Opini JawaPos, 12/7/2019 10.00 wib.

Oleh Reza Indragiri Amriel*

 

Sudah berpekan-pekan Ratna Sarumpaet menjalani persidangan kasus penyebaran berita bohong. Majelis hakim di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan dalam sidang kemarin (11/7) telah memvonisnya bersalah dan menjatuhkan hukuman dua tahun penjara. Ratna dianggap terbukti melakukan tindak pidana penyebaran berita bohong sebagaimana yang dituntut jaksa. Perlukah Ratna dipenjara? Pertanyaan itu kian relevan karena perbuatan Ratna tidak tergolong sebagai kejahatan dengan kekerasan.

Secara kualitatif, ada ungkapan bahwa kondisi manula (manusia lanjut usia) acap kali merapuh ke usia kanak-kanak. Regresi ekstrem semacam itu memang terkesan agak bombastis. Tapi pastinya, tidak ada penjara yang dibangun dengan pertimbangan khusus tentang keberadaan napi manula di dalamnya.

Hukuman terhadap pelaku tindak kriminal dimaksudkan untuk dua hal. Pertama, mencegah terpidana mengulangi perbuatannya. Kedua, melindungi korban (spesifik) dan masyarakat (umum) agar tidak mengalami viktimisasi berulang oleh pelaku. Sanksi yang dikenakan bagi para pelaku pidana secara mendasar berpulang pada filosofi penghukuman yang dianut tiaptiap negara. Di Indonesia, sebutan eufemistis bagi penjara adalah lembaga pemasyarakatan (lapas). Penamaan tersebut menyiratkan bahwa Indonesia menganut filosofi rehabilitasi ataupun reintegrasi. Dengan filosofi tersebut, negara tidak akan berhenti pada persoalan ”napi dibikin sesakit apa”. Filosofi rehabilitasi memandang napi sebagai individu yang tengah sakit. Karena sakit, dia harus diobati, disembuhkan. Semakin jauh si napi dari penyakitnya, semakin kecil potensinya untuk kambuh atau mengulangi perbuatan jahatnya.

Filosofi reintegrasi lebih jauh lagi, mendorong negara untuk menemukan jalan agar napi bisa kembali ke tengah-tengah masyarakat sebagai warga negara yang lebih bertanggung jawab.

Alhasil, kalau memang rezim penghukuman Indonesia adalah rehabilitasi ataupun reintegrasi sebagaimana yang terkandung dalam sebutan ”lembaga pemasyarakatan”, sungguh mulia untuk menimbang ulang keberadaan Ratna Sarumpaet dan para napi manula lain di dalam hotel prodeo.

Bukan hanya alasan sentimental kemanusiaan tentang kondisi napi manula yang relevan untuk dipertimbangkan. Secara ekonomis, regulasi tentang sanksi selain pemenjaraan bagi napi manula juga menghasilkan efisiensi yang tidak kecil.

Di negara seperti Amerika Serikat (AS), biaya yang dikeluarkan untuk tahanan atau napi manula USD 72 ribu. Itu setara dengan biaya tiga napi nonmanula.

Pada napi yang berusia lebih dari 59 tahun, pengulangan aksi kejahatan dilakukan hanya oleh 2 persen dari keseluruhan napi. Untuk usia 60 tahun dan seterusnya, residivisme 0 persen.

Artinya, tahanan maupun napi manula sesungguhnya adalah populasi dalam penjara dengan kebutuhan termahal, tapi punya potensi residivisme terendah. Daya sedotnya terhadap anggaran negara sungguh luar biasa, tapi ancaman berulangnya bagi orang banyak ternyata –bisa dibilang– tak ada apa-apanya.

Di penjara-penjara se-Indonesia per Oktober 2018 tercatat, 4.408 warga binaan pemasyarakatan lanjut usia. Berdasar data Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM), biaya makan bagi napi pada tahun yang sama Rp 1,391 triliun. Itu baru biaya makan. Apalagi, berdasar praktik di banyak negara, biaya pemenuhan kebutuhan khusus bagi napi manula bisa melipatgandakan anggaran negara. Penghematan besar-besaran akan diperoleh andai ”perlakuan istimewa” bisa dikenakan bagi (kebanyakan) napi manula di tanah air.

Kita seolah terkenang dengan Presiden B.J. Habibie atas permasalahan tersebut. Kebijakan Habibie untuk mengeluarkan sejumlah napi manula dari lapas (geriatric parole) menunjukkan senyatanya negara sejak dulu punya keinsafan bahwa penjara bukan unit geriatrik. Selentingan kabar, Ditjen Pemasyarakatan pernah menjalankan crash program dengan salah satu sasaran napi (warga binaan lapas) manula. Tapi, program tersebut hanya berlangsung beberapa tahun sampai kemudian dihentikan tanpa kejelasan. Boleh jadi, adanya napi manula seperti terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba’asyir memunculkan persoalan tersendiri bagi kelanjutan penerapan crash program yang dimaksud. Karena itu, negara perlu menentukan jenis-jenis kejahatan yang bisa disasar program non pemenjaraan bagi napi manula. Juga, perlu dibahas bentuk-bentuk pembatasan aktivitas yang perlu dikenakan kepada napi manula di luar penjara.

 

Perspektif Hakim

Dalam kebanyakan, bahkan di seluruh persidangan, ahli biasanya dihadirkan untuk memberikan penjelasan dari sisi keilmuan mengenai seluk-beluk perilaku jahat si terdakwa. Keterangan ahli dapat menjadi referensi hakim sebelum menjatuhkan vonis dan menentukan beratnya hukuman agar setimpal dengan perbuatan si terdakwa. Tampaknya kini, dalam kasus-kasus pidana dengan manula sebagai terdakwa, juga dibutuhkan agenda pemeriksaan ahli yang berkisar tentang kompleksitas penghukuman. Keterangan ahli dengan tema spesifik tersebut dapat membantu hakim untuk tidak lagi berpusat pada kesesuaian antara hukuman dan perbuatan si terdakwa, melainkan lebih memikirkan jenis hukuman sesuai dengan kemanfaatannya bagi si terdakwa serta bobot ancaman si terdakwa terhadap orang banyak di waktu mendatang. Cara berpikir seperti itu –sekali lagi– lebih selaras dengan filosofi rehabilitasi dan reintegrasi.

Ambil contoh kasus Ratna Sarumpaet. Dia bisa saja dinyatakan bersalah oleh hakim. Tapi, vonis sedemikian rupa tidak lagi mutlak harus disertai dengan putusan mengirimnya ke balik jeruji besi. Wallahu a’lam.

 

*) Alumnus Psikologi Forensik The University of Melbourne