Opini JawaPos, 27/4/2019 10.00 wib.

Oleh Ari Susanto*

 

PEMILU telah usai. Namun, emosi belum juga terurai. Jika dibiarkan, hal itu tentu akan mengarah pada ketegangan yang berlarut dan tidak kunjung surut, bahkan bisa-bisa mengarah pada gelombang perpecahan (disintegrasi bangsa).

 

Sumber Ketegangan

Ada beberapa hal yang membuat ketegangan politik kebangsaan terus berlangsung. Pertama, klaim kemenangaan atas hasil survei quick count. Lembaga-lembaga survei eksternal seperti Lingkar Survei Indonesia (LSI), Litbang Kompas, Indobarometer, Kedai Kopi, Charta Politika, dan Poltracking Indonesia mengumumkan hasil quick count (QC) mengunggulkan pasangan nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) dan Ma’ruf Amin. Hasil QC tersebut tentu dirasa merugikan pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno sebagai pihak yang kalah.

Pasangan 01, dengan hasil QC eksternal, tentu sangat diuntungkan sehingga tidak melakukan respons yang agresif, tetapi cenderung menenangkan. Lain halnya dengan kubu 02 yang merasa dirugikan sehingga melakukan perlawanan (resistansi) dengan mengumumkan hasil survei internalnya. Berdasar hasil survei internal, pasangan calon nomor urut 02 mengungguli pasangan calon nomor urut 01. Klaim kemenangan yang berlandas hasil survei internal itu tentu membuat suhu politik kian panas.

Kedua, delegitimasi penyelenggara pemilu. Klaim kemenangan di atas tentu berimbas pada kepercayaan (trust) terhadap penyelenggara pemilu seperti KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Deklarasi kemenangan merupakan perlawanan terhadap penyelenggara pemilu. Di sinilah terjadi proses yang secara langsung mendelegitimasi KPU dan Bawaslu. Beragam narasi negatif pada akhirnya menyerang KPU. KPU dianggap tidak profesional, KPU memihak pasangan tertentu, KPU tidak netral, KPU disalahkan, dan beragam konten negatif lainnya. Mengapa bangsa kita lebih mengedepankan rasa paling tahu dan benar, mengumpat, serta menarasikan negatif dibandingkan sabar dan tetap fokus menunggu hasil dari KPU. Jika merasa ada kecurangan (sengketa pemilu), bukankah konstitusi mengamanatkan untuk melakukan gugatan?

Ketiga, media sosial (medsos) yang kumuh menjadi hakim. Di era teknologi informasi ini, masyarakat dengan mudah mendokumentasikan atau bahkan membuat konten digital bohong, palsu, atau manipulasi atas peristiwa yang terjadi. Pascapilpres, beredar luas di media sosial berbagai foto, video, meme, pernyataan tokoh, dan berita pilpres yang bermuatan perlawanan. Narasi perlawanan itu tertuju pada hasil QC, KPU yang memihak, survei internal yang valid, survei eksternal yang penuh kebohongan dan telah dibayar, serta narasi lainnya. Masyarakat lupa bahwa sengketa pemilu dapat diselesaikan melalui perlawanan jalur hukum. Bukan sebaliknya, menjadi corong kosong mengumbar di media sosial sehingga media sosial kini menjadi sangat kumuh dan kotor. Media sosial telah menjadi hakim bagi mereka yang lupa hukum dan tidak percaya lagi terhadap penyelenggara pemilu.

Keempat, narasi negatif para elite nasional. Faktor pendukung memanasnya pascapilpres adalah pernyataan para elite nasional. Elite nasional menarasikan bahwa pilpres penuh kecurangan dan kebohongan. Seharusnya, jika ada indikasi demikian, elite tidak perlu gegabah mengeluarkan pernyataan yang menambah tensi politik kian panas. Elite seharusnya jauh lebih paham bahwa keputusan KPU belum keluar. Jika diyakini dan benar ada kecurangan yang merugikan salah satu pasangan calon, lagi-lagi ada jalur hukum yang bisa ditempuh. Elite lupa menjadi negarawan, memilih menjadi politisi semata yang menghendaki kemenangan yang berlanjut.

 

Taat Konstitusi

Indonesia adalah negara hukum. Tentu segala kebijakan dilandasi amanat konstitusi (UUD, UU, dan peraturan lainnya). Begitu pula dengan pelaksanaan pemilu. Pelaksanaan pemilu hingga penyelesaian sengketa pemilu telah diatur UU.

Bangsa Indonesia pascapilpres seharusnya jauh lebih memahami apa yang harus dilakukan untuk menjaga kenyamanan dalam berbangsa dan bernegara. Setidaknya ada dua hal yang perlu dilakukan bangsa Indonesia. Pertama, menunggu pengumuman resmi dari KPU. Bangsa Indonesia seharusnya menunggu hasil keputusan resmi KPU sebagai legitimasi kemenangan atas pilpres. Sebab, konstitusi mengamanatkan KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu dan juga lembaga yang resmi mengumumkan hasil kemenangan pilpres dan pileg.

Kedua, menjadikan konstitusi sebagai panglima. Jika terjadi sengketa pemilu sebagaimana narasi negatif di berbagai media sosial, seharusnya semua pihak mengambil jalur hukum. Konstitusi telah memberikan pedoman bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dengan demikian, jika ada sengketa pemilu, konstitusi mengarahkan untuk melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Memilih taat konstitusi adalah jalan merajut keindonesiaan pascapemilu. Membuat iklim kebangsaan menjadi kondusif, aman, dan damai.

Lantas, mengapa bangsa Indonesia tidak kunjung mengakhiri pertikaian dan konflik pascapemilu menggunakan pendekatan hukum? Masihkah harus mengedepankan ego sektoral sehingga lupa dan bahkan meninggalkan logika penalaran serta konstitusi sebagai aturan dan kaidah? Memilih taat konstitusi adalah jalan terbaik menuju Indonesia yang damai, aman, dan tenteram.

 

*) Ketua DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah