Opini JawaPos, 3/1/2019 8.30 wib.

Oleh Y. Sogar Simamora*

 

Sumber hukum utama hukum perdata Indonesia sampai saat ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) atau Burgerlijk Wetboek (BW). Sumber lain dapat kita temukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi.

 

BW telah berlaku 180 tahun. Sehingga wajar jika banyak aturan dan prinsip yang terkandung di dalamnya sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masa.

Pada level internasional dapat kita jumpai berbagai model hulaun dan konvensi hukum perdata. Banyak negara lain yang telah membuat hukum perdata lebih modern. Termasuk di antaranya Belanda dengan kodifikasi baru yang kita kenal sebagai Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW) sejak 1992.

Pada wilayah ASEAN kita jumpai beberapa negara anggota dengan undang-undang yang relatif baru. Misalnya, Laos yang memiliki Law on Contract and Tort 2008, Vionam dengan Civil Code 2005, dan Kamboja yang memiliki Law Referring to Contract and Other Liabilities 1988.

Hukum perdata sebagai bagian dari hukum perikatan merupakan landasan bagi setiap penyelenggaraan kegiatan perekonomian. Pesatnya perkembangan dalam dunia perekonomian menuntut ketersediaan aturan hukum yang sesuai dengan kebutuhan.

Bagi pelaku ekonomi, efisiensi dan kepastian hukum merupakan faktor fundamental dalam pengambilan keputusan bisnis karena dalam hubungan bisnis sangat mungkin lahir sengketa hukum.

 

Pengalaman Belanda

Ketika Profesor E.M. Meijers ditunjuk untuk menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang baru atau Nieuw Burgelijk Wetboek (NBW) pada 1947, mandat yang diberikan kepadanya sangat singkat. Yakni “To drafta new Civil Codd”. Tugas utamanya adalah membuat kodifikasi hukum perdata baru yang up-to-date.

Belanda sangat menyadari kondisi BW yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat modern. Setelah diterapkan 100 tahun lebih mulai disadari bahwa BW sudah usang (obsolescence).

NBW hanya berlaku di Belanda, Netherlands Antilles, dan Aruba. Tidak mungkin diberlakukan di Indonesia. Tetapi, kita juga menyadari KUHPerdata kita sudah usang. P.S. Atiyah, seorang professor hukum dari Inggris, menyatakan hukum yang sudah usang (outofdate) termasuk dalam kategori hukum yang buruk (bad law). Pada gilirannya, hukum yang demikian itu justru dapat menimbulkan ketidakadilan.

Sampai hari ini dan nanti, tidak pasti kapan, kita tetap akan menggunakan dan menerapkan aturan yang ada dalam BW. Kita pun sesungguhnya menyadari penuh bahwa BW sudah usang, sudah kuno, dan karena itu perlu diganti untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

Tetapi, gagasan-gagasan itu sepertinya bertepuk sebelah tangan. Belum tampak adanya kemauan politik dari pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengagendakan program ini.

Jika kita akan melakukan agenda pembaruan yang cukup realistis, sasaran lebih tepat ditujukan hanya pada bidang hukum perikatan, suatu bidang hukum yang di dalamnya diatur tentang perjanjian (kontrak). Kita hendaknya tidak terlalu bertumpu pada tradisi kodifikasi. Membuat kodifikasi baru, seperti pengalaman Belanda, membutuhkan waktu lebih dari 50 tahun. Jika pun kita berkeras melakukan kodifikasi, hendaknya disadari Indonesia tidak sama dengan Belanda.

Masyarakat kita jauh lebih kompleks dan lebih plural, suatu keadaan yang harus dipertimbangkan dengan bijak dan jernih jika hendak mengagendakan kodifikasi hukum perdata yang baru.

Membuat undang-undang yang parsial jauh lebih realistis. Bahwa pada akhirnya nanti BW tinggal sebagai karya hukum, dan bukan aturan hukum, tidaklah menjadi soal.

Bagi kita, program pembaruan hukum perikatan merupakan agenda yang patut diperjuangkan. Kita tidak boleh tinggal diam. Meski demikian, perlu kita sadari bahwa agenda ini bukanlah pekerjaan yang mudah. Tidak saja faktor waktu, tenaga, dan tentu biaya, tetapi yang lebih penting adalah kesadaran dan komitmen untuk bersama-sama membangun.

Hendaknya dijauhkan pikiran-pikiran sempit dan fanatisme, baik suku, agama, ras, aliran, maupun golongan. Kita harus menyadari sepenulnya bahwa kita adalah plural (bhinneka).

Namun, kita hendaknya juga menyadari bahwa hukum perikatan hakikatnya bersifat netral. Dan karenanya, arah pembaruan ditujukan pada hukum perikatan yang bersifat nasional dengan melihat dan mempertimbangkan prinsip umum yang dikenal dan dianut dunia internasional (ius commune) serta tidak meninggalkan ciri keindonesiaan.

 

*) Guru besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan ketua Asosiasi Pengajar Hukum Perdata (APHK)