Opini JawaPos, 24/7/2019 9.00 wib.

Oleh Achmad Murtafi Haris*

 

ADA ucapan Muhammad Abduh yang terkenal yang sering di-quote oleh para penceramah: ’’Saya pergi ke Barat, saya melihat Islam di sana tapi tidak melihat muslim. Saya pergi ke negara-negara Arab, saya melihat muslim di sana tapi tidak melihat Islam’’. Ucapan ini adalah kritik dari sang inspirator pembaruan Islam dunia asal Mesir terhadap kenyataan yang ada dalam kehidupan umat Islam yang justru tidak sesuai dengan syariat Islam.

Sementara mereka yang di Eropa, yang notabene nonmuslim, justru menjalankan apa yang diperintahkan oleh Islam. Tentunya, hal yang dimaksud bukanlah dalam perkara ibadat (ritual) yang berisi tata cara beribadah kepada Allah atau seputar hablunminallah. Tapi muamalat, yaitu perkara duniawiyah terkait hubungan manusia dengan manusia: hablunminannas.

Dalam hal ini, Islam mengajarkan hak dan kewajiban yang harus dijalankan untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia. Jika dilanggar, sang pelaku akan menerima konsekuensinya dan bisa beperkara di hadapan penegak hukum. Di Barat pelanggaran hukum atau kriminalitas sangatlah rendah. Saking rendahnya, sampai-sampai beberapa penjara di Belanda ditutup.

Kesesuaian kehidupan Barat dengan syariat Islam juga dibuktikan oleh hasil penelitian Hossein Askari. Penelitian yang disponsori Islamicity Foundation yang berbasis di Amerika itu mengungkap ranking negara yang paling Islami di dunia. New Zealand, negara nonmuslim, memperoleh skor tertinggi setidaknya dalam hal: menjauhi sistem keuangan ribawi, hak pendidikan, perlindungan hak milik dan hak binatang, antikorupsi, dan pemberantasan kemiskinan. Negara muslim dengan skor tertinggi adalah Uni Emirat Arab, ranking ke-45. Sementara Amerika menduduki peringkat ke-23. Skor terendah adalah Yaman, negara yang mana Islam sebagai agama resmi negara.

Pujian Abduh terhadap kehidupan Barat mengandung pesan ajakan agar ’’meniru’’ Barat dalam menata kehidupan. Hal senada diucapkan oleh Prabowo Subianto. Dia mengatakan, telah menemukan contoh sukses dalam mengelola negara dari Barat. Oleh karena itu, solusi bagi perbaikan kondisi yang ada adalah Westernisasi agar tercapai adil-makmur seperti yang telah mereka capai.

Dalam kaitan dengan isu penghapusan mata pelajaran agama di sekolah Indonesia, perlu menengok apa yang ada di Barat tentang hal tersebut. Hasil selancar internet menemukan bahwa kebanyakan sekolah menengah di Barat mengajarkan mapel agama meski tidak wajib. Ada yang diprogramkan oleh pemerintah seperti di Finlandia yang mewajibkan mapel agama bagi siswa SMP/SMA dan ada yang dipasrahkan kepada institusi agama.

Guru agama ada yang didanai oleh negara, ada yang tidak. Prancis termasuk yang tidak mendanai. Bagi yang belum dewasa, agama ditentukan oleh orang tua. Sedangkan yang telah dewasa, di atas 17 tahun, menentukan sendiri. Sebagai pengganti, untuk mereka yang ateis, mapel agama diganti mapel etika atau filsafat.

Sekolah menengah jurusan IPS, mapel agama diajarkan dalam bentuk religious studies atau kajian lintas agama dan bukan religious education yang fokus pembelajaran doktrin agama yang dipeluknya. Alhasil, Barat tidak mewajibkan tapi juga tidak melarangnya. Mereka banyak memercayakan pembelajaran kepada organisasi keagamaan untuk menyuplai tenaga pengajar atau untuk ekstrakurikuler di luar sekolah.

