031-8431972 perpus@uinsby.ac.id

Opini JawaPos, 27/7/2018 15.45 wib.

Oleh Andi Suryadi*

.

Pro dan kontra yang terus mewarnai langkah selebriti ke parlemen mengundang perhatian tersendiri dari masyarakat pemilih. Masyarakat berada dalam dilema menjatuhkan pilihan. Ada kekhawatiran dan ketidakpercayaan akan kualitas calon anggota legislatif (caleg) dari partai politik.

.

MEREKA ditempa dan dibayar untuk jago akting dan mengolah rasa. Bayangkan kalau mereka duduk di Senayan. Semakin sulit lah masyarakat membedakan mana yang asli dan mana yang palsu dalam menyampaikan aspirasi rakyat jelata ini… Semoga media selalu memelototi tingkah laku para seniman ini.”

Begitu komentar Andreas, salah satu warganet, menanggapi publikasi infografis berjudul 59 Artis, Penyanyi, hingga Atlet Berebut Kursi DPR di laman salah satu media daring. Banyaknya jumlah pengikut dan daya dukung logistik merupakan modal dasar untuk mendulang suara di pemilihan umum.

Kekhawatiran dan ketidakpercayaan masyarakat muncul lantaran polemik dan pernyataan-pernyataan yang selama ini keluar dari Senayan. Megakorupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) menjadi salah satupenyebabruntuhnyakepercayaan masyarakat terhadap parlemen.

Hal itu diperparah dengan sejumlah kasus korupsi lain serta keributankeributan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah yang tersaji kepada publik. Sejumlah anggota DPR sudah memiliki label tersendiri dalam masyarakat, terlepas buruk ataupun baik. Harapan masyarakat, parpol menyuguhkan caleg-caleg yang semakin mampu memperbaiki citra dan menjalankan fungsi DPR dengan semestinya.

Namun, sangat salah apabila publik terlalu cepat menyimpulkan makna bahwa hadirnya selebriti di parlemen akan memberikan dampak negatif. Ada sisi menarik dari hadirnya para pesohor di Senayan.

Jujur, saya lebih memilih selebriti ketimbang pengusaha. Sebab, di samping menjalankan tugas sebagai wakil rakyat, mereka tetap menjalankan bisnis.

Suatu kejahatan atau tindakan tidak baik bisa muncul dengan penuh pertimbangan sebelumnya. Teori economics of crime yang menggunakan logika kejahatan menemui kebenarannya saat keuntungan lebih besar daripada kerugian (benefit-costanalysis) sebagai konsekuensi suatu tindakan.

Itu tampak pada tindakan korupsi. Pelaku telah menganalisis keuntungan yang lebih besar daripada kerugian yang akan didapatkan. Korupsi bermiliar-miliar dapat membesarkan bisnis walaupun implikasinya kurungan penjara dan penyitaan aset terkait.

Dalam dalam hal ini, rakyat dirugikan dua kali. Uangnya digarong. Belum lagi perkara biaya yang dibutuhkan untuk penyitaan aset koruptor dan biaya perawatan selama menjalani masa kurungan. Uangnya dikorupsi, tambah lagi membiayai perawatan sang koruptor.

Seorang pesohor yang terpilih sebagai wakil rakyat tentu akan mengesampingkan dunia hiburan untuk menjalankan fungsinya. Artinya, mereka akan kehilangan pekerjaan utama sebagai figur publik. Secara otomatis, bekerja di Senayan menjadi pekerjaan utama dan satu-satunya.

Kondisi itu menciptakan motivasi tersendiri agar mereka bekerja dengan baik. Tindakan-tindakan dan perangai yang tidak baik bisa saja mengakibatkan posisi mereka di parlemen terancam. Konsekuensi yang dihadapi adalah kehilangan pekerjaan penuh. Kecil kemungkinan mereka akan kembali mendapatkan posisi di dunia hiburan.

Kejelian dalam menentukan pilihan adalah satu-satunya yang dapat kita lakukan.

Cari rekam jejak caleg yang menurut kita potensial untuk dipilih melalui pemberitaan. Mulai tindakan, sikap di depan umum, hingga pernyataanpernyataannya. Kemajuan teknologi zaman ini memberikan kemudahan bagi kita untuk melakukan hal tersebut secara mandiri.

Pastikan informasi mengenai caleg pilihan kita akurat dan tepercaya. Kita tentu tidak ingin menonton sandiwara bergaji selangit yang memakai fasilitas dari uang rakyat. Kita membayar Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengolah aspirasi rakyat dan mengawasi penggunaan uang rakyat demi kemaslahatan banyak orang. Bukan membayar dewan penghibur rakyat yang pandai bersandiwara dan menyelewengkan uang rakyat demi kepentingan pribadi.

Artis-artis itu kiranya berani dengan lantang bersuara berbeda dari fraksinya apabila tidak sesuai dengan suara rakyat. Mereka harus berani menentang kasus korupsi, bahkan di tubuh DPR itu sendiri. Rakyat merindukan wakil yang hebat, dekat dan lantang bersuara untuk kebenaran.

.

*) Mahasiswa Prodi Ekonomi Universitas Sanata Dharma Jogjakarta