Guru, Kekerasan, dan Perlindungan Hukum

Opini JawaPos, 30/6/2016 9.25 wib.

Oleh Ari Kristianawati*

PENGURUS Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) telah meminta jajaran Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menjamin perlindungan hukum terhadap guru. Permintaan itu didasarkan kepada nota kesepahaman pada 2012.
Pernyataan PB PGRI tersebut didasari oleh keresahan kolektif guru dengan banyaknya kasus pemidanaan akibat pelaporan orang tua murid. Pelaporan dari orang tua murid itu dilakukan atas dugaan kekerasan guru terhadap siswa dengan dalih sebagai wujud pendisiplinan.
Kalangan internal guru yang masih berparadigma konservatif memang menganggap ”kekerasan moderat” atau kekerasan tanpa melukai siswa (anak) nakal sebagai wujud pendidikan dan pendisiplinan. Sementara itu, pelaporan orang tua siswa terhadap guru yang melakukan kekerasan ”moderat”, misalnya menjambak, memangkas rambut, menjewer, atau mencubit siswa, dianggap tindakan berlebihan dan melanggar otoritas guru dalam mendidik siswa.
Dalam memandang praktik kekerasan guru terhadap murid (anak), penulis memiliki sudut pandang yang berbeda. Bahwa kekerasan guru terhadap siswa (anak) tidak dibenarkan dalam falsafah dasar pendidikan.
Kekerasan dalam wujud verbal, misalnya memaki, mencemooh, dan menghujat siswa, adalah wujud kekerasan psikologis yang memiliki dampak pada perkembangan kejiwaan anak. Apalagi kekerasan fisik, sekalipun tanpa melukai. Itu adalah bentuk pencederaan atas hakikat pendidikan.
Ki Hajar Dewantara (1957) mengatakan bahwa mendidik murid harus mengedepankan bahasa cinta kasih dan keteladanan. Mendidik siswa adalah bagian membangun mental kebaikan dalam dinamika kebudayaan.
Kekerasan bukan instrumen mencerdaskan anak didik. Kekerasan dalam bahasa psikososial merupakan wujud ketidakmatangan standar emotional quality (EQ) dan spirituality quality (SQ) seorang pendidik.
Tidak ada contoh praktik terbaik di negara-negara yang kualitas pendidikan bagus dan terbaik di dunia bahwa metode pendisiplinan dengan kekerasan akan melahirkan kualitas siswa yang cerdas dan bermental bijak. Di Finlandia yang sistem pendidikannya terbaik di dunia, kekerasan dalam dunia pendidikan sangat dilarang atau diharamkan.
Lantas, bagaimana menghadapi kenakalan dan ketidakdisiplinan siswa? Guru dibekali ilmu pedagogis dan materi psikologi pendidikan. Seharusnya guru mampu mengaplikasikan metode mendidik anak dalam berbagai karakter dengan kedewasaan dan bukan emosional. Jika mampu mengaplikasikan metode pendidikan konseling, siswa atau murid nakal justru bisa menjadi sahabat dan juga potensinya bisa tergali.
Ada salah tafsir terhadap makna perlindungan hukum profesi guru oleh PB PGRI dan komunitas guru yang berparadigma konservatif. Perlindungan hukum profesi guru adalah perlindungan terhadap otonomi guru dalam mengembangkan kreativitas pembelajaran. Guru berhak menggali materi ajar dan menyampaikan kepada siswa. Perlindungan profesi terhadap guru tidak bermakna impunitas atau kekebalan dari sanksi hukum terkait dengan hak asasi manusia dan tindakan pidana umum.
Jika guru melakukan korupsi, yang bersangkutan tetap harus dikenakan sanksi hukum dan wajib dijadikan pesakitan di sidang tidak pidana korupsi (tipikor). Jika melakukan kekerasan terhadap anak didik (siswa) -yang jelas merupakan wujud pelanggaran hak asasi anak-, guru tetap harus dipidana karena melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA).
Lantas, bagaimana jika guru sekadar melakukan kekerasan fisik tidak melukai? Harus ditegaskan bahwa kekerasan apa pun bentuknya, baik verbal, fisik, maupun psikologis, adalah pelanggaran terhadap esensi pendidikan humanistis. Dalih pendisiplinan siswa menggunakan tindak kekerasan dalam kamus Michael Foucoult disebut sebagai bagian dari ”banalitas kekerasan”.
Pelaporan atas dugaan kekerasan guru sebenarnya bisa dijadikan pelajaran bagi guru. Ketika seseorang memilih menjadi guru, dia harus paham etik, standar moralitas, dan tanggung jawab personal-sosial yang diemban.
Ungkapan kriminalisasi terhadap profesi guru tidak patut dijadikan pijakan untuk melaksanakan kebijakan yang hanya mendorong arogansi guru dalam pembelajaran.
Untuk memberikan kesadaran kepada orang tua siswa yang dianggap ”kebablasan” melaporkan guru dibutuhkan ruang mediasi dan juga peran aktif pimpinan sekolah. Sekolah perlu membuka hotline pengaduan publik atas kinerja guru.
Perlu diingat, problem guru bukan hanya kasus kekerasan terhadap siswa. Tapi, juga banyaknya perilaku guru yang tidak sesuai dengan khitah sebagai pendidik. Misalnya, guru menjadi guru les bagi siswa dan mendiskriminasi nilai siswa yang tidak ikut les privat juga bentuk tindakan de-edukatif.
Guru perlu melakukan refleksi atas kritik masyarakat yang semakin nyaring terdengar saat ini. Kualitas pembelajaran guru yang sudah mendapat tunjangan profesi dan hidup sejahtera ternyata masih berjalan di tempat.
Guru sesungguhnya telah mendapat perlindungan hukum atas profesinya. Guru tidak menjadi sapi perah politik seperti halnya era Orde Baru. Guru juga tidak mendapat intimidasi terkait dengan kegiatan belajar mengajar.
Guru tidak mendapat pula ancaman kekerasan terkait dengan tugas pokok dan fungsi sebagai pendidik. Yang perlu disadari, guru adalah bagian dari warga negara yang harus patuh dan taat kepada hukum publik.
Jangan melakukan kekerasan di sekolah dengan alasan apa pun. Kekerasan hanya akan melahirkan budaya kekerasan. Kekerasan akan menanamkan ketakutan psikologis yang justru jauh dari visi pendidikan yang hakiki.

*) Guru SMAN 1 Sragen ari.kristianawati@gmail.com