Jika Barat tidak mewajibkan mapel agama tapi berhasil membangun peradaban yang Islami, apakah Indonesia juga sebaiknya demikian: Membebaskan siswa untuk mengikuti atau tidak mengikuti mapel agama? Jawabannya tidak bisa sama. Hal ini lantaran Indonesia berdasar Pancasila dengan ketuhanan sebagai sila pertama.

Artinya, ada perbedaan bobot pandangan terhadap agama antara Barat dan Indonesia. Barat yang sekuler memosisikan agama secara periferal, sementara Indonesia memosisikannya sentral. Dengan demikian, mapel agama sulit dihapus dari kurikulum sekolah negeri.

Sejauh ini mapel agama telah ada, tapi tidak berbuah seperti yang diharapkan. Tawuran antar pelajar dan kenakalan remaja kerap terjadi. Sementara Barat yang mengekstrakurikuler mapel agama justru membuahkan sesuatu yang diinginkan agama.

Mengapa hal ini terjadi? Dalam teori kesalehan (tentang menjadi orang baik), terdapat kesalehan religius (religious piety) dan kesalehan sosial (social piety). Kesalehan religius lebih pada perkara-perkara mahdlah atau perkara ritual yang Allah telah menetapkan tata caranya secara baku. Sementara kesalehan sosial lebih pada perkara-perkara hubungan kemasyarakatan yang tidak statis (ghairu mahdlah) yang terbuka peluang nalar untuk terlibat di situ. Sejauh hal itu tidak bertentangan dengan prinsip syariat, maka ia boleh.

Ketidakwajiban pelajaran agama di Barat menjadikan anak didik mengembangkan daya nalar (kognisi) dan olah rasa (afeksi) dalam menyikapi urusan antarmanusia (hablunminannas). Tanpa harus diajarkan, mereka melalui interaksi sesama menjadi paham apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan. Keharusan menghargai orang lain dan larangan merugikan sesama (la dlarara wa la dlirar) menjadi terasah. Sikap anti terhadap aniaya (kezaliman), apalagi kekerasan, terbentuk melalui pengalaman pergaulan tanpa melalui mapel agama.

Kesalehan sosial tercipta dan terbentuk dalam diri anak didik secara alamiah dan berkesesuaian dengan nilai-nilai moral yang berlaku universal. Hal ini tidak berseberangan dengan ajaran Islam sebab kaidah dalam muamalat adalah boleh kecuali dilarang. Artinya, akal ’’dikedepankan’’ sebelum dalil melarangnya. Biarlah pemangku pendidikan dan anak didik mengembangkan sendiri melalui nalar dan olah rasa. Mapel agama di Indonesia hendaknya mendorong hal ini dan tidak mendikte secara tekstualis. Mapel agama sebaiknya berisi materi tasawuf yang mendukung berkembangnya olah rasa secara mandiri.

Bagaimana dengan kesalehan religius? Dalam hal ini telah banyak wadah lembaga keagamaan dan komunitas baik yang berbasis rumah ibadat seperti masjid dan gereja. Juga lembaga pendidikan agama seperti TPQ, madrasah diniyah, kelompok pengajian, dan majelis taklim. Selain lembaga keluarga yang merupakan sekolah pertama penanaman nilai agama dan pembiasaan ibadah. Bagi siswa yang pemeluk agama yang awam tentang tata cara ibadah, mapel agama bisa mengisinya.

Alhasil, mapel agama hendaknya mendorong terciptanya kesalehan sosial yang mendukung terciptanya harmoni dan eratnya kohesi sosial. Bukan sebaliknya, menimbulkan menguatnya perbedaan identitas sehingga berdampak tidak baik bagi pergaulan lintas agama. Suatu hal yang menjadi kekhawatiran Barat sedari awal terkait mapel agama. Di mana keberadaannya dikhawatirkan menimbulkan pemaksaan atas siswa untuk mengikuti mapel agama atau paham tertentu di sekolah, sementara dia sendiri tidak berminat. Bias-bias itulah yang lebih mengkhawatirkan Barat. Yaitu adanya kooptasi pemahaman keagamaan oleh sang pengajar dan hilangnya kebebasan beragama yang dilindungi oleh negara.

 

*) Dosen UIN Sunan Ampel Surabaya