Opini JawaPos, 26/1/2019 8.30 wib.

Oleh Prilani*

 

Perhelatan Pemilu 2019 memasuki tahap kampanye. Ruang publik saat ini dihiasi alat peraga kampanye pemilu. Media massa pun mulai bergeliat mengisi ruang-ruang publik. Bahkan, media sosial penuh sesak dengan ingar-bingar konten aktivitas politik.

 

PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang kampanye pemilihan umum setidaknya memuat aturan tentang pembatasan akun media sosial, baik dalam bentuk maupun materi kampanye di media sosial yang menyangkut tulisan, suara, gambar, dan atau gabungan semuanya. Pendaftaran akun resmi media sosial peserta pemilu juga diatur beserta tata cara materi serta bentuk periklanan media.

Problem utama dalam kampanye pada era new media sebenarnya lebih pada konten. Hadirnya new media telah menghadirkan ruang baru bagi publik untuk meluapkan pikiran-pikiran mereka yang selama ini tidak didapat dari media mainstream.

Efek debat pilpres pertama lalu, misalnya. Bagaimana netizen dengan perspektif masing-masing seolah bisa menjadi juri, penilai, atau bahkan wasit. Yang lebih parah, mengukur kredibilitas figur publik politik hanya berdasar aktivitas di media sosial. Padahal, kita harus mengakui, masih ada kesenjangan digital di antara masyarakat kita terkait dengan akses media sosial.

 

Digital Native

Kondisi objektif masyarakat kita tentu harus dilihat dari berbagai faktor. Kesenjangan antarindividu, keluarga, dan bisnis telah tampak di permukaan. Munculnya kelompok dengan modal kapital pada tingkat ekonomi sosial yang berbeda menjadi masalah utama negeri ini.

Dalam hal akses teknologi internet, Pulau Jawa lebih dominan ketimbang luar Jawa. Pada era disrupsi informasi seperti saat ini, kesenjangan digital tentu semakin menambah jarak antarkomunitas atau kelompok.

Media sosial dalam kampanye pemilu belum tentu bisa menjamah semua market. Bahkan ada kecenderunganhanya kalangan milenial. Padahal, konstituen melek politik setidaknya berumur 40 tahun ke atas. Karena itu, peran media mainstream seperti radio dan televisi, bahkan koran, masih dibutuhkan. Mereka yang selama ini berperang di media sosial terkadang tidak terkoneksi dengan media mainstream.

Problem kampanye pemilu sebenarnya hanya berkutat pada diversity of content. Improvisasi dengan kreativitas kampanye pada media mainstream, terutama televisi, seakan tidak bisa dibendung.

Bahkan, beberapa pihak mengaku sulit memasang iklan kampanye, padahal dana sudah disiapkan. Televisi hanya memperbolehkan slot iklan untuk kelompoknya (koalisi). Dan itu menambah panjang catatan keberpihakan media yang seharusnya dihindari. Ujung masalahnya ada pada diversity of ownership.

Digital native sebagai persoalan demokrasi hari ini tidak dapat dipandang sebelah mata. Sebab, publik yang mudah dalam akses informasi bisa dengan cepat memberikan feedback. Masyarakat yang kurang akses, baik itu karena jaringan atau keterbatasan SDM, tentu tidak akan tersentuh secara maksimal oleh aktivitas kampanye.

 

Vigilantisme Kampanye

Penegakan hukum dalam media mainstream kita terkesan belum optimal. Vigilantisme kampanye dunia maya seakan muncul dan menjadi semakin lebar karena individu mendapat ruang baru.

Perseteruan politik dalam dunia maya seolah menjadi hal wajar. Saat individu atau sekelompok warga negara dibuat tersinggung oleh aktivitas warga lain, di situlah penghakiman muncul. Saling serang secara terkoordinasi dengan menggunakan perangkat media sosial  itu tentu akan membuat tidak nyaman kondisi perpolitikan kita.

Praktik seperti itu terasa sejak penetapan calon presiden dan wakil presiden. Suhu dan tensi politik menjadi sangat panas. Perang ujaran kebencian dan saling serang antarkubu yang berhadapan semakin lebar.

Vigilantisme pada masyarakat maya tentu sangat tidak mengenakkan bagi tatanan kenegaraan. Namun, di sisi lain, kita harus mengakui bahwa perkembangan teknologi berdampak multidimensi. Bahkan, terdapat asumsi bahwa kecepatan teknologi tidak akan terkejar oleh regulasi.

Bagaimana sebenarnya itu bisa terjadi? Apakah negara belum memberikan payung hukum? Jawabannya tentu tidak. Negara sudah membuat regulasi terkait dengan fenomena tersebut. Lagi-lagi, persoalannya selalu klasik. Lemahnya penegakan hukum menjadi faktor utamanya.

Akan lebih bijak jika individu atau kelompok menahan diri dan memberikan literasi mengenai kampanye yang sehat di media massa, khususnya media social.

 

*) Dosen komunikasi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri