Opini JawaPos, 26/4/2019 9.30 wib.

Oleh Syamsul Arifin*

 

PEMBICARAAN via telepon dengan seorang kawan yang pernah menempati posisi penting di pemerintahan lokal, tiga hari jelang pelaksanaan Pemilu 2019, bisa dikatakan sebagai bagian dari puncak gunung es masalah politik elektoral. Kawan saya rupanya tahu bahwa saya menjadi bagian dari tim salah satu calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Saya diminta, untuk tidak mengatakan didesak, agar melakukan konsolidasi untuk memobilisasi pemilih.

Yang membuat kaget, rupanya mobilisasi tidak bisa dilakukan dengan “tangan kosong”. Kawan saya memberi sinyal yang begitu jelas, konsolidasi perlu distimulasi dengan uang. Saya tidak mengiyakan, kendati tidak menolak tegas ajakan itu, sebab calon anggota DPD yang juga berkawan dengan saya tidak memiliki sumberdaya yang memadai, di samping karena pertimbangan moral.

Dikatakan sebagai puncak gunung es karena memang mudah terlihat dan selalu terjadi dalam politik elektoral. Ditilik dari jumlah, uang yang disita Bawaslu Ponorogo yang kemudian disebut sebagai “uang serangan fajar” yang bersumber dari calon anggota legislatif (Jawa Pos, 17/4/2019) masih kalah jauh bila dibandingkan dengan jumlah uang yang disiapkan Bowo Sidik Pangarso, calon anggota legislatif dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah II, yang diduga oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memenuhi hajat yang sama: “serangan fajar”. Bowo yang terendus dan dicokok KPK akhir Maret lalu berhasil mengumpulkan uang Rp 8 miliar, sementara di Ponorogo hanya berjumlah Rp 66 juta.

Dua temuan dari dua tempat yang berbeda itu semakin melengkapi bukti bahwa perpolitikan di tanah air tidak bisa jauh dari praktik lancung. Praktik kotor semacam ini bukan terjadi “kemarin sore”, tapi telah berlangsung sangat lama sehingga tidak heran bila dikatakan telah menjadi budaya.

Dengan menyebut sebagai budaya, sama halnya dengan mengatakan bahwa masyarakat telah menerima sebagai hal yang biasa, tindakan yang tidak mengandung implikasi moral. Fenomena inilah yang disebut dengan banalitas. Praktik bagi-bagi uang atau lazim disebut “serangan fajar” yang dilakukan banyak politikus sejatinya merupakan tindakan yang tidak terpuji, bahkan merupakan suatu kejahatan, tapi lalu dimaknai sebagai tindakan yang wajar, tidak saja oleh politikus itu sendiri, juga oleh penerima.

Di mana letak kejahatannya? Pertama terletak pada muasal uang yang diperoleh pelaku. Dari serangkaian operasi tangkap tangan (OTT) KPK, muasal uang yang diperoleh politikus berkat transaksi yang dilakukan dengan pihak tertentu dengan cara menggunakan posisi dan pengaruhnya untuk memuluskan kepentingan tertentu yang pada gilirannya memberikan keuntungan secara pribadi. Dalam praktik semacam ini telah terjadi apa yang dikatakan oleh World Bank, “An abuse of public power for private gains”.

Kendati secara moral dinilai dengan tegas sebagai tindakan negatif, lalu ada pula pranata baik berupa kelembagaan maupun aturan yang berusaha mencegah dan menindaknya, tetap saja rangkaian praktik lancung itu seperti sulit menemukan kata akhir karena telah berkembang menjadi banalitas. Sosiolog Selo Soemardjan (1915-2003) pernah mengatakan dengan tegas bahwa korupsi merupakan penyakit ganas yang menggerogoti kesehatan masyarakat lazimnya penyakit kanker yang setapak demi setapak menghabisi daya hidup manusia.

Upaya mencegah keterjangkitan penyakit ganas seperti dinyatakan Selo Soemardjan meniscayakan langkah-langkah mendasar berikut ini. Pertama, diperlukan revolusi mental para politikus dalam memaknai kekuasaan. Sejauh ini politikus kita telah begitu canggih melakukan aktivitas politik, persis seperti rumusan definisi klasik Harold Dwight Lasswell, “Politics as who gets what, when, and how?”.

Tapi, ada pertanyaan yang memiliki implikasi mendasar yang hilang dari rumusan tersebut, yaitu why, mengapa? Kekuasaan adalah hal utama yang ingin diraih dalam politik. Namun, untuk apa kekuasaan itu? Profesor filsafat dari University of Notre Dame pernah mengingatkan betapa kekuasaan (power) bersama dengan uang (money), kesohoran atau selebritas (fame), dan kedudukan (status), alih-alih dijadikan sarana, malahan ditingkatkan statusnya menjadi tujuan sebagai simbol apa yang dalam filsafat Yunani disebut dengan arete, kesuksesan.

Langkah mendasar kedua yang perlu dilakukan adalah mengubah secara mendasar pola interaksi antara politikus dan tentu partai politik dengan warga. Sejauh ini interaksi antara politikus dan parpol terjadi hanya beberapa saat jelang pemilu. Dalam beberapa literatur pengantar ilmu politik dikatakan, partai politik antara lain memiliki fungsi normatif mengedukasi warga agar memiliki keberdayaan dalam menjalankan fungsi kewargaan dalam dimensi partisipasi.

Fungsi normatif-edukatif yang kudu dijalankan oleh partai politik tidak bisa dengan cara instan dan temporal, misalnya hanya beberapa bulan, bahkan dalam hitungan minggu jelang pemilu. Dengan kondisi yang sengaja dibiarkan mengambang, warga lalu menjadi sasaran empuk praktik lancung dengan modus “serangan fajar”.

Langkah mendasar terakhir yang perlu dilakukan yang lebih tertuju kepada parpol adalah parpol harus mau mengubah transaksi-transaksi tidak sehat yang menyandera mereka yang berkompetisi di arena politik elektoral, sebagai akibat dari ketidakberdayaan dan ketidakmandirian dari segi keuangan. Maka, untuk memperkuat pendanaan parpol, politikus sendiri acap kali menjadi “korban” partai politik melalui transaksi apa yang sering disebut dengan “uang mahar”. Selama belum terjadi perubahan mendasar, kualitas demokrasi kita baru sebatas prosedur, yang rentan oleh praktik lancung yeang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadaban demokrasi.

 

*) Wakil rektor I dan guru besar Universitas Muhammadiyah Malang