Opini JawaPos, 31/1/2019 11.30 wib.

Oleh Kurnia Ramadhana*

 

Khamami, bupati Mesuji, kena operasi tangkap tangan KPK. Dia ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima Rp 1,28 miliar terkait fee pembangunan proyek infrastruktur di daerah tersebut pada tahun anggaran 2018 lalu (24/1). OTT itu sekaligus menambah daftar panjang kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi menjadi 107 orang.

 

ARTINYA, praktik kleptokrasi sedang mendera elite pemerintahan di Indonesia. Kleptokrasi berasal dari bahasa Yunani. Kleptes (pencuri) dan kratos (kuasa).

Istilah Itu mulai menjadi perbincangan public setelah digunakan Stanislav dalam tulisannya yang berjudul Kleptocracy or Cotruption as a System of Government (1968). Secara singkat tulisan itu menggambarkan masifnya praktik korupsi dengan memanfaatkan kekuasaan. Dengan demikian, sistem pemerintahan dan budaya masyarakat menjadi kleptomania atau mengidap penyakit mencuri.

Mengapa praktik koruptif kepala daerah kian marak? Indonesia Corruption Watch (ICW) memantau 104 kepala daerah yang terjerat KPK. Ternyata pemberian efek jera belum maksimal dikenakan kepada kepala daerah yang terlibat praktik rasuah.

Setidaknya, penyebabnya tiga hal. Pertama, institusi kehakiman masih menghukum ringan para pelaku korupsi dari lingkup kepala daerah. Rata-rata vonis yang dijatuhkan pun hanya menyentuh angka 6 tahun 4 bulan penjara. Padahal, pasal 2 dan pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi membuka ruang kepada majelis hakim untuk menghukum maksimal, yakni 20 tahun penjara, atau bahkan memungkinkan hukuman seumur hidup.

Pencabutan hak politik juga masih tergolong sangat minim dijatuhkan majelis hakim. Dari total 86 kepala daerah yang sudah disidang di pengadilan tindak pidana korupsi, hanya 26 orang yang hak politiknya dicabut. Sementara itu, dalam hukum positif Indonesia (pasal 10 KUHP jo pasal 18 huruf d UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), sudah ditegaskan bahwa pencabutan hak tertentu dimungkinkan sebagai bagian dari pidana tambahan yang dapat dijatuhkan majelis hakim.

Selain itu, dari seluruh kepala daerah yang dihadirkan di persidangan, ternyata rata-rata tuntutan jaksa KPK juga tidak terlalu maksimal. Yakni, hanya 7 tahun 5 bulan penjara. Bukan hanya itu, ternyata lembaga anti rasuah tersebut juga tidak menuntut pencabutan hak politik 54 kepala daerah yang telah nyata terlibat kasus korupsi.

Kedua, regulasi anti korupsi masih membuka celah bagi hakim untuk menghukum ringan. Isu itu terus-menerus menjadi perdebatan di tengah para pemerhati hukum. Bagaimana tidak, beberapa pasal dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK) belum mengakomodasi secara maksimal pemberian efek jera bagi penyelenggara negara yang terlibat praktik korupsi.

Ambil contoh pasal 2 dan pasal 3 UU PTPK yang menyangkut kerugian negara. Pasal 2 yang notabene ditujukan kepada masyarakat, hukuman minimalnya 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Akan tetapi, sangat kontras jika dibandingkan dengan pasal 3 yang subjek hukumnya spesifik penyelenggara negara justru hukuman minimalnya hanya I tahun penjara.

Tak berbeda dengan diatas, reguIasi mengenai suap pun masih menguntungkan penyelenggara negara yang melakukan praktik korupsi. Itu bisa dilihat dari pasal 5 UU PTPK yang kerap digunakan KPK ketika melakukan OTT kepala daerah. Pada ayat (1) huruf a yang ditujukan kepada pelaku suap aktif (masyarakat), ancaman hukumannya minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun penjara. Sedangkan ayat (1) huruf b ditujukan kepada pelaku suap pasif (penyelenggara negara), ancaman hukumannya malah sama.

J.E. Jonkers (1946) telah merumuskan beberapa ketentuan terkait alasan strafverhogings gronden atau pemberatan hukuman. Salah satunya adalah menyangkut kedudukan pelaku sebagai penyelenggara negara. Itu juga ditegaskan dalam pasal 52 KUHP yang berbunyi bila seorang pejabat melakukan tindak pidana, hukumannya dapat ditambah sepertiga. Justru poin itu yang tidak tecermin dalam regulasi antikorupsi Indonesia.

Ketiga, perspektif penegak hukum maupun hakim belum menuju ke arah pemulihan kerugian negara. Rezim penghukuman saat ini sudah mulai harus berpindah dari persoalan pidana badan menjadi memaksimalkan pemulihan kerugian negara.

Terbukti, dari total vonis uang pengganti, jika dihitung secara nilai, masih berbanding jauh dari total kerugian negara yang telah di timbulkan. Uang pengganti keseluruhan hanya Rp 396 miliar, sedangkan kerugian negara mencapai angka Rp 9,7 triliun. Artinya, KPK hanya berhasil merampas 5 persen dari total kerugian negara yang diakibatkan kejahatan korupsi.

Rentetan kejadian OTT yang dilakukan KPK seharusnya menjadi potret buram maraknya korupsi yang terjadi di Indonesia. Dari poin-poin di atas sudah seharusnya pihak eksekutif, legislatif, dan yudikatif memikirkan ulang strategi pemberian efek jera. Jika tidak, para pengidap kleptomania akan semakin bersemangat untuk mengikis keuangan negara.

 

*) Pegiat antikorupsi di Indonesia Corruption Watch (ICW)