031-8431972 perpus@uinsby.ac.id

Opini JawaPos, 23/7/2018 15.35 wib.

Oleh Rafli Zulfikar*

.

BAGI Indonesia, isu perdagangan internasional terasa cukup pelik belakangan ini. Misalnya soal gaduh pelarangan sawit Indonesia oleh Uni Eropa dan ancaman perang dagang dengan Amerika Serikat (AS). Indonesia berpotensi kehilangan Generalized System of Preferences (GSP) yang sangat menguntungkan ekspor Indonesia ke AS.

GSP adalah kebijakan yang memberikan insentif fiskal berupa pemotongan bea masuk impor yang biasa diberikan oleh negara maju kepada negara berkembang. Dengan begitu, fasilitas GSP dari AS memberikan keuntungan bagi ekspor Indonesia ke Negeri Paman Sam itu.

Namun, kebijakan perdagangan AS di bawah Trump sangat perfeksionis. Mengedepankan American First. Trump berencana meninjau ulang GSP yang didapatkan Indonesia beserta India dan Kazakhstan. Alasannya, selama ini AS mengalami defisit neraca perdagangan dengan tiga negara tersebut.

Ancaman serius AS akan membuat ekspor Indonesia ke AS tertekan. Sebab, AS merupakan pasar tradisional ekspor Indonesia. Implikasi serius dari ancaman koreksi perdagangan AS-Indonesia adalah kinerja ekspor Indonesia yang belum juga memuaskan.

Setidaknya ada empat penyebab terus merosotnya kinerja perdagangan Indonesia. Yang pertama adalah tingginya impor. Lalu, masih dominannya ekspor komoditas di tengah melambatnya permintaan dan turunnya harga komoditas. Yang ketiga, ekspor kita tidak kompetitif jika dibandingkan dengan Thailand dan Vietnam. Keempat, struktur pasar ekonomi tidak banyak berubah.

Tiga di antara empat sebab lebih disebabkan oleh struktur ekonomi politik domestik. Misalnya, lemahnya negara memacu industrialisasi, berbelitnya regulasi, tingginya tingkat korupsi, jeleknya infrastruktur, dan sebagainya.

Intinya, commodity boom yang membuat permintaan akan komoditas besar sejak 2000-an sampai 2012–2013 tidak dibarengi dengan proses industrialisasi yang dapat menggeser ekspor Indonesia dari komoditas ke manufaktur.

Selain itu, reformasi ekonomi yang masih setengah jalan mengakibatkan mahalnya ongkos produksi dan distribusi, membuat Indonesia kurang kompetitif jika dibandingkan dengan negara lain. Faktor terakhir adalah struktur pasar yang tidak berkembang.

Ketika ekonomi global mulai mengalami pergeseran, Indonesia tidak kunjung merespons dengan penetrasi diplomasi ekonomi yang terukur dan jangka panjang. Yang mengemuka di publik, diplomasi ekonomi Indonesia masih sangat sporadis dan reaktif. Terutama ketika Uni Eropa melarang ekspor sawit Indonesia atau sikap Trump untuk meninjau ulang GSP yang didapatkan oleh Indonesia.

Diplomasi ekonomi Indonesia seakan tanpa bargaining chip dalam menghadapi UE atau AS. Sejauh ini sebatas diplomasi ekonomi yang reaktif dengan mengancam balik (tit for tat) dengan berencana melakukan sikap yang sama, yaitu meninjau ulang impor Indonesia dari AS.

Keputusan Indonesia untuk melakukan tit for tat cukup dimengerti, mengingat tidak ada kesepakatan yang kuat dan mengikat serta alternatif lain yang menggantikan pasar UE maupun AS. Padahal, apabila secara serius menggarap diplomasi ekonomi, Indonesia tidak hanya mampu memperluas pasar tradisional, tetapi juga dapat memanfaatkan status ”negara berkembang” untuk mendorong ekspor.

Berbanding terbalik dengan Indonesia, Vietnam, misalnya, sangat agresif dalam melakukan kesepakatan dagang multilateral. Selesainya Vietnam-Uni Eropa Comprehensive Economic Partnership Agreement, misalnya, memberi momentum Vietnam untuk menggenjot ekspor ke UE karena mendapatkan fasilitas GSP.

Berlarut-larutnya negosiasi blok dagang prioritas seperti Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dan Indonesia-Australia CEPA (IA-CEPA) akan semakin membuat Indonesia kehilangan momentum.

Molornya IA-CEPA, misalnya, membuat Indonesia kehilangan momentum untuk memacu ekspor otomotif ke Australia. Indonesia tidak dapat memanfaatkan lesunya industri otomotif Australia karena kalah kompetitif oleh Thailand yang notabene negara Asia Tenggara terbesar yang mengekspor otomotif ke Australia.

Sudah seharusnya diplomasi ekonomi Indonesia sangat agresif, pragmatis, terukur, dan bersifat jangka panjang. Fokus dan konsistensi menjadi faktor penting dari diplomasi ekonomi. Lebih baik diplomasi ekonomi Indonesia berfokus pada pakta dagang prioritas daripada ke sana-sini membuat banyak kerja sama blok dagang tapi setengah-setengah.

Dalam dunia persilatan, ada dictum, ”Takutlah pada pesilat yang hanya memiliki satu jurus tapi jago banget daripada pesilat yang memiliki banyak jurus tapi setengah-setengah.”

Jadi teringat kata Bruce Lee, ”I fear not the man who has practiced 1.000 kicks once but I fear the man who has practiced one kick 1.000 times.”

.

*) Peneliti Center for International Studies and Trade