Opini JawaPos, 8/1/2019 8.30 wib.

Oleh Reza Indragiri Amriel*

 

Pada 2015 sejumlah pesohor yang telah menjadi pelacur daring justru lenggang kangkung seolah tak bikin gaduh, tak buat salah. Otoritas penegakan hukum tidak mampu menjangkau si selebriti.

 

DALAM kasus teranyar di Surabaya, lagi-lagi beberapa artis merangkap pelacur kembali diamankan polisi. Namun sebatas itu. Media mewartakan, para artis tersebut kemudian malah mendapat status sebagai saksi korban. Bukan tersangka.

Otoritas penegakan hukum boleh jadi berpijak pada Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO). Kalau mau benar-benar konsekuen, otoritas penegakan hukum seharusnya bekerja lebih maksimal dengan memproses sesuai ketentuan. Sehingga para pelacur-artis itu mendapat ganti rugi (restitusi) selaku korban perdagangan orang.

Di Indonesia, sebagaimana tercermin dalam UU TPPO, pelacuran dianggap sebagai bentuk perdagangan orang. UU TPPO kentara dilandaskan pada Konvensi PBB Tahun 1949 untuk Pemberantasan Perdagangan Orang dan Eksploitasi Prostitusi. Esensinya, perdagangan orang merupakan bentuk eksploitasi. Dan pelacuran dipandang mengandung praktik serupa. Karena keduanya diposisikan sama, secara logis berlakulah dekriminalisasi pelacuran.

Indonesia merupakan negara yang menerapkan pendekatan dekriminalisasi parsial terhadap pelacuran. Menyerupai Swedish model, germo dan konsumen si pelacur menjadi target sanksi hukum. Sedangkan si pelacur terproteksi dan dibantu agar keluar dari kondisi tereksploitasi. Penerapan dekriminalisasi pula yang, berdasar kajian, mengakibatkan otoritas penegakan hukum tidak menempatkan pelacuran sebagai prioritas kerjanya.

Sejak disahkan pada 2007, UU TPPO kini tertatih-tatih mengejar perkembangan dunia pelacuran yang kian canggih. Penyamarataan antara pelacuran dan perdagangan orang abai terhadap realitas bahwa dewasa ini sebagian dari mereka yang menjadi pelacur adalah orang yang memilih berdasar perhitungan ekonomis untung rugi. Si pelacur berkehendak dan memutuskan sendiri, tanpa dipaksa, menjadi penjaja seks. Dia adalah pelaku aktif dalam “bisnis lendir”.

Variasi pelacuran itulah yang lantas dirumuskan pada The 1995 Platform of Action pada Konferensi Dunia tentang Perempuan di Beijing. Yakni, ada involuntary prostitution (forced prostitution) atau prostitusi dengan pemaksaan dan voluntaty prostitution alias prostitusi dengan kehendak pelakunya.

Para selebriti merangkap pelacur yang diringkus kepolisian, berdasar perlakuan hukum yang mereka terima, tampaknya disikapi sebagai involuntaly prostitute. Padahal, amat-sangat mungkin para pelacur kelas kakap tersebut adalah voluntary prostitute.

Pembedaan dua tipe pelacur(an) tersebut sepatutnya berimplikasi pada perlunya mekanisme penanganan yang berbeda satu sama lain, bergantung pada jenis pelacuran yang sedang ditangani. Pelacur yang menggeluti bidang tersebut berdasar keinginannya sendiri, bahkan memperoleh pendapatan dalam jumlah fantastis, dapat disetarakan sebagai pekerja seks komersial (PSK). Berbeda halnya dengan mereka yang dipaksa atau dieksploitasi menjadi pelacur sehingga dapat disebut sebagai budak seks.

Pelacur yang termasuk dalam tipe PSK (voluntaty prostitute) meruntuhkan dasar berpikir UUT PPO bahwa pelacuran merupakan praktik perdagangan orang. Unsur eksploitasi tidak ada di dalam praktik pelacuran seperti itu. Pelacur semacam itu secara sengaja dan sukarela tidak memfungsikan keberdayaannya, baik secara fisik, psikis, ekonomi, maupun sosial, untuk mengelak atau keluar dari dunia pelacuran.

Realitasnya, di sini ada kekacauan berpikir dan bekerja. Pelacuran tidak dibenarkan. Tetapi, penindakan juga tidak bisa dilakukan secara menyeluruh karena anggapan bahwa pelacuran adalah perdagangan orang.

Kekacauan itu memantik sinisme di tengah masyarakat. Getahnya mengena ke kepolisian. Pemberian status korban kepada artis yang tertangkap basah sebagai pelacur daring dirasakan publik laksana mengangkangi pagar moral, bahkan akal sehat.

Atas dasar itu, ihwal tipe-tipe pelacuran mendesak untuk dimasukkan ke dalam revisi pasal-pasal -utamanya- UU TPPO dan UU KUHR Kriminalisasi terhadap PSK ditegakkan sebagai cara untuk menyumbat peluang dijadikannya pelacuran sebagai bidang profesi.

Sanksi sosial juga harus bisa ditegakkan tanpa menunggu revisi UU. Ambil misal, rumah-rumah produksi berhenti mengontrak artis yang kedapatan menjadi pelacur. Kepada artis-artis itu juga tak perlu disandangkan penamaan eufemistis. Alih-alih PSK, sebut saja mereka adalah pelacur.

Komisi Penyiaran Indonesia dapat membuat ketentuan untuk memastikan para pelacur daring tidak muncul di acara-acara yang disiarkan di layar kaca. Audiens, teristimewa anak-anak, tidak sepantasnya mendapat pelajaran ngawur bahwa dengan diamankan polisi, pelacur-artis justru semakin laris. Juga, untuk memastikan para pelacur-artis itu tidak menjadi agen penyakit menular seksual, kepada mereka dikenakan wajib lapor sekaligus wajib periksa secara rutin di rumah sakit umum daerah.

 

*) Alumnus Psikologi Forensik The University of Melbourne