031-8431972 perpus@uinsby.ac.id

Opini JawaPos, 19/6/2018 15.45 wib.

Oleh Gigih Prihantono*

.

SITUASI perekonomian nasional pada pertengahan tahun ini menarik untuk dicermati. Perekonomian global yang semula diperkirakan menuju ke kondisi yang lebih baik daripada 2017 tiba-tiba harus disikapi secara hati-hati. Setidaknya, ada tiga peristiwa besar yang melatarbelakanginya. Pertama, kenaikan suku bunga The Fed. Kedua, meningkatnya ketegangan perang dagang antara AS dan Tiongkok. Ketiga, ketakutan terhadap ancaman terjadinya kembali krisis ekonomi dunia.

Bahkan, Direktur IMF Christine Lagarde saat siaran langsung di Bloomberg pada 12 Juni lalu mengeluarkan statemen, ’’Awan yang menyelimuti perekonomian dunia sejak akhir Januari 2018 ternyata semakin lama warnanya semakin hitam.’’

Pernyataan itu ditujukan untuk menilai situasi perekonomian global saat ini. Selama enam bulan terakhir, mayoritas bursa efek dunia mengalami pertumbuhan negatif. Dampak itu juga dirasakan Indonesia. Yakni, IHSG melorot dari sekitar 6.500 ke 5.900. Nilai tukar rupiah juga melemah 6,7 persen sejak akhir Januari sampai Juni 2018.

Negara-negara berkembang saat ini juga tengah berjuang untuk mengatasi tiga problem utama. Yaitu, neraca fiskal, arus modal keluar (capital outflow), dan defisit neraca perdagangan. Tiga problem utama itulah yang juga dialami Indonesia. Karena itu, pada semester pertama 2018, sebagian besar kebijakan pemerintah dan bank sentral diupayakan untuk meredam tiga persoalan serius tersebut.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester I 2018 ini bisa dikatakan kurang menggembirakan, yakni 5,1 persen. Sebab, pada saat bersamaan, negara-negara tetangga justru mencatat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat hanya lebih baik daripada Thailand, tapi masih di bawah Malaysia, Filipina, dan Vietnam.

Karakteristik pertumbuhan ekonomi Indonesia dari segi permintaan masih didominasi konsumsi rumah tangga. Dari sisi penawaran, penyumbang terbesar masih sektor non-tradeable dan dari sisi wilayah masih terpusat di Jawa dan Sumatera. Dengan kondisi tersebut, boleh dikatakan kualitas pertumbuhan ekonomi nasional belum mengalami perubahan yang cukup berarti dalam beberapa tahun belakangan ini.

Kontribusi konsumsi rumah tangga yang besar dalam pertumbuhan ekonomi nasional masih bisa diterima. Namun, dengan semakin terintegrasinya Indonesia dengan perekonomian global, seharusnya peran perdagangan internasional dan investasi semakin besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Kemudian, peran pertumbuhan ekonomi yang didominasi non-tradeable sector membuat proses pengurangan kemiskinan dan pengangguran semakin sulit dan lambat.

Pada 2017 saja, anggaran kemiskinan mencapai Rp 292 triliun. Tetapi, penduduk miskin hanya menurun sekitar 1,19 juta jiwa. Angka penurunan kemiskinan itu sama dengan angka penurunan kemiskinan pada 2010 yang hanya menghabiskan Rp 94 triliun. Angka kemiskinan tersebut diperoleh dengan cara menghitung penduduk yang memiliki pendapatan kurang dari Rp 354.386/bulan.

Penurunan tersebut juga masih bisa dipersoalkan karena jumlah penduduk miskin yang paling banyak turun berada di wilayah pedesaan. Padahal, pada 2017 laju pertumbuhan sektor pertanian (tempat banyak orang miskin bekerja) hanya 3,33 persen dan upah buruh tani hanya naik 0,25 persen. Pengurangan tingkat kemiskinan yang relatif stagnan dan meningkatnya ketimpangan merupakan tantangan ganda bagi pemerintahan Jokowi.

Inflasi menunjukkan kondisi yang relatif terkendali, berada di level 3,2 persen. Sampai Juni 2018, komponen penyumbang terbesar masih berasal dari bahan makanan dan makanan jadi (kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau). Karakter inflasi itu tidak berubah dalam beberapa tahun terakhir.

Itulah salah satu keunggulan pemerintahan Jokowi, yaitu mampu menjaga inflasi di level kurang dari 5 persen. Defisit neraca berjalan menurun sedikit dari 2,3 persen terhadap PDB pada Q4 2017 menjadi 2,1 persen terhadap PDB pada Q1 2018. Salah satu penyebabnya, pertumbuhan impor dua kali lebih besar daripada pertumbuhan ekspor. Ekspor Indonesia pada Q1 2018 menurun 1,9 persen dari Q4 2017, sedangkan impor naik 0,6 persen dari Q1 2018 terhadap Q4 2017.

Neraca pembayaran Indonesia ditolong oleh meningkatnya pertumbuhan turis yang berlibur ke Indonesia selama semester I 2018 dan meningkatnya arus masuk remittances akibat masuknya bulan Ramadan dan Lebaran pada semester I ini. Hal itu juga membuat nilai tukar rupiah lebih stabil pada Mei dan Juni ini.

Dengan mencermati keadaan tersebut, target pemerintahan Jokowi untuk memperoleh pertumbuhan ekonomi sekitar 5,4 persen masih terbuka, tetapi dengan catatan kualitasnya kurang bagus (karena sektor riil belum tumbuh tinggi).

Berikutnya, ekspor Indonesia berpotensi tumbuh 7 persen pada tahun ini karena membaiknya harga-harga komoditas internasional (batu bara, LNG, palm oil, mineral), tetapi dengan catatan tidak terjadi krisis di negara maju (khususnya negara-negara Uni Eropa) akibat isu Italexit. Inflasi juga bisa dikelola dalam rentang 3,2–4 persen. Tentu dengan catatan pemerintah tidak menaikkan harga kebutuhan pokok penduduk (listrik dan BBM).

Nah, selebihnya, ada tiga pekerjaan rumah yang harus dikerjakan pemerintahan Jokowi. Pertama, memitigasi capital outflow di pasar keuangan yang sudah mencapai USD 1,2 miliar. Kedua, mendorong pertumbuhan sektor pertanian dan industri manufaktur untuk mengurangi kemiskinan serta ketimpangan. Ketiga, mengendalikan inflasi dengan mengelola stabilitas harga pangan.

.

*) Dosen FEB Unair Surabaya