Opini JawaPos, 4/1/2019 9.30 wib.

Oleh Faqih Mansyur Hidayat*

 

PADA 8 Desember silam, dinding media sosial Facebook saya dipenuhi unggahan teman-teman pendukung Persijap Jepara. Klub kebanggaan masyarakat Jepara itu tumbang dalam laga 16 besar melawan Persewar Waropen.

Dalam sebuah video unggahan teman, tampak ratusan suporter Persijap menyerbu lapangan dengan emosional. Dalam adu penalti, pemain Persijap gagal menyarangkan bola ke gawang. Tendangannya mengangkasa.

Video tersebut menyebar dengan berbagai caption dan komentar. Rata-rata menuliskan, “Ini jelas-jelas kerjaan mafia, MAFIA! MAFIA! MAFIA!”

Menurut seorang teman yang hadir langsung di stadion, jika diamati lebih saksama, ada kejanggalan pada tendangan itu. Si pemain seakan sengaja melambungkan bola jauh dari atas gawang. Benar atau tidaknya pernyataan itu, yang pasti polemik tersebut merupakan salah satu efek diskusi di salah satu stasiun televisi nasional terkait mafia sepak bola.

Melalui diskusi itulah, akhirnya kepolisian membentuk Satuan Tugas (Satgas) Antimafia Bola. Kinerjanya cukup cekatan. Hal tersebut dibuktikan dengan penetapan anggota Komite Eksekutif PSSI Johar Lin Eng sebagai tersangka oleh Polri dalam kasus “jual beli” laga pada 27 Desember lalu.

Selain Johar, Satgas Antimafia Bola menetapkan dua tersangka terkait kasus suap sepak bola. Yaitu, mantan anggota Komisi Wasit PSSI berinisial Pr dan AY. Johar, Pr, dan AY diduga menjadi otak sejumlah kasus pengaturan skor di Jawa Tengah dalam kompetisi Liga 2 dan Liga 3.

Jika kita menyimak diskusi di stasiun televisi tersebut, sejumlah pihak mengakui mafia telah lama “bermain”: Hampir di seluruh pertandingan nasional. Bahkan, ada pihak yang mengungkapkan bahwa laga final Piala AFF 2010 antara Indonesia kontra Malaysia telah diperjualbelikan bandar judi bola lintas negara. Dan memang, setelah laga tersebut, banyak pihak yang menyatakan pertandingan itu ditunggangi mafia. Sebab, ada kejanggalan di setiap golnya.

 

Dilema Klub

Sejumlah klub yang mengakui laganya dibeli mafia mengaku terimpit keuangan klub. Alasan gaji pemain yang belum terbayar menjadi dalih utama mereka mengorbankan klubnya. Tak sedikit klub kelas bawah yang dilema jika dipaksa menentukan dua pilihan yang menyulitkan tersebut. Dalam spirit fair play sepak bola, alasan apa pun yang dapat mencederai sportivitas sepak bola sama sekali tidak dibenarkan.

Kita sangat berharap Satgas Antimafia Bola bisa menyeret siapa pun yang menghancurkan persepakbolaan negeri ini. Setidaknya, satgas bisa memakai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap guna menjerat para pelaku. Dan, tahun ini adalah momentum paling tepat untuk membabat mereka.

Undang-undang tersebut sebetulnya ada sejak era Galatama. Namun, undang-undang lama itu seolah dilupakan, seperti pada kasus Johan lbo dan mafia di Blitar. Polisi menjerat mereka dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang sulit dibuktikan karena kasus di sepak bola bukan korupsi, melainkan suap.

Gebrakan Polri itu menuai banyak apresiasi dan pujian. Namun, bila menyimak pengakuan-pengakuan sejumlah pihak yang terlibat kasus dengan mafia bahwa jual beli laga telah lama ada dan menjadi rahasia umum di kalangan elite sepak bola Indonesia serta melibatkan nama-nama besar, satgas tidak boleh melempem jika berhadapan dengan mereka. Masyarakat kini menganggap satgas sebagai tumpuan terakhir untuk menyelamatkan sepak bola Indonesia.

Tentu Satgas Antimafia Bola tidak dapat berjalan sendiri. Seluruh pihak dan pencinta sepak bola harus ikut andil. Baik menyosialisasikan program satgas maupun melaporkan kasus-kasus laga sepak bola di daerah masing-masing.

Kita semua sangat merindukan gelar juara Garuda Muda dalam berbagai event internasional. Karena itu, kita harus membenahinya dari akar rumput dengan membabat dan menyikat habis para mafia bola.

 

*) Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kudus