tantangan dengan baik.

Namun, sejak 2014 ibu pertiwi seolah kembali memanggil PMII karena bangsa Indonesia tertimpa polarisasi politik sebagai efek Pilpres 2014. Polarisasi politik ini membelah masyarakat menjadi dua kubu, yaitu kubu yang menganggap apa saja yang dilakukan oleh pemerintah tidak ada benarnya dan kubu yang menganggap apa pun yang dilakukan pemerintah serbabenar dan tidak boleh disalahkan. Polarisasi politik tersebut memuncak pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Menjelang Pilpres 2019, polarisasi politik semakin mengarah pada konflik ideologis antardua kelompok Islam, yaitu muslim moderat dan muslim radikal. Basis gerakan muslim radikal adalah perguruan tinggi umum terkemuka. Sebaliknya, basis muslim moderat adalah perguruan tinggi agama, perguruan tinggi pinggiran, dan pondokpondok pesantren tradisional.

Salah satu pendorong tumbuhnya radikalisme adalah disiplin ilmu yang dipilih oleh mahasiswa, mahasiswa jurusan eksakta cenderung rigid, semua harus sesuai dengan rumusrumus, sehingga matching dengan radikalisme, sedangkan mahasiswa jurusan sosial lentur sehingga mudah sekali berpikiran moderat. Mahasiswa yang memilih disiplin ilmu keislaman sangat fleksibel dalam memahami dan menjalani agama karena pengetahuan agama mereka jauh lebih sistematis dan komprehensif dibanding mahasiswa umum. Mahasiswa umum, terutama jurusan eksakta, kebanyakan memperoleh ilmu agama tidak melalui guru yang jelas sanad keilmuannya, tetapi otodidak lewat buku-buku, media massa, dan media sosial.

Polarisasi politik ini berhubungan pula dengan menguatkan politik identitas yang pada derajat selanjutnya juga memunculkan kelompok mahasiswa yang menjadi radikal. Argumentasi dengan membela Islam diwujudkan dengan melawan pemerintahan. Kelompok mahasiswa yang mewacanakan Islam sebagai sumber perlawanan memiliki semangat juga untuk menegakkan khilafah islamiah sebagai solusi permasalahan bagi Indonesia. Parahnya, teriakan khilafah yang kian nyaring seolah menenggelamkan jargon Islam Indonesia. Hal itu dipicu sebaran aktivis PMII yang notabene banyak mengumpul di kampus-kampus Islam yang berafiliasi dengan NU. Sementara itu, basis kampus umum dan favorit masih jauh dari garapan PMII.

Salah satu bentuk yang mendorong berkembangnya pikiran untuk menjadi radikal adalah ditopang oleh basis pengetahuan dari mahasiswa. Masalahnya, kerangka hitam putih dalam memahami agama juga mengandaikan adanya penerimaan terhadap agama secara simbolik. Orang yang dianggap beragama adalah yang memakai serban, gamis, atau bahkan cadar.

Untuk menjawab tantangan kontemporer di atas, PMII harus bergerak cepat merebut narasi Islam di kampuskampus terkemuka melalui medsos maupunaksinyataberupapeningkatan kaderisasi di lingkungan perguruan tinggi terkemuka, terutama jurusan eksakta. Perjuangan melalui medsos memang tidak serta-merta meninggalkan cara-cara lama begitu saja karena kelompok ahlussunnah waljamaah (aswaja) mempunyai prinsip al muhafadhatu ’ala qadimis shaleh wal akhdu bil jadidil ashlah (mempertahankan yang lama yang dianggap baik dan menerima hal baru yang dianggap lebih baik).

Selain memperkuat rekrutmen kader di kampus-kampus umum dan favorit, merebut wacana Islam Indonesia dengan terus melakukan reproduksi narasi adalah suatu hal yang mendesak. Basis pengetahuan mahasiswa terhadap Islam yang dianggap keras harus dilunakkan dengan narasi Islam Indonesia yang memiliki nilai-nilai ta’addul (adil), tawazun (seimbang), tasammuh (toleran), dan tawassuth (moderat). Narasi Islam Indonesia adalah Islam yang ramah dan tidak gampang marah. Yang merangkul dan bukan memukul dan yang moderat bukan yang keras. Inilah Islam yang dapat merekatkan kebinekaan dan menyatukan keberagamaan.

Selamat hari lahir ke-58 PMII, jawablah tantanganmu!

.

*) Bendahara Pengurus Wilayah IKA PMII Jawa Timur

**) Pengurus Koordinator Cabang (PKC) PMII Jawa Timur