Opini JawaPos, 29/4/2019 8.30 wib.

Oleh Nyarwi Ahmad*

 

TAHAPAN penghitungan hasil Pilpres dan Pileg 2019 belumberakhir. Duka mendalam masih dirasakan anggota keluarga KPPS dan penyelenggara pemilu lainnya yang meninggal selama proses Pemilu 2019. Meski demikian, beberapa (elite) parpol di luar pengusung Jokowi-Ma’ruf Amin tampak mulai tergoda ataupun digoda untuk segera lompat pagar.

Mengapa tidak banyak parpol di negeri ini yang tertarik dan bertahan menjadi kekuatan politik oposisi? Seberapa jauh fenomena itu berdampak pada perkembangan demokrasi di Indonesia?

 

Krisis Budaya Oposisi

Pascapilpres 2004, 2009, dan 2014, kita menyaksikan mayoritas partai terus berebut pintu masuk untuk bergabung ke barisan pemenang. Tidak banyak parpol yang dengan sadar dan sengaja berkumpul dan memperkuat barisan oposisi. Hal ini tak lepas dari sejumlah faktor. Pertama, mayoritas pimpinan parpol di negeri ini tampaknya masih dilanda ketakutan untuk tidak mendapatkan sumber daya ekonomi dan politik dari institusi negara dan pemerintah. Menjadi barisan rezim penguasa masih dianggap sebagai solusi jitu untuk mengamankan akses atas sumber daya tersebut.

Kedua, beragam jenis aktivitas politik yang bersifat/bernuansa “oposisi” diyakini belum menjadi pilihan yang menarik bagi pemilih. Sebagian kalangan yang belum “move on” dari indoktrinasi rezim Orde Baru bahkan masih menyamakan oposisi dengan makar. Padahal, keduanya jelas berbeda. Akibatnya, di tengah rendahnya pemahaman dan literacy elektoral/pemilih atas sistem demokrasi, para elite parpol kian sulit untuk tertarik menjadi bagian kelompok politik oposisi.

Ketiga, ketidakpastian sumber daya finansial politik juga menjadikan budaya oposisi tidak populer di negeri ini. Maraknya politik uang dan meningkatnya kebutuhan finansial elite-elite parpol dalam membiayai kegiatan politik, kampanye, dan pemenangan dalam pemilu juga menjadi faktor yang tak kalah penting. Absennya dukungan/sumbangan finansial para pemilih ke organisasi partai menyebabkan para elite partai enggan masuk ke barisan oposisi dan terpaksa untuk “puasa politikā€ lima tahunan.

Kondisi di atas menunjukkan bahwa kita masih mengalami krisis budaya (ber-)oposisi. Hal ini tentu tidak sehat bagi perkembangan demokrasi kita di masa depan. Sebab, eksistensi dan perkembangan sistem demokrasi di setiap negara ditentukan oleh sejumlah syarat dan kondisi. Selain adanya kebebasan pers/media, kebebasan untuk berekspresi, berafiliasi, dan mendirikan partai politik, adanya sistem kepartaian dan pemilu yang demokratis merupakan kondisi penting yang memungkinkan sistem demokrasi berkembang dengan baik di setiap negara. Hanya, syarat ini tentu belum cukup. Dalam sistem demokrasi, kekuatan politik oposisi juga diperlukan dan penting untuk dikembangkan agar check and balance bisa dilakukan untuk menjaga dan mengontrol rezim politik yang berkuasa.

 

Jebakan Rutinitas Demokrasi Elektoral

Absennya oposisi di negeri ini kian memperkuat asumsi bahwa kita kian terus berputar dalam rutinitas demokrasi elektoral. Kita dengan mudah menyaksikan kontestasi politik antar-(elite-elite) partai dan pesta demokrasihanya pada saat pemilu. Namun, sulit menyaksikan proses demokrasi berlangsung dengan baik ketika rezim politik mengelola kekuasaarnya pascapemilu.

Indonesia memang bukan sebuah negara demokrasi yang sudah sangat dewasa. Tapi, banyak negara demokrasi seusia dengan kita yang sudah tak terhitung jatuh bangun dalam usahanya mengembangkan sistem demokrasi. Bahkan, sejumlah negara yang usia kematangannya dalam berdemokrasi seperti kita, masih sulit untuk keluar dari bayang-bayang kekuasaan rezim otoritarian.

Memang, jika dibandingkan masyarakat di negara-negara di wilayah tersebut, kita masih cukup beruntung. Pasca-1998, rezim otoritarian tidak lagi bisa sepenuhnya bercokol di negeri ini. Sebab, sistem kepartaian dan model pemilu yang lebih demokratis terus-menerus kita kembangkan. Adanya sistem pemilu legislatif dengan basis pemilihan suara terbanyak telah memungkinkan bagi siapa pun warga negara yang dukungan elektoralnya kuat untuk terpilih sebagai anggota legislatif. Juga, sistem pemilu presiden secara langsung dapat membuka jalan bagi siapa pun yang memiliki potensi dan track record politik yang luar biasa untuk dipilih sebagai capres-cawapres dan menjadi pasangan presiden dan wakil presiden.

Kematangan dan kestabilan kita dalam berdemokrasi sudah cukup teruji. Terbukti, sejak 1999 penyelenggaraan pemilu legislatif dengan sistem demokratis dan sejak 2004 pileg dan pilpres yang lebih demokratis telah dijalankan di negeri ini. Dengan segala macam kelemahan yang ada, rangkaian pemilu tersebut telah menghasilkan sejumlah elite yang mewakili rakyat di negeri ini untuk menjalankan fungsinya di lembaga legislatif dan eksekutif.

Perkembangan di atas menunjukkan bahwa kita sudah tumbuh sebagai negara demokrasi. Kendati demikian, kita mungkin belum sepenuhnya mencapai prasyarat negara dengan sistem demokrasi liberal sebagaimana yang dirumuskan Marc F. Platnerr (1998) dan Larry Diamond (2017). Mengacu pada pendapat Larry Diamond (2002), yang baru kita capai mungkin masih sebatas menjalankan elektoral demokrasi.

Pada tahap ini, apa yang kita capai sebenarnya sudah cukup bagus. Hanya, hal ini jelas tidak cukup. Sejumlah kelemahan masih hadir di depan mata. Sebagai contoh, pesta demokrasi di negeri ini menjadi medan arisan barisan dinasti politik Elektoral demokrasi yang kita jalankan juga belum mampu membatasi tangan-tangan oligarki, baik secara langsung maupun tidak langsung. Terbukti, terus bercokol atau bahkan membajak kekuasaan institusi-institusi politik dan kekuasaan di negeri ini. Kegagalan dalam mengatasi persoalan tersebut menjadikan kita terjebak dalam tahapan elektoral demokrasi semata. Akibatnya, kita terus gagal dalam mengembangkan sistem demokrasi liberal yang diperlukan untuk mencapai apa yang telah dicita-citakan para pendiri negeri ini.

 

*) Dosen Komunikasi dan Marketing Politik UGM Yogyakarta