Opini JawaPos, 30/1/2019 10.30 wib.

Oleh Reza Indragiri Amriel*

 

Remisi berkonsekuensi mempercepat bertemunya kembali masyarakat dengan penjahat. Itu menjadi dasar pemikiran bahwa remisi bagi penjahat harus juga mempertimbangkan akibatnya bagi masyarakat.

 

SEJAK palu penutupan sidang diketok ketua majelis hakim, terdakwa pun berganti status menjadi terpidana. Bermukimlah dia didalam penjara. ”Beruntung” Presiden Jokowi berbaik hati kepada Nyoman Susrama. Nama tersebut lebih dari satu dasawarsa lalu divonis bersalah karena telah mengotaki pembunuhan berencana atas Nareadra Prabangsa, wartawan Jawa Pos Radar Bali.

 

Bagaimana Menakar Layak Tidak nya Narapidana Mendapat Remisi?

Mengacu kepada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkum HAM) 21/2016, remisi diberikan kepada narapidana yang berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari enam bulan. “Berkelakuan baik” bermakna bahwa si narapidana tidak sedang menjalani hukuman disiplin dan mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh lembaga pemasyarakatan dengan predikat baik.

Remisi merupakan kebijakan yang dibuat di atas filosofi reintegrasi. Berbeda dengan filosofi-filosofi penghukuman lainnya, filosofi reintegrasi memandang pelaku kejahatan yang telah merugikan masyarakat perlu diberi kesempatan untuk menebus kesalahan sekaligus kerugian yang telah diakibatkannya. Peluang bagi penjahat untuk melakukan kebaikan tersebut hanya bisa dilakukan jika ia bisa berada di tengah masyarakat lagi.

Masalahnya, makna “berkelakuan baik” yang dirumuskan dalam Permenkum HAM terpusat hanya kepada diri si penjahat selama menjalani masa hukuman dipenjara. Hampanya pemaknaan “berkelakuan baik” terkait risiko yang bisa dihadapi masyarakat setelah penjahat mengakhiri masa pemenjaraan membuat kriteria tersebut sepatutnya didefinisikan ulang. Idealnya, remisi tidak hanya mempertimbangkan kondisi terpidana, tetapi juga kondisi masyarakat.

Masyarakat adalah korban tindak kejahatan yang dilakukan terpidana (penjahat). Remisi berkonsekuensi mempercepat bertemunya kembali masyarakat dengan penjahat. Itu menjadi dasar pemikiran bahwa remisi bagi penjahat harus juga mempertimbangkan akibatnya bagi masyarakat. Risiko terhadap masyarakat itu bisa diramal dengan menakar isi hati si penjahat selama melalui hari-harinya di balik jeruji besi.

Kriminal yang tidak merasa bersalah sama artinya dengan terus-menerus menantang kedigdayaan negara. Karena itu, bisa dipahami bahwa pemerintah dan khususnya otoritas yang bersinggungan dengan lapas berkepentingan untuk mengadakan program pemasyarakatan yang dapat menerbitkan perasaan bersalah pada batin narapidana.

Pada tataran individu, banyak ilmuwan mengatakan, ketika merasa bersalah atas kelakuannya, seseorang akan mengalami ketegangan, perasaan tertekan, dan penyesalan. Perasaan-perasaan tersebut mendorong orang yang bersangkutan menampilkan tindak tanduk tertentu untuk memperbaiki keadaan. Mulai mengakui kesalahan, meminta maaf, hingga mencoba melakukan perbaikan atas kerusakan yang kadung dia lakukan.

Sebaliknya, orang yang tidak memiliki perasaan bersalah cenderung akan mengulangi perbuatannya. Itu pula yang memberikan penjelasan tentang penyebab tingginya tingkat residivisme.

Faktanya, perasaan penjahat tidak selalu sebangun dengan putusan hakim. Tidak semua terpidana menyadari kesalahannya, betapapun majelis hakim sudah memvonis mereka bersalah. Padahal, perasaan bersalah semestinya menjadi prasyarat agar remisi bisa sungguh-sungguh berfaedah. Sulit dibayangkan, penjahat yang tidak memiliki perasaan bersalah akan berperilaku konstruktif bagi terciptanya relasi yang lebih konstruktif antara dirinya dan masyarakat.

Pertanyaannya, apakah Nyoman Susrama menerima putusan hakim bahwa dia bersalah? Lebih mendalam lagi, apakah perjalanan waktu membuat otak pembunuhan berencana tersebut akhirnya merasa bersalah? Faktanya, Nyoman Susrama mengajukan banding dan kasasi sebagai bentuk sikap tidak terimanya terhadap putusan hakim.

Andai per hari ini perasaan tidak bersalah itu tetap menyelimuti hati Nyoman Susrama, dan apabila perasaan narapidana yang disimpulkan psikiater Elisabeth Kubler-Ross dipakai sebagai rujukan, narapidana dimaksud saat ini barangkali masih berada pada episode pertama, yaitu pengingkaran, meski sudah bertamu ke hotel prodeo sejak bertahun-tahun silam. Narapidana dengan suasana hati sedermikian rupa akan protes terhadap keadaan. la memandang dirinya sendiri sebagai orang yang dikorbankan.

Ketika narapidana bersikukuh menyatakan dirinya tidak bersalah, namun tetap dihadiahi remisi, bisa saja perlakuan sedemikian rupa malah memunculkan perasaan eksklusif. Perlakuan eksklusif bagi terpidana justru bisa membentuk atau bahkan kian memperteguh keyakinan keliru terpidana atas dirinya sendiri bahwa “saya tidak bersalah”.

Remisi yang diberikan dengan mengabaikan unsur perasaan bersalah terpidana adalah sama artinya dengan menjerumuskan masyarakat ke dalam situasi berisiko menjadi korban kembali. Ketika pengurangan masa hukuman bagi narapidana dipraktikkan sebagai kebijakan yang justru berpotensi besar menambah kerugian masyarakat, remisi jelas-jelas membokongi filosofi reintegrasi.

Terpidana memang punya hak untuk menerima remisi. Namun, hak masyarakat untuk terlindungi dari kemungkinan penjahat kambuhan jauh lebih penting, bahkan mutlak untuk dipenuhi.

 

*) Alumnus Psikologi Forensik The Uniuetsity of Melbourne