Opini JawaPos, 26/8/2019 10.30 wib.

Oleh Bagong Suyanto*

 

SEBETULNYA, ancaman hukuman tambahan kebiri bagi predator seksual anak diberlakukan sejak 2016, tetapi baru kali ini benar-benar diberlakukan. Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto, yang kemudian diperkuat di tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya, Jawa Timur, telah menjatuhkan hukuman tambahan kebiri kimia kepada Muh. Aris bin Syukur, 20, yang notabene adalah predator seksual yang berbahaya.

Aris adalah salah satu predator seksual yang di pengadilan terbukti telah memerkosa sembilan anak di bawah umur (alias pedofil) di daerah Mojokerto. Aksi keji di luar nalar kemanusiaan itu dilakukan Aris sejak 2015 hingga berakhir pada 26 Oktober 2018. Pemuda tanggung dari kelas masyarakat marginal tersebut melakukan aksinya berkali-kali dan baru tertangkap 25 Oktober 2018 ketika tindakannya terekam kamera CCTV di kompleks perumahan di Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto.

Sebagai predator seksual, Aris sudah barang tentu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selain divonis hukuman tambahan kebiri kimia, Pengadilan Tinggi Surabaya mengabulkan hukuman yang telah ditetapkan Pengadilan Negeri Mojokerto, yaitu pidana penjara 12 tahun dan denda Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan bagi Aris.

Meski tambahan hukuman kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual kepada anak menjadi polemik dan belum jelas siapa dokter yang bersedia melaksanakan hukuman kebiri tersebut, tidak sedikit pihak yang menyambut baik keberanian dan terobosan pengadilan yang menjatuhkan sanksi tambahan bagi predator seksual tersebut.

Sebagaimana diketahui, walaupun berkali-kali predator seksual ditangkap dan dijebloskan ke penjara, tampaknya, hal itu tidak membuat mereka jera. Bahkan, sebagian pelaku ketika bebas kembali melakukan perbuatan keji itu karena berbagai alasan. Dengan tambahan hukuman kebiri, diharapkan pelaku benar-benar jera sekaligus mengurangi potensi pelaku kembali melakukan hal yang sama.

 

Perspektif Korban

Dalam sejarah perkembangan kasus kekerasan seksual terhadap anak, hukuman kebiri kimia bagi Aris itu merupakan yang pertama dijatuhkan dalam peradilan di Indonesia sejak