031-8431972 perpus@uinsby.ac.id

Opini JawaPos, 24/7/2018 15.35 wib.

Oleh Fauzan*

.

Kecemasan terhadap potensi kerusuhan menyusul pilkada serentak 2018 yang baru lewat telah terjawab. Rasa khawatir lantaran cekaman situasi tahun politik ternyata tak terbukti. Masyarakat sudah dewasa dan mampu menempatkan proses demokrasi pada jalur yang tepat (on the track) dalam kehidupan bernegara.

.

TAPI, masyarakat Indonesia kembali diajak memasuki episode berikutnya. Yakni, hajatan politik 2019, pemilihan umum presiden (pilpres) sekaligus pemilihan umum anggota legislatif (pileg).

Meskipun dua pilar demokrasi itu sama-sama substantif dalam penyelenggaraan negara (unsur eksekutif dan legislatif), pusaran isu yang lebih santer di kalangan masyarakat dan media masih seputar bakal calon presiden RI 2019–2024. Bicara siapa yang akan jadi RI-1RI-2 tentu lebih menarik ketimbang bicara tentang ribuan figur caleg.

Secara nasional, pilkada serentak 2018 telah menunjukkan kematangan politik, atau bahkan kesalehan politik masyarakat kita. Perbedaan pilihan politik tidak habis-habisan dijadikan dasar mengorbankan persaudaraan, kerukunan, dan martabat kemanusiaan di lingkungan masyarakat yang heterogen ini. Arus psikopolitik yang berkembang di masyarakat telah berubah ke arah yang lebih humanis.

Potret situasi dan kondisi dalam pelaksanaan pilkada serentak 2018, paling tidak, perlu menjadi acuan dalam manajemen penyelenggaraan pilpres dan pileg mendatang.

Dalam konteks yang lebih khusus, manajemen harus menyentuh pada level perang opini yang dibangun oleh para pelibat kontestasi dengan tidak bertanggung jawab, yang diproduksi melalui tuturan perlawanan (oposisi verbal) oleh mereka. Hal ini sangat penting dikelola untuk mengendalikan liarnya arus tuturan yang mengganggu integritas bernegara.

.

Candu Nyinyir

Fenomena berbeda dalam kehidupan telah menjadi hukum Tuhan (sunatullah). Termasuk berbeda pilihan politik. Kenyataan ini semestinya harus menjadi roh dalam menyikapi setiap persoalan yang terjadi.

Jika yang demikian itu terdapat pada setiap diri bangsa Indonesia (meskipun itu tidak mungkin saat ini), barangkali sudah bisa dipastikan kedamaian hidup akan tercapai.

Saat ini sebagian masyarakat Indonesia masih suka mengungkapkan ketidakcocokan atau ketidaksetujuan terhadap orang lain dengan cara berbahasa verbal (oposisi verbal) yang kurang etis.

Problem besar yang tengah terjadi pada bangsa ini adalah banyaknya pengguna bahasa dengan berbagai media pilihannya, namun kurang mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan.

Pengguna bahasa telah lupa bahwa bahasayangdiproduksinyamerupakan cerminan apa yang ada pada dirinya, masyarakatnya, dan negaranya.

Pilpres dan Pileg 2019, yang saat ini masih dalam tahapan pendaftaran, telah dijadikan start untuk memproduksi bahasa oposisif dari kalangan yang memiliki kepentingan.

Oposisi verbal dengan memfitnah tampaknya lebih dominan digunakan untuk membangun pengaruh terhadap orang lain. Tidak jarang tuturan fitnah itu dikuatkan dengan hadirnya foto, gambar, dan bahkan dalil kitab suci. Cara ini dianggap lebih efektif untuk menyisir masyarakat yang memang tidak cukup pengetahuannya tentang objek fitnahnya.

Perlu diwaspadai, bisa jadi, secara fisik tidak ada perseteruan, namun secara psikologis terjadi pergulatan emosional yang ditumpahkan melalui kekerasan verbal, terutama di media sosial. Sungguh suatu kebanggaan, ruang kekerasan tak lagi terwujud secara fisik. Namun, tetap menjadi catatan penting lantaran wilayah kekerasan itu berpindah ke ranah digital.

Kekerasan verbal itu, pada pilkada lalu, tampak pada meluasnya konten negatif yang tersebar di media sosial. Kita lihat para pendukung masingmasing calon saling menyerang.

Tak jarang mereka menghadirkan berita bohong (hoax), ujaran kebencian (hate speech), penipuan (scam and fraud), yang selanjutnya menghadirkan perundungan (bullying), dan kecanduan (addiction) tak berkesudahan bagi mereka yang menontonnya. Selain di media sosial, di grup-grup aplikasi messenger seperti WhatsApp juga sangat ramai saling serang antar pendukung.

Misalnya, saling bully soal tagar #2019GantiPresiden dengan tagar #2019TetapJokowi begitu ramai dan menyesakkan ruang digital yang semestinya lebih banyak dihiasi oleh kebajikan dan perilaku konstruktif.

Saling bully itu pada gilirannya melahirkan kecanduan di antara para pengikut masing-masing. Rasa candu untuk saling menjatuhkan, menghina, atau sekadar nyinyir.

Alhasil, ruang demokrasi yang kian terbuka ini menuntut kedewasaan lebih bagi bangsa ini. Ketika hiruk pikuk politik semakin ramai, apakah kita akan terbawa arus kekerasan verbal, atau kita dapat mengisi ruang digital itu dengan kesalehan politik yang meneduhkan dan berkeadaban.

.

*) Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), mahasiswa S-3 Program Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya