Opini JawaPos, 17/1/2019 9.30 wib.

Oleh Redi Panuju*

 

Di negara maju, debat calon presiden dalam kontestasi politik punya peran sangat signifikan dalam menentukan dukungan terhadap pasangan calon. Dalam masyarakat yang budaya politiknya sudah matang, cara warga negara dalam menjatuhkan dukungan sangat individualistis dan bersifat evaluatif.

 

DALAM masyarakat maju, figur seorang calon presiden yang berisi capability (kecakapan), integritas, dan moralitas sangat berpengaruh dalam persepsi publik.

Mengikuti rasionalitas politik seperti itu, masing-masing calon berusaha memasarkan dirinya dengan janji yang realistis. Publik menilai layak atau tidak layak seorang calon cenderung diukur dari peluang berhasil atau tidaknya apa yang akan dilakukan.

Karena itu, para calon tidak berani membuat janji-janji yang muluk-muluk (utopis). Sebab, ada waktunya janji-janji itu ditagih masyarakatnya. Dan bila tingkat kepuasan publik jatuh ke titik nadir, mandat pemimpin bisa diambil (impeachment) di tengah masa bakti. Pada periode berikutnya, dia juga tidak akan mendapat dukungan.

Budaya demokrasi di Indonesia sebetulnya sudah berjalan sejak 1955. Masyarakat sudah diperkenalkan dengan demokrasi liberal. Suara individu dihargai dalam menentukan afiliasi politik.

Namun, karena para elite politik tidak menggunakan dimensi rasionalitas dalam memasarkan dirinya, akibatnya masyarakat tidak teredukasi menjadi kritis-evaluatif. Sebaliknya, yang muncul ke permukaan justru isu-isu yang bersifat afeksi (menyentuh rasa).

Tak heran bila dalam perjalanan kepresidenan kita banyak diraih melalui legitimasi yang lebih mengarah pada isu ideologis dan simpati. Susilo Bambang Yudhoyono mampu memenangkan kontestasi melawan mentornya, Megawati Soekarnoputri, pada 2004. Kemenangannya banyak ditopang oleh rasa simpati rakyat. Sebab, pada detik-detik terakhir pencoblosan, media massa memframing SBY sebagai sosok yang teraniaya, sering ditinggal atau tidak diundang dalam rapat kabinet oleh Presiden Megawati. Saat itu Susilo Bambang Yudhoyono menjabat sebagai Menkopolhukam.

Demikian juga dengan terpilihnya Joko Widodo lima tahun silam. Itu lantaran kecenderungan pembentukan citra diri sebagai sosok yang sederhana, bersahaja, merakyat, dan “gila kerjaā€¯. Sekarang kita merasakan nuansa membetot emosi menjelang debat publik yang diadakan KPU. Masing-masing tim sukses melakukan serangan yang cenderung bertujuan membentuk ketidaksukaan atau kebencian.

Dalam rangka itu, masing-masing berusaha menyerang lawannya dari sudut kelemahannya. Paslon 01 diserang dari sisi ketidakberhasilannya dalam memenuhi target menggapai pertumbuhan ekonomi, jalan tol hanya menguntungkan warga negara yang memiliki kendaraan roda empat ke atas, ambang utang ke negara lain yang membahayakan, dan sebagainya.

Paslon 02 diserang dari sisi dugaan pelanggaran pada 1998, dekat dengan keluarga Soeharto (memang mantan menantunya), belum berpengalaman memimpin pemerintahan di tingkat kabupaten sekalipun, dan sejenisnya. Harapannya, kepercayaan publik akan goyah kepada salah satu calon.

Bagaimana saat debat nanti? Malvin L. DeFluer menyatakan bahwa pengaruh tayangan televisi atau pemberitaan media yang lain tidak selalu bersifat paralel. Sebab, ada faktor perbedaan individu dalam memaknai pesan. Suatu pesan tidak selalu dimaknai oleh individu sesuai dengan apa yang diinginkan penyampai pesan. Pesan A bisa jadi diterima sebagai X. Perbedaan memaknai pesan tersebut dalam konteks Indonesia sangat mungkin masih bersifat kolektif.

Nilai-nilai primordial selama ini berhasil memobilisasi massa dengan sangat efektif karena keterikatan pada nilai-nilai paternalistik. Masing-masing paslon sudah melakukan pendekatan itu dengan mendatangi langsung titik-titik legitimasi yang masih memungkinkan bisa dipengaruhi.

Efek pendekatan kontak langsung kepada masyarakat segera bersaing dengan debat capres yang disiarkan langsung oleh sejumlah stasiun televisi.

Kemungkinan publik mengubah dukungan masih terbuka lebar, tergantung pada persepsinya. Belum tentu tampilan paslon 02 yang atraktif dan mengesankan cerdas otomatis mendapat respons positif, sebab bisa jadi publik memersepsinya sebagai kesombongan. Sebaliknya, belum tentu tampilan Jokowi yang biasa-biasa saja direspons negatif, sebab bisa saja public justru memaknainya sebagai petunjuk kesederhanaan, kejujuran, merakyat, dan kerendahhatian (tawaduk).

Masing-masing paslon harus waspada terhadap psikologi sosial masyarakat kita yang banyak dipengaruhi etika (pantas atau tidak pantas). Debat capres kali ini mungkin penting bagi media karena mengandung nilai berita (news values) yang tinggi. Namun, bagi masyarakat, tidak penting lagi apa yang disampaikan dalam debat. Sebab, masyarakat cenderung ingin menonton bagaimana paslon bertegur sapa kepada pesaingnya.

Akhirnya, debat capres lebih penting sebagai ajang bagaimana tokoh bangsa menunjukkan kedewasaannya dalam kompetisi memperebutkan singgasana. Dalam momen ini, yakinlah akhlak seseorang akan lebih memesona ketimbang kecerdasannya.

 

*) Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas dr Soetomo, Surabaya