031-8431972 perpus@uinsby.ac.id

Opini JawaPos, 4/6/2018 11.15 wib.

Oleh Sirikit Syah*

.

THE king can do no wrong. Pepatah itu lahir di Inggris. Bahkan, lagu kebangsaannya, God Save the Queen, menyiratkan bahwa raja atau ratu nggak pernah salah dan selalu dalam lindungan Tuhan. Kita tidak pernah melihat rakyat atau media massa mengkritik dan mencela Ratu Elizabeth II, meskipun media dan publik lumayan kejam kepada Diana, Charles, Camilla, dan Harry.

Tapi, di negara republik yang kepala negaranya bukan raja atau ratu, apakah hal itu dapat diberlakukan? Presiden bukan titisan dewa dan bukan keturunan bangsawan. Presiden lahir dari kalangan rakyat jelata, sama dengan kita semua, sederajat. Ironisnya, wacana ”Jokowi selalu benar” itulah yang tengah kita alami di Indonesia.

Penyerbuan massa PDIP ke kantor Radar Bogor mengulang kesalahan Banser (menyerang Jawa Pos) dan massa Tomy Winata (menyerang kantor Tempo), dan massa FPI (ke kantor majalah Playboy). Apa pun kesalahan media massa, melabrak, merusak, dan/apalagi memukuli adalah tindakan kriminal dan tak dapat dibenarkan. Ada mekanisme yang diatur UU Pers dan kode etik wartawan untuk menyikapi kesalahan media massa.

Penyerbuan massa PDIP ke Radar Bogor juga mengingatkan saya pada era kepemimpinan Megawati. Menurut catatan saya, wartawan paling banyak dipenjara di era Presiden Megawati. Bukan hanya wartawan, mahasiswa juga. Yang paling sering adalah Pemred Rakyat Merdeka. Keluar masuk penjara. Pernah ada guyonan, Rakyat Merdeka memiliki enam Pemred pada satu periode. Tujuannya, stand by dan gantian bila yang satu masuk penjara.

Judul berita di Rakyat Merdeka yang menjadi masalah tak jauh berbeda dengan yang sekarang. Kalau sekarang judul yang membuat massa PDIP menyerang adalah Ongkang-Ongkang Kaki Dapat Rp 112 Juta, dulu judul berita Rakyat Merdeka antara lain Mulut Mega Bau Solar dan Mega Lebih Kejam daripada Sumanto.

Mengapa saya katakan pelabrakan itu sebuah kesalahan? Selain akan dianggap sebagai tindak kekerasan dengan ancaman pidana, bagi si pelabrak sendiri itu seperti bumerang. Banser menerima reputasi yang sangat buruk hingga skala internasional gara-gara melabrak Jawa Pos pada 2000 itu. Tomy Winata hancur pula namanya garagara anak buahnya melakukan kekerasan di kantor Tempo. FPI tak jauh beda. Sekarang PDIP. Apa yang akan didapatkannya dengan melabrak sebuah kantor media, selain nama buruk?

Belakangan ini negara kita memang mengalami banyak ironi. Ketua partai sedang digerojok gaji yang tinggi untuk melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan Pancasila, anak buahnya malah berperilaku tidak Pancasilais. Bila benar lembaga itu bekerja, yang kali pertama harus dididik adalah orang-orang di dalamnya. Ironi lainnya, ada remaja menghina kepala negara, dibilang bercanda. Ironi lainnya lagi, KPU sudah melarang mantan napi untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif atau kepala daerah, presiden malah mengimbau KPU untuk mempertimbangkan keputusan itu.

Mengutip lagi dari pepatah Inggris, to err is human. Berbuat salah itu manusiawi. Kalau nggak pernah salah, bukan manusia. Nah, Jokowi manusia juga, kan? Tentu ada kesalahan-kesalahannya di sana-sini. Namun, alih-alih kritik diterima atau dijawab dengan klarifikasi, yang mengkritik malah dianggap menyebarkan ujaran kebencian.

Apakah pemerintah ini sedang ingin membungkam suara rakyat? Suara media massa? Bukankah media massa harus menjalankan fungsi watchdog dan kontrol sosial (sesuai pasal dalam UU Pers dan UU Penyiaran)? Serangan terhadap Radar Bogor ini bisa jadi berhasil mengintimidasi media massa lainnya, lalu membuat media massa semakin takluk dan tunduk. Ini akan membuktikan kebenaran teori kuasa Foucault dan teori hegemoni Gramsci bahwa kekuasaan dapat diterapkan dengan cara-cara normalisasi. Melalui aturan (UU ITE, UU Antiterorisme), melalui seleksi dai/ustad yang diizinkan untuk berceramah, melalui pembentukan opini di media massa dan media sosial yang membuat rakyat mau tidak mau, suka tidak suka, harus menerimanya.

Saya belum punya bayangan siapa yang akan bisa lebih baik daripada Jokowi untuk 2019. Tapi, kesalahan Jokowi belakangan ini semakin banyak. Bila Jokowi tidak segera memperbaiki dan mengatasi berbagai persoalan (penganggur vs buruh dari Tiongkok, tumpukan e-KTP yang baru terbongkar ketika tercecer di jalan, pengumuman THR dan gaji naik yang tidak peka terhadap rakyat Indonesia, BPIP yang tidak jelas manfaatnya bagi rakyat, penghina presiden yang dianggap bercanda, imbauan agar mantan napi boleh maju pilkada dan pileg, serta berbagai hal yang sudah lama dirasakan secara diam-diam oleh rakyat: dikejar pajak, tarif listrik, dan harga BBM yang naik diamdiam). Bila Jokowi bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kuriositas saya dengan memuaskan, mungkin saya akan pilih dia lagi. Harus diakui, tak sedikit hal baik yang telah dicapai pemerintahan Jokowi. Namun, bila jawabannya cuma senyum dan kalimat tidak substansial yang disampaikan dengan wajah menunduk, jangan salahkan saya dan rakyat Indonesia lain yang menjadi ragu.

Setidaknya, kita semua harus sadar, termasuk dan terutama para pendukung Jokowi, bahwa Jokowi bukan raja. The king can do no wrong tidak berlaku. Jokowi bisa keliru. Bagaimana menyikapi dan menjawab berbagai kekeliruan itu akan menentukan nasibnya di tahun 2019.

.

*) Dosen di Stikosa-AWS dan pengamat media