Opini JawaPos, 5/7/2019 9.00 wib.

Oleh Finsensius Yuli Purnama*

 

MUDDE dan Kaltwasser (2017) menyebut populisme sebagai kata kunci utama dalam politik abad ke-21. Dalam kurun waktu 150-an tahun, populisme telah bergerak dari kelompok kecil elite Rusia Tsar, menyebar di sebagian Amerika, dan bergerak di berbagai wilayah di Asia dalam sebuah fenomena politik yang beragam. Inilah yang disebut oleh Mudde (2017:40) sebagai era kebangkitan populisme.

Populisme terbentang dari gerakan para petani (praire populism) hingga masuk dalam gerakan politisi yang mengatasnamakan pembela rakyat (populis) dan menentang kaum elite yang diklaim sebagai korup, menyalahgunakan kekuasaan, dan memeras rakyat. Belakangan berkembang technopopulism yang mencampur ide populisme dengan keterlibatan media sosial yang tinggi. Mengutip Laclau & Mouffe, populisme sebagai penanda mengambang selalu diartikulasikan dengan berbagai ideologi lain.

Bagaimanakah preferensi populism dua kandidat atas demokrasi dalam Pilpres 2019 dan ekses dari keterlibatan media sosial dalam gerakan populisme?

 

Seteru Dua Populis

Politisi populis bukanlah hal baru di Indonesia. Soekarno dengan Marhaenisme-nya disebut oleh Liddle (2019) sebagai pemimpin populis klasik. Dengan cerita klasik tentang seorang petani kecil, Pak Marhen, Soekarno berhasil mengangkat solidaritas rakyat berdasarkan ide tentang anti-kapitalisme dan anti-imperialisme. Begitu pula Megawati Soekarnoputri yang dijuluki oleh Aspinal (2010) sebagai Princes of Populism. Pidato Megawati dalam Kongres PDIP di Bali pada 6 April 2010 adalah momen artikulasi komitmennya pada ”wong cilik” dan ”keutamaan kolektif”.

Dalam konteks Pipres 2014 dan berlanjut pada Pilpres 2019, Indonesia memiliki kekhasan dengan munculnya dua kandidat populis: Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Di negara lain, tokoh populis muncul sebagai penantang kemapanan dalam jumlah tunggal (Hugo Chavez di Venezuela, Thaksin Shinawatra di Thailand, Narendra Modi di India, ataupun Alexia Tsipras di Yunani).

Jokowi dan Prabowo tampil sebagai alternatif yang menjawab kekecewaan publik atas presiden sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono. Perbedaan mendasar di antara keduanya adalah pada sikap mereka atas demokrasi. Aspinal dan Mietzner (2014) menyebut Prabowo sebagai populis klasik yang mengutuk sistem demokrasi dan memimpikan negara kuat dan otoriter. Hal itu berlanjut pasca pilpres. Berbagai klaim dan tuduhan yang tidak disertai bukti yang kuat dari tim BPN dalam sidang sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi juga mengingatkan kita pada praktik McCarthyism (dari Senator Josep McCarthy) yang sering melontarkan tuduhan tanpa bukti yang empiris. McCarthyism muncul sebagai salah satu gerakan populisme pada 1950-an (Shils dan Lipset) yang merupakan artikulasi dari antikomunis kala itu.

Di sisi lain, Jokowi memiliki sosok lite-populism yang identik dengan wong cilik: masyarakat miskin dan orang-orang pedesaan. Penghargaan atas demokrasi dan karakter yang identik dengan mayoritas pemilih tersebut dilihat sebagai kekuatan yang mengantarkan kemenangan Jokowi. Kemenangan Jokowi dengan margin 6,3 persen pada 2014 oleh beberapa penulis dimaknai sebagai hampir gagalnya demokrasi dan kemenangannya pada 2019 disebut sebagai kemenangan demokrasi.

 

Banalitas Demokrasi

The Economist edisi November 2017 menulis bagaimana media sosial: Facebook, Twitter, dan YouTube hadir sebagai ancaman tantangan demokrasi. Hal itu dapat dicermati pada mengerasnya polarisasi di tingkat akar rumput yang diamplifikasi oleh media sosial. Dalam konteks Indonesia, Pilpres telah memunculkan istilah cebong-kampret untuk menyebut netizen lain yang dianggap pro-Jokowi atau pro-Prabowo. Ross Tapsell (2019) mengutip data dari Drone Emprit menyebut polarisasi tersebut adalah sebuah paradoks janggal: di satu sisi tidak ada platform kebijakan yang berbeda atau saling serang secara signifikan, di sisi lain banyak ahli menyebut terjadinya polarisasi. Polarisasi dikonfirmasi dengan berbagai klaim dan wacana. Dalam wawancaranya dengan New Mandala, 4 Maret 2019, Sandiaga Uno menyatakan bahwa kondisi negara sedang terpecah dan ingin segera diperbaiki pascapemilu. Bahkan, muncul wacana KPU akan membentuk Komite Damai dalam debat ketiga di TV.

Kejanggalan dua fakta tersebut dijelaskan Tapsell sebagai polarisasi pada tataran diskursus media sosial yang mendorong perpecahan di masyarakat. Fenomena tersebut bukanlah hal baru. Kampanye Pilpres 2014 dan Pilgub Jakarta 2017 dituding sebagai bagian dari wacana kampanye di media sosial yang diwariskan hingga sekarang. Template frame foto dengan Tulisan ’’I stand on the right side” sangat populer di kalangan pendukung Jokowi pada Pilpres 2014.

Populisme dengan penggunaan media sosial yang sangat dominan telah memunculkan sebuah bentuk baru dari populisme yang disebut oleh Deseriis (2017) sebagai technopopulism, yakni sebuah percampuran wacana populisme dengan technolibertarianism. Karakter media sosial yang digerakkan oleh filter bubble dengan algoritmanya telah mengelompokkan tiap individu berdasar kesukaan mereka. Maka, ruang bebas yang disebut media sosial tersebut telah mewujud menjadi media kelompok minat politik. Dengan kata lain, technopopulism dalam konteks itu telah mendorong tumbuhnya demokrasi yang banal.

Dalam konteks tersebut, diperlukan langkah-langkah yang dapat menjembatani dua kelompok. Apa yang dilakukan The Guardian sesaat sebelum pilpres di Amerika dengan menerbitkan rubrik Burst Your Bubble kiranya dapat ditiru. Majalah dengan mayoritas pembaca dari kalangan liberal tersebut diajak untuk melihat berbagai artikel dan rekomendasi website dari sudut pandang konservatif.

 

*) Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, mahasiswa doktoral Media & Cultural Studies Universitas Gadjah Mada