031-8431972 perpus@uinsby.ac.id

Opini JawaPos, 16/7/2018 10.15 wib.

Oleh Samsudin Adlawi*

.

Rasanya tidak sabar menunggu 17 April 2019. Ya, pada Rabu itu, Indonesia akan punya sejarah baru. Babak baru pesta demokrasi: pileg dan pilpres digelar serentak. Di hari yang sama. Pada waktu yang sama pula.

.

TENTU, pemilu serentak yang pertama itu membawa konsekuensi. Ongkosnya cukup besar. Hampir mencapai Rp 17 triliun. Dana sebesar itu digunakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membiayai proses pemilu. Mulai tahapan awal pileg-pilpres hingga pelaksanaan coblosan: 17 April 2019. Dan proses itu sudah berjalan saat ini.

Seperti diketahui, pendaftaran caleg dimulai pertengahan September mendatang. Sedangkan pendaftaran capres-cawapres dibuka pekan pertama Agustus (4–10 Agustus).

Dengan ongkos demokrasi yang berjibun, tidaklah berlebihan jika rakyat menuntut kualitas tinggi Pemilu 2019. Idealnya, besar biaya harus ekuivalen dengan hasilnya. Sukses Pemilu 2019 ditentukan oleh beberapa pihak. Minimal ada tiga.

Pihak pertama adalah KPU. Komisi yang membidangi pemilihan umum itu akan menjadi ’’terdakwa’’ pertama atas kegagalan Pemilu 2019. Karenanya, KPU harus bekerja optimal. Tahapan demi tahapan pemilu dijalankan sesuai jadwal dan aturan main yang sudah ditetapkan. Harus presisi. Tidak boleh ada yang mbeleset.

Bukan hanya bersikap adil dan netral. KPU juga dituntut berlaku tegas kepada semua parpol yang ikut dalam kontestasi Pemilu 2019. Tidak boleh tebang pilih.

Pun begitu dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Sebagai wasit, Bawaslu harus melakukan pengawasan secara optimal. Juga objektif. Layaknya dalam pertandingan sepak bola, Bawaslu harus meniup peluit sekencang-kencangnya manakala menemukan peserta pemilu yang offside atau pelanggaran-pelanggaran yang lain.

Bersama KPU, Bawaslu akan sangat menentukan kualitas Pemilu 2019. Tapi, saya optimistis. Kalau kerja mereka diniati semata demi kemajuan demokrasi Indonesia, insya Allah Pileg dan Pilpres 2019 akan sukses.

Sukses pileg-pilres bukan hanya diukur dari lancarnya penyelenggaraan tahapan demi tahapannya. Tapi juga partisipasi pemilih. Tingkat kehadiran masyarakat di bilik-bilik suara.

Taruhlah semua tahapan pemilu berjalan dengan baik dan aman. Namun, pencoblos yang datang ke TPS ternyata minim. Tidak sesuai dengan target yang dicanangkan KPU. Maka, sah-sah saja orang menilai Pemilu 2019 tetap kurang sukses. Seperti masakan yang minim bumbu. Bukan hanya hambar rasanya. Tapi, makanan seperti itu akan sulit mendapat pengakuan dari pencinta kuliner. Nasib yang kurang lebih sama juga akan dialami oleh legislator dan presiden-Wapres yang dipilih oleh tak banyak rakyat.

Tingkat kehadiran pemilih dalam bilik suara tidak semata ditentukan oleh KPU. Peran parpol (partai politik) juga bisa menjadi penentu. Bahkan, peran parpol lebih besar dari KPU.

KPU hanya bertanggung jawab dalam lingkup penyelenggaraan. KPU hanya menyajikan menu yang dimasak oleh parpol. Seberapa besar daya tarik menu yang disajikan sepenuhnya tergantung parpol. Dan parpol saat ini sedang bekerja. Mendaftar dan menyeleksi para calon legislator yang akan ditawarkan kepada rakyat. Parpol juga sedang gencar melakukan lobi-lobi politik tingkat tinggi. Memasangmasangkan figur capres-cawapres yang akan ditarungkan dalam pilpres mendatang.

Sayangnya, kedua proses itu (penentuan caleg dan capres-cawapres) menjadi hak prerogatif parpol. Rakyat dalam hal itu hanya jadi penonton. Tidak dilibatkan sama sekali. Kecuali dalam survei. Hehehe ….

Dengan fakta seperti itu, semajasnya parpol bekerja secara cerdas. Memilah dan memilih dengan sungguh-sungguh para calon legislator dan capres-cawapres yang akan disodorkan kepada pemilih. Parpol yang cerdas pastinya tidak akan mencalonkan para mantan terpidana korupsi, narkoba, dan pelaku kejahatan seksual seperti yang dirambukan oleh KPU.

Parpol jangan pernah punya anggapan: rakyat akan berbondong-bondong datang ke TPS dan tinggal memilih calon legislator dan presiden-wakil presiden yang ditawarkannya.

Rakyat sekarang sudah cerdas. Setidaknya lebih cerdas dari pemilupemilu sebelumnya. Rakyat sekarang tidak lagi sungkan mengatakan: ’’Beri kami pilihan terbaik. Jangan suruh kami memilih calon yang baik di antara yang jelek. Kami hanya ingin memilih calon terbaik di antara yang baik’’.

.

*) Sastrawan, direktur Jawa Pos Radar Banyuwangi