031-8431972 perpus@uinsby.ac.id

Opini JawaPos, 21/6/2018 15.45 wib.

Oleh Tjipta Lesmana*

.

KEPUTUSAN Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengangkat pejabat gubernur Jawa Barat tidak akan menimbulkan kegaduhan jika yang diangkat adalah pejabat eselon I Kementerian Dalam Negeri. Memang begitulah kebiasaan yang dilakukan Kemendagri selama ini, sejak era Orde Baru sampai 1–2 tahun yang lalu. Ketika Tjahjo kali ini mengangkat seorang perwira tinggi bintang tiga dari Polri, muncullah berbagai pertanyaan yang bernuansa negative thinking. Kenapa seorang komisaris jenderal polisi (Komjen) dari luar Kemendagri yang ditunjuk?

Keanehan selalu menimbulkan berbagai pertanyaan yang mengundang banyak pihak mencari pertanyaan ’’mengapa’’. Ya, mengapa Komjen Pol M. Iriawan yang ditunjuk? Ada apa? Apa ada misi khusus dari ’’atas’,’ petinggi yang lebih atas dari menteri dalam negeri?

Beberapa saat yang lalu kegaduhan sudah timbul ketika Mendagri mewacanakan penunjukan dua pati polisi berbintang dua untuk pejabat gubernur Sumatera Utara dan Jawa Barat. Tapi, Tjahjo langsung ’’digebuki’’ dari segala penjuru atas keputusannya itu. Ketika Presiden Jokowi angkat suara ikut mengkritik usulan tersebut, Tjahjo pun surut. Katanya, itu baru wacana, belum keputusan final. Ternyata, Tjahjo hanya mundur selangkah untuk maju lima langkah. Ia persiapkan segala jalan untuk melicinkan jalan bagi pati polisi tersebut menduduki jabatan pejabat gubernur.

Aneh bin ajaib, ada beberapa gubernur yang kosong karena petahana terjun dalam pilkada serentak yang akan digelar sepekan lagi. Kenapa hanya dua yang diincar Tjahjo, yakni Provinsi Jawa Barat dan Sumatera Utara?

Ternyata, di kedua provinsi itu sedang bertarung dua kader kesayangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Kedua kader PDIP itu tidak lain Mayjen TNI (pur) T.B. Hasanuddin dan Djarot, masing-masing sedang bertarung untuk merebut kursi Jawa Barat dan Sumatera Utara. Di atas kertas, peluang kedua calon gubernur dari PDIP ini kecil. Di Sumatera Utara, mantan Pangkostrad Edy Rahmayadi tetap jaya. Begitu juga di Jawa Barat, Hasanuddin menduduki peringkat bawah.

Penunjukan Iriawan sebagai pejabat gubernur Jawa Barat tampaknya dipaksakan. Sesuai pasal 19 ayat (1) huruf b UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang boleh diangkat Pj gubernur adalah sekretaris kementerian, sekretaris utama (Sestama), sekretaris jenderal lembaga negara, sekretaris jenderal lembaga nonstruktural, direktur jenderal, deputi, inspektur jenderal, dan jabatan lain yang setara. Iriawan tidak memenuhi syarat ketika disebut namanya oleh Mendagri sekitar tiga bulan yang lalu. Maka, Maret yang baru lalu, ia dipromosikan dari jabatan asisten operasi Kapolri dengan pangkat Irjen polisi menjadi Sestama Lemhannas dengan pangkat Komjen pol. Maka, terpenuhi syarat formal Iriawan untuk duduk di kursi Pj gubernur.

Tapi, sekali lagi, kenapa harus M. Iriawan? Karena dia pernah menjabat Kapolda Jawa Barat; jadi tahu ’’medan’’ Jawa Barat. Dan pilgub Jawa Barat kali ini cukup rawan (baca: bakal panas) karena begitu banyak calon yang terjun, masing-masing melibatkan parpol besar. Ketika itu, Tjahjo juga beralasan Kemendagri sudah kehabisan stok pejabat eselon I. Artinya, yang ada, semua, sudah diterjunkan sebagai Pj gubernur di berbagai daerah. Ternyata, Tjahjo tidak jujur. Di Kemedagri terdapat sekitar 12 atau 13 pejabat eselon I. Saat ini, sesungguhnya, masih ada beberapa petinggi eselon I Kemendagri yang ’’nganggur’,’ antara lain Dirjen administrasi wilayah dan staf ahli bidang pemerintahan. Kenapa bukan mereka yang diangkat? Apa Tjahjo menilai mereka tidak qualified? Masak.

Politik itu memang identik dengan kekuasaan, kata mantan petinggi di Gedung Putih ketika pemerintah Amerika sedang disibukkan dan dipusingkan oleh skandal pembunuhan Presiden John F. Kennedy. Anda masuk politik, Anda sebetulnya mengincar kekuasaan tertentu, sadar atau tidak, mengaku atau tidak.

Pilkada serentak Juni 2018 sangat strategis karena berdekatan waktunya dengan Pemilu 2019. Pilkada serentak boleh dikatakan pemanasan untuk Pemilu 2019. Khususnya Pilpres 2019. Karena penduduknya yang begitu besar, Jawa memiliki kedudukan strategis. Sebanyak 50% lebih suara pemilih ada di Pulau Jawa. Maka, ada teori yang mengatakan, siapa yang berhasil merebut kemenangan di Pulau Jawa, peluangnya menjadi RI-1 pun sangat besar. Di Jawa Tengah, Ganjar hampir pasti terpilih kembali. Ia tidak menghadapi lawan yang sepadan. Di Jawa Timur, pasangan Gus Ipul dan Puti Guntur Soekarno lebih besar peluangnya daripada Khofifah. Tinggal Jawa Barat yang harus direbut oleh PDIP. Nah, tugas T.B. Hasanuddin sangat berat sebab dia calon yang kurang populer dibandingkan Ridwan Kamil dan/atau Deddy Mizwar.

Lalu, apakah diterjunkannya Komjen Iriawan dalam upaya untuk mengamankan Hasanuddin? Ah, janganlah berprasangka buruk begitu! Apakah dia bisa main patgulipat? Bukankah pilkada diawasi secara ketat oleh KPU, partai-partai politik peserta pilkada, LSM, dan media massa?

Begitu jawab banyak orang. Tetapi, yang berseberangan pandangan juga punya argumentasi sendiri.

Main kasar memang sulit, meski tetap terbuka. Juga, satu hal Anda jangan lupakan. Masa pemungutan suara tinggal 7 atau 8 hari lagi. Tapi, perhitungan dan penetapan hasil pilkada bisa sebulan lebih. Dan dalam tempo satu bulan lebih itu, segalanya bisa terjadi! Politicking di Indonesia kerap kali menghasilkan ending yang penuh kejutan. Yang gepeng bisa jadi bulat, yang bulat bisa jadi persegi. Apa saja bisa terjadi. Bukankah politik itu seni berkemungkinan: tidak ada yang tidak mungkin dalam politik!

Pejabat gubernur tentu memiliki peran besar dalam pertempuran politik di negara kita. Per teori, ASN harus netral. Toh, dalam praktik, banyak juga ASN –termasuk petinggi-petingginya– yang punya peluang besar untuk bermain politik!

.

*) Guru besar komunikasi politik Universitas Budi Luhur Jakarta