Opini JawaPos, 25/4/2019 9.00 wib.

Oleh Hifdzil Alim*

 

PASCA pemungutan suara pemilihan presiden (pilpres), tahapan selanjutnya adalah penghitungan suara dan penentuan capres-cawapres terpilih. Pada tahap penghitungan suara, kegaduhan politik mulai terjadi. Setiap pasangan capres-cawapres telah mengumumkan kemenangannya berdasar hitung cepat (quick count) internal.

Tak hanya berhenti di pengumuman kemenangan, dasar hukum untuk penentuan capres-cawapres terpilih dinaikkan ke permukaan dan menjadi polemik atas penentuan kemenangan. Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 ramai dibincangkan. Tim pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berpendapat, capres-cawapres terpilih haruslah memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal tersebut. Sedangkan tim pasangan capres-cawapres Joko Widodo-Ma’ruf Amin meyakini sebaliknya.

 

Konstruksi Norma

Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 pada pokoknya mengatur capres-cawapres pemenang pilpres harus mendapatkan suara lebih dari 50 persen dengan sedikitnya 20 persen di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi. Konstruksi pasal itu mensyaratkan capres-cawapres pemenang pilpres harus memenuhi tiga syarat.

Pertama, capres-cawapres wajib mendapatkan 50 persen + 1 suara sah. Kedua, sebaran perolehan 50 persen + 1 suara sah adalah 20 persen atau lebih di setiap provinsi. Ketiga, ketentuan pertama dan kedua tersebut ada di lebih dari setengah jumlah provinsi. Substansi pasal penentuan capres-cawapres terpilih itu disepakati pada perubahan ketiga terhadap norma UUD 1945 tanggal 9 November 2001.

Setahun kemudian, tepatnya pada perubahan keempat terhadap UUD 1945 tanggal 10 Agustus 2002, ditambahkan ayat (4) di pasal 6A UUD 1945. Norma ayat (4) itu pada pokoknya mengatur jika tidak ada capres-cawapres yang memenuhi persyaratan pasal 6A ayat (3) UUD 1945, pasangan capres-cawapres yang mendapatkan suara terbanyak pertama dan kedua dalam pilpres akan berkompetisi ulang. Pasangan capres-cawapres yang memperoleh suara terbanyak dalam pilpres ulangan dilantik menjadi presiden-wakil presiden.

Apabila ditafsirkan secara sistematis hubungan antara pasal 6A ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945, maka terhadap ayat (3) ditentukan bahwa pasangan capres-cawapres yang mengikuti pilpres harus lebih dari dua pasangan. Jika ada dua pasangan capres-cawapres yang mendapatkan suara yang memenuhi persyaratan pada ayat (3), norma ayat (4) baru diterapkan.

Bagaimana jika pasal 6A ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945 tidak dihubungkan? Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 bila berdiri sendiri akan menghasilkan konstruksi norma yang ditunjukkan dengan frasa “…pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.” Dengan demikian, jika hanya terdapat dua pasangan capres-cawapres, penentuan capres-cawapres terpilih didasarkan pada perolehan suara terbanyak.

 

Pengujian Norma

Norma pasal 6A UUD 1945 diakhiri dengan ayat (5) yang memerintahkan agar tata cara pelaksanaan pilpres diatur lebih lanjut dalam undang-undang. UU No 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden adalah undang-undang pelaksana dari pasal 6A UUD 1945. Ketentuan mengenai penentuan capres-cawapres terpilih diatur dalam pasal 159 yang memasukkan konstruksi pasal 6A ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945.

Pada Juni 2004, konstruksi penentuan capres terpilih yang dimasudkan dalam pasal 159 UU No 42 Tahun 2008 diuji ke Mahkamah Konstitusi. Dalam putusan nomor 50/PUU-X11/2014, MK berpendapat, asumsi lahirnya norma pasal 6A ayat (4) UUD 1945 adalah apabila hanya terdapat dua pasangan capres-cawapres yang berkompetisi dalam pilpres, maka capres/cawapres terpilih ditentukan oleh perolehan suara sah terbanyak. MK juga menambahkan, ketentuan pasal 6A ayat (4) UUD 1945 merupakan rangkaian norma yang diatur dan tidak dapat dipisahkan dari konstruksi pasal 6A UUD 1945.

Ada tiga hal yang dapat disarikan dari putusan MK nomor 50/PUU-X11/2014. Pertama, apabila jumlah pasangan capres-cawapres yang mengikuti pilpres lebih dari dua pasangan, dalam menentukan capres-cawapres terpilih diterapkan rangkaian norma pasal 6A ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945. Kedua, jika jumlah pasangan capres-cawapres hanya dua, diterapkan norma pasal 6A ayat (4) UUD 1945 saja. Ketiga, undang-undang yang menjadi pelaksanaan dari norma pasal 6A UUD 1945 harus mengikuti ketentuan yang tercantum dalam pasal 6A UUD 1945 dan putusan MK yang terkait dengan pasal 6A UUD 1945 tersebut.

Dalam Pemilu 2019, pilpres dan pileg dilaksanakan serentak berdasar UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Mengenai penetapan perolehan suara presiden-wakil presiden diatur dalam pasal 416. Jika dibaca dengan saksama, norma pasal 416 UU 7/2017 sama persis dengan norma pasal 159 UU 42/2008. Hanya, sampai saat ini, belum dilakukan pengujian materi terhadap pasal 416 UU 7/2017 itu.

Mungkin saja bakal ada yang melakukan pengujian materi pasal 416 UU 7/2017 sepanjang memiliki legal standing serta kerugian konstitusional secara causaal verband dari pemberlakuan pasal tersebut. Apakah MK akan mempunyai pendapat yang berbeda pada kasus konstitusional yang sama? Jawabannya baru dapat diketahui jika ada yang memohonkan pengujian materi terhadap pasal 416 UU No 7 Tahun 2017.

 

*) Direktur HICON Law and Policy Strategic