Opini JawaPos, 30/4/2019 9.00 wib.

Oleh Suparto Wijoyo*

 

BANJIR dan Longsor Putus Akses Antarkota. Itulah berita utama Jawa Pos Senin (29/4) yang merekam tragedi air bah di wilayah Bengkulu setelah hujan deras sejak Jumat (26/4) dengan korban: 17 orang meninggal, 9 orang hilang, 2 luka berat, 2 luka ringan, 12.000 mengungsi, dan merusak 184 rumah serta 7 fasilitas pendidikan. Pedih perih akibat banjir ini dirasakan setarikan napas di hari yang sama oleh warga ibukota Indonesia: 17 titik permukiman di Jakarta Tunur dan Jakarta Selatan mengalami banjir dengan ketinggian 10-160 sentimeter, ribuan orang menjadi pengungsi. Pada Sabtu (27/4) longsor juga terjadi di Citeureup, Kota Cimahi, yang menewaskan 2 anak dan melukai 6 orang.

Pemberitaan tentang banjir pun saya apresiasi sebagai bagian dari dialog ekologis dalam menawarkan solusi, di saat publik tengah jenuh dengan warta “kegaduhan pemilu”. Banjir di Jakarta dan Bengkulu sontak membawa ingatan atas banjir yang membandang di Madiun, Ngawi, Nganjuk, Bojonegoro, Pacitan, Tuban, Gresik, dan Lamongan sampai hari ini. Titik-titik geografis Jawa Tengah, Jogjakarta, dan Jawa Barat juga tidak luput dari banjir dengan konklusi sumbang bermula dari derasnya curah hujan. Manggarai dan Manggarai Barat, NTT, mencatat sebanyak enam orang tertimbun longsor sewaktu diguyur hujan selama empat hari (4-7 Maret 2019).

Hujan yang melanda Sulawesi Selatan secara maraton (21-22 Januari 2019) memberikan jejak derita yang “napak tilas” di 201 desa yang tersebar di Jeneponto, Maros, Gowa, Makassar, Soppeng, Wajo, Barru, Pangkep, Sidrap, Bantaeng, Takalar, Selayar, maupun Sinjai. Puluhan jiwa melayang dan mengakibatkan 559 rumah rusak, 13.808 hektare sawah terendam, serta merusak puluhan fasilitas umum dan fasilitas sosial.

Realitas demikian menorehkan pesan betapa banyak pekerjaan yang harus diemban presiden produk pemilu 17 April 2019. Kondisi ekosistem Nusantara benar-benar sedang dirongrong melalui alih fungsi hutan yang nyaris tak terkendali. Misalnya, hutan Jawa yang lestari hanya tersisa 14% dan yang 65-86% mengalami ancaman deforestasi dengan perambahan yang menggila. Pemegang otoritas mutlak belajar sejarah tata ruang negara yang toleran terhadap keliaran planologis yang pada akhirnya menghasilkan bencana banjir dan longsor. Terdapat kesan umum bahwa tata ruang dikelola dengan menggadaikan ilmu dan hukum lingkungan demi penghambaan terhadap kehendak ekonomi belaka.

Konsepsi pembangunan berkelanjutan telah mengajarkan agar pemanfaatan ruang disusun berbasis nilai-nilai lingkungan dengan kecerdasan ekologis. Wilayah ruang dipilah dalam bingkai integrasi ekologis, ekonomi, sosial-budaya, dan kerakyatan (demokrasi). Wilayah yang secara ekologis sebagai kawasan konservasi wajib dikembangkan dan bukannya dialihfungsikan menjadi lahan properti atau kawasan industri. Lahan pertanian diproteksi secara maksimal agar tidak berubah fungsi sebagai areal industri. Hutan yang gundul dihijaukan dengan monitoring yang ketat dengan menindak tegas penjarahan (environ mental law enforcement). Tata ruang haruslah berorientasi kepentingan lingkungan, ekonomi, dan sosial secara seimbang, bukan berjargon: demi uang semua gampang.

Sudah lama rakyat menyaksikan “industri masuk desa” dengan membujuk rakyat menjual sawah ladangdan diajak menyalahgunakan ruang secara terang-terangan. Undang-Undang Penataan Ruang kerap “ditendang” sambil mengakali mencari pasal-pasal yang “berlubang”. Sadarilah bahwa tata ruang adalah pertaruhan penyelamatan masa depan kita. Siapa yang akan menjadi pemenang, investor yang “protektor” ataukah yang “predator” terhadap lingkungan? Dari pemilu ini tersemat mandat kebutuhan kepemimpinan yang berspirit “wali lingkungan”.

Siapa pun yang memasuki gelanggang kekuasaan harus bersedia “menghambakan diri” kepada kepentingan lingkungan. Dalam bahasa yang sangat religius sesungguhnya tata ruang merupakan bagian dari tatanan teologis, sehingga siapa yang menzalimi ruang adalah sama dengan melawan Tuhan. Tuhan telah mencipta ruang semesta ini sesuai dengan peruntukannya. Ada gunung-gunung, ada pula dataran yang menghampar serta samudra yang bergelombang. Ada tanah pesisir dan ada tanah bebatuan. Gunung biarlah berdiri tegak menjadi paku bumi yang teguh. Cegahlah mengepras gunung dan menambang isinya seperti “cek kosong” tanpa reklamasi. Sungai biarlah mengalirkan air yang jernih dan jangan dikotori selaksa aliran jelaga penuh duka. Bumi biarlah menghijau dengan sawah ladangnya dan jangan disesaki gedung-gedung pergudangan. Merupakan suatu keanehan apabila ada penguasaan lahan yang bertentangan dengan nalar keadilan, ada gunung yang dipotong, dan ada danau yang terpotret menjulang dengan tailing tambang.

Warga negara yang kebanjiran tentulah merasakan ketidaknyamanan atas kenyataan telanjang penyerobotan tata ruang wilayah yang “dimaafkan”. Mari belajar dari kegerahan warga metropolitan dunia yang senantiasa menjadi tumbal kepiluan kota dengan ungkapan vulgar yang sinis sebagaimana ditulis Kunstter (1996): tragic sprawl scope of cartoon architecture, junked cities and ravaged country side. Penataan ruang setiap teritorial membutuhkan perubahan arah paradigmatik pemegang kekuasaan dari “gandrung keuangan” ke arah kesadaran lingkungan Kita semua tidak hendak menyaksikan daerah-daerah itu tergelincir menjadi kota kerdil yang membunuh dirinya sendiri. Apabila demi uang segala aturan di terjang, tata uang diunggulkan dari tata ruang, yakinlah banjir kan selalu datang.

 

*) Akademisi lingkungan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya