Opini JawaPos, 12/7/2018 15.45 wib.

Oleh Oleh A.D. Prasetyo*

.

Judul broadcast itu menyebar di grup-grup WhatsApp (WA) jurnalis belakangan ini. Mengagetkan. Ada bumbu-bumbu tentang kontak senjata antara sipir penjara dan gerombolan tak dikenal. Bahkan, seorang sipir tewas.

.

MEDIA mana pun pasti akan berbondong-bondong mengejar kabar hot itu. Baik awak media mainstream maupun para pegiat media sosial (medsos). Publik sudah barang tentu ikut-ikutan heboh dan membahasnya di berbagai forum. Baik formal maupun informal. Seperti nyangkruk di warung kopi.

Untung, kabar itu ditepis langsung oleh si pembuat broadcast. Di kalimat akhir kabar tersebut tertulis, 100 orang kena tipu. Kalo sama yang baca ya jadi 101 orang. Guyonan yang nggak lucu, menurut saya.

Setnov (Setya Novanto) memang telah dihukum 15 tahun penjara dan denda Rp 500 juta serta uang pengganti USD 7,3 juta dikurangi Rp 5 miliar. Hak politik mantan ketua DPR tersebut juga dicabut selama 5 tahun terhitung sejak keluar dari penjara. Vonis itu dibacakan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta pada 24 April 2018.

Sekali lagi, itu hanya hukuman tertulis. Apakah kenyataannya demikian? Tidak ada yang bisa memastikan.

Bisa jadi, si pembuat broadcast ingin mengingatkan publik tentang hukuman Setnov tersebut. Apakah benar-benar dijalani Setnov sebagaimana mestinya? Atau formalitas semata. Pagi di penjara, malam di hotel.

Atau kemungkinan lain, si pembuat broadcast ingin memberikan peringatan kepada KPK terkait dengan masih adanya beberapa pekerjaan rumah (PR) yang belum diselesaikan. Yakni, dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang sempat digembar-gemborkan jaksa dan pimpinan KPK.

Masih segar di ingatan kita saat sidang tuntutan Setnov beberapa bulan lalu. Jaksa KPK Irene Putri mendalilkan kasus korupsi Setnov serasa TPPU karena uang e-KTP lebih dulu melintasi berbagai negara sebelum akhirnya berujung ke keponakan Setnov, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, dan rekan Setnov, Made Oka Masagung.

Artinya, KPK meyakini TPPU itu firm. Dan tentu, mereka punya bukti kuat sebelum memutuskan untuk menyelipkan kata TPPU dalam dalil tuntutan.

Kenapa publik dan KPK perlu mendapat alarm? Ya, salah satu alasannya, Setnov bukan orang sembarangan. Dia politikus kawakan yang beberapa kali mempertontonkan taji tajamnya di hadapan publik. Mulai lolos dari kasus ’’papa minta saham’’ yang heboh pada 2015 hingga menang praperadilan kasus e-KTP atas penetapan tersangka oleh KPK pada September 2017.

Mestinya, rekam jejak mantan ketua umum Partai Golkar yang terkenal licin itu harus benar-benar diingat. Publik harus disadarkan bahwa Setnov bukan anak kemarin sore. Sangat mungkin dia punya segudang strategi untuk lolos dari jerat hukum. Masak sih, Setnov diam-diam saja dihukum 15 tahun penjara?

Strategi itu bisa macam-macam. Yang pertama, misalnya, mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan hakim pengadilan tingkat pertama. Langkah tersebut sangat mungkin dilakukan seiring pensiunnya hakim Mahkamah Agung (MA) Artidjo Alkostar yang dikenal ’’beringas’’ terhadap para koruptor pada 22 Mei lalu.

Beberapa terpidana kasus korupsi lebih dulu mencoba ’’peruntungan’’ tersebut. Mereka mengajukan PK dan mulai menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat beberapa waktu lalu. Di antaranya, mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, eks Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari, serta mantan Menteri Agama Suryadharma Ali.

Kemudian, strategi lain, bisa saja Setnov mencari cara agar KPK tidak menerapkan pasal TPPU yang bisa menguras seluruh hartanya. Cara itu bisa dilakukan dengan meminta bantuan pihak tertentu yang bisa ’’mengendalikan’’ komisi antirasuah. Terutama mengendalikan lima komisioner dan penyidik-penyidik senior seperti Novel Baswedan dan Ambarita Damanik yang menangani kasus e-KTP sejak awal.

Strategi kedua tersebut sebetulnya sudah terasa saat ini. Itu terbaca dari low response para pimpinan KPK saat ditanya perkembangan TPPU Setnov. Beberapa kali awak media menanyakan hal itu, baik bertanya melalui pesan singkat maupun saat doorstop (sesi wawancara) di gedung KPK. Namun, mereka tidak berani menjawab lugas seperti pasca pembacaan vonis Setnov beberapa waktu lalu.

Semoga saja, sikap ’’aneh’’ pimpinan KPK itu tidak didasari adanya intervensi dari pihak mana pun. Publik tetap berharap lembaga anak kandung reformasi tersebut bekerja secara profesional dan optimal.

Nah, untuk membuktikan profesionalisme itu, KPK memang sudah seharusnya menetapkan Setnov sebagai tersangka TPPU. Toh, TPPU tidak perlu dimulai dengan penyelidikan yang berliku-liku seperti halnya kasus korupsi. KPK bisa langsung naik ke penyidikan dan menetapkan Setnov sebagai tersangka.

Sebab, bila harta yang diduga hasil korupsi tidak dikuras, Setnov pasti akan ’’tersenyum’’ sambil menikmati hari-harinya: duduk manis di saung ’’elite’’ dan beribadah di masjid Lapas Sukamiskin. Lha wong kerugian negara yang ditimbulkan dalam korupsi e-KTP sebesar Rp 2,3 triliun, harta yang dirampas dari pelaku utama kok tidak lebih dari Rp 100 miliar? Hemmm… Setnov masih ’’menang’’ banyak dong?

Dan kembali ke broadcast tadi, jangan sampai kabar burung soal Setnov Kabur dari Penjara benarbenar menjadi kenyataan. Dan semoga saja itu bukan test the water, yang lazim dilakukan kalangan intelijen, untuk menguji sejauh mana publik dan KPK mengawasi Papa Setnov pasca dieksekusi ke Lapas Sukamiskin.

.

*) Wartawan Jawa Pos, ngepos di KPK