Opini JawaPos, 5/1/2019 10.30 wib.

Oleh M. Faisal Javier Anwar*

 

HEBOH mafia bola yang menggurita menyadarkan publik bahwa sepak bola Indonesia tidak sekadar “sedang tidak baik-baik saja”. Sepak bola ini sudah bobrok hingga mencapai tahap kritis.

Konon, peserta Liga 3 dan 2, yang menjadi juara ataupun naik kasta, sudah diatur sedemikian rupa oleh godfather yang berkuasa. Penyakit yang ditimbulkan oleh mafia bola benar-benar merajalela. Siapa pun dapat terjangkiti, mulai manajemen klub, pemain, hingga ofisial pertandingan.

Sebenarnya mafia bola mempunyai sejarah yang panjang. Renalto Setiawan dalam tulisannya di tirto.id (2018) menyebutkan, rekam jejak mafia judi bola dalam pengaturan skor sepak bola Indonesia mulai terkuak pada 1961 dalam kompetisi Perserikatan. Ketika penyerang legendaris Indonesia di era 1950-an, Ramang, dituduh menerima suap dalam pertandingan PSM Makassar vs Persebaya Surabaya. Kemudian, ada pula Skandal Senayan, ketika 18 pemain timnas ketahuan menerima suap dari bandar judi bola sebelum Asian Games 1962.

Lantas, apa yang menyebabkan pengaturan skor merajalela, bahkan menjadi “budaya” sepak bola Indonesia? Sebenarnya permasalahan itu sungguh kompleks. Namun, penulis melihat, secara umum ada dua penyebab utama yang bertautan satu dengan lainnya. Yakni, amburadulnya sistem dan kurangnya kesejahteraan pesepak bola profesional.

Sistem yang amburadul bisa dilihat dari banyaknya pengurus inti PSSI yang merangkap jabatan sebagai pemilik klub-klub Liga Indonesia. Itu bisa menimbulkan konflik kepentingan yang akan mengganggu jalannya roda organisasi. Siapa yang tidak akan merasa ganjil ketika regulator bertindak pula sebagai partisipan?

Ketika sistem yang amburadul itu dipelihara, ditambah dengan ketiadaan mekanisme pengawasan, besar kemungkinan mafia dapat bergerak dengan leluasa. Mereka bisa memanfaatkan kelengahan pengurus PSSI yang terpecah fokusnya karena rangkap jabatan atau memanfaatkan relasi patronklien dengan oknum pengurus PSSI. Itu terjadi jika mafia bola berasal dari luar PSSI.

Lebih buruk lagi apabila ternyata mafianya berasal dari pengurus PSSI sendiri dengan memanfaatkan kekuasaan yang dimiliki. Misalnya, kasus mantan anggota Exco PSSI yang dibongkar manajer Madura FC baru-baru ini.

Karena itu, pembenahan sistem dan penegakan aturan merupakan hal dasar dalam mencegah perbuatan kotor mafia. Perlu dirumuskan aturan yang melarang rangkap jabatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Selain itu, seharusnya seleksi pengurus PSSI menggunakan mekanisme fit and proper test yang dilakukan oleh tim ahli yang ditunjuk. Juga, proses dan hasil seleksi wajib dibuka ke publik. Dengan demikian, pengurus terpilih memang mereka yang layak, bukan hasil deal politik kelompok tertentu.

Yang tak kalah penting adalah transparansi organisasi ke publik agar pengurus PSSI sadar bahwa mereka bekerja untuk bangsa, bukan kelompok-kelompok tertentu.

Permasalahan juga datang dari aspek kesejahteraan pemain. Urusan kesejahteraan yang paling fundamental ialah pembayaran gaji pemain dengan tepat waktu. Problemnya, tiap tahun kita selalu mendengar adanya klub-klub yang menunggak gaji pemain.

Klub yang tidak sehat sangat mungkin menjadi ladang bisnis haram para mafia yang memanfaatkan keputusasaan pemain akan nasib gajinya. Karena itu, pengelolaan klub yang berorientasi menyejahterakan pemain harus digaransi untuk mengurangi kemungkinan mafia turut andil mengatur pemain.

Namun, semua itu tak akan berjalan lancar jika suporter dan elemen publik lain tidak turut andil. Suporter harus memiliki suara kritis terhadap klub yang didukung. Jangan sekadar menuntut menang, tapi juga menuntut pengelolaan klub berjalan profesional dan menjunjung tinggi sportivitas. Bukan saatnya lagi suporter memelihara permusuhan. Mereka harus bersatu padu menghajar habis mafia bola.

 

*) Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Airlangga, editor di LPM Mercusuar Unair Surabaya