031-8431972 perpus@uinsby.ac.id

Opini JawaPos, 11/7/2018 10.45 wib.

Oleh Hilmar Farid*

.

Indonesia Development Forum (IDF) 2018 bertajuk ’’Terobosan untuk Mengatasi Kesenjangan Antarwilayah di Seluruh Nusantara’’. Ajang yang berlangsung kemarin hingga besok itu merupakan wadah bertemunya berbagai pemangku kepentingan, pemikir, serta tokoh masyarakat.

.

PEMBICARAAN untuk mengatasi kesenjangan antarwilayah itu seyogianya mengangkat salah satu aset utama daerah yang seharusnya menjadi titik awal solusi pembangunan, yaitu kebudayaan.

Dalam pembukaan konferensi Forum Rektor Indonesia tahun lalu, Presiden Joko Widodo menyampaikan pandangan bahwa desain pembangunan Indonesia tidak mesti menyalin desain pembangunan di negeri-negeri lain. Kita justru harus bertolak dari karakter dan kekuatan kita sendiri, yaitu kebudayaan.

Indonesia termasuk negeri dengan keragaman budaya paling tinggi di dunia. Sudah semestinya kebudayaan mendapat perhatian khusus –atau dalam istilah presiden, menjadi core business– dalam pembangunan.

Di sisi lain, kenyataan menunjukkan bahwa kesenjangan antarwilayah saat ini bersifat kompleks dan multisektoral, mencakup persoalan terbatasnya akses dan konektivitas, inefisiensi birokrasi, rendahnya kualitas layanan dasar, tidak meratanya pendanaan pembangunan, tidak optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya alam, hingga masih rendahnya etos kerja. Apabila kita pilah lebih dalam, semua berhulu pada tidak terjembataninya keragaman sosial budaya di setiap daerah.

Persoalan hulu tersebut menyatakan bahwa memajukan kebudayaan dan mengatasi kesenjangan bukan perkara pilihan mana yang lebih penting. Kebudayaan tidak dapat dilepaskan dari upaya kita mengatasi masalah kesenjangan. Sebaliknya, kita tidak dapat mencari penyelesaian masalah kesenjangan jika mengabaikan kebudayaan. Tidak lain karena kebudayaan dan kesenjangan memang berkait-kelindan. Dan ini seharusnya menjadi perhatian dalam sesi IDF 2018.

Visi presiden yang menempatkan kebudayaan pada hulu pembangunan nasional menuntut pergeseran cara pandang kita terhadap kebu- dayaan. Selama ini kita masih melihat kebudayaan sebagai kesenian dan warisan budaya yang perlu dilestarikan.

Dalam anggaran negara, urusan kebudayaan masih dilihat sebagai beban pengeluaran dan karena itu mudah dikalahkan oleh urusan pokok yang lebih penting. Misalnya, pembangunan infrastruktur fisik atau belanja sosial untuk mengatasi kesenjangan dalam masyarakat. Cara pandang seperti itu sudah tertinggal puluhan tahun dan harus segera diubah.

Pemajuan kebudayaan adalah prasyarat untuk menuai manfaat optimal dari pembangunan fisik yang giat dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Contohnya, pembangunan tol laut dengan penambahan jumlah kapal dan pelabuhan tidak akan optimal pemanfaatannya selama masyarakat Indonesia masih memunggungi laut.

Diperlukan upaya-upaya dan investasi khusus untuk memajukan kebudayaan maritim sehingga pemikiran, praktik, serta kecakapan kita sebagai bangsa maritim hidup kembali. Jika itu terjadi, kita bisa merencanakan munculnya pusatpusat pertumbuhan ekonomi maritim yang signifikan sepanjang jalur tol laut, yang pada gilirannya mengurangi kesenjangan antarwilayah.

Semua itu memerlukan strategi kebudayaan yang jitu dan perencanaan pembangunan di bidang kebudayaan yang matang. Saat ini, sebagai pelaksanaan amanat UU No 5/2017, tengah berlangsung penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) di seluruh kabupaten/ kota di Indonesia.

PPKD kabupaten/kota tersebut akan menjadi bahan dasar bagi penyusunan PPKD provinsi, untuk selanjutnya diabstraksikan dalam bentuk strategi kebudayaan di tingkat nasional. Perumusan dan penetapan strategi kebudayaan akan dilakukan melalui kongres kebudayaan pada akhir tahun 2018 ini.

Selanjutnya, dokumen teknokratik rencana kerja pemerintah bidang kebudayaan akan dituangkan dalam rencana induk pemajuan kebudayaan (RIPK) yang harus disusun berdasar strategi kebudayaan yang telah ditetapkan.

Ajang multipihak seperti IDF 2018 juga penting untuk mendorong keterlibatan pihak swasta dalam perencanaan pembangunan ke depan.

Strategi kebudayaan itu tidak mungkin ditetapkan oleh segelintir ahli atau budayawan dari dalam menara gading. Strategi tersebut hanya mungkin disusun dari bawah, dari data dan pemikiran yang berdasar pada puluhan ribu praktik yang nyata berkembang dalam masyarakat Indonesia dan melalui pembahasan bersama.

Dari sinilah visi presiden untuk menjadikan kebudayaan sebagai core business kita akan menemukan wujud nyatanya. Semoga IDF 2018 bisa mendukung perwujudan strategi tersebut.

.

*) Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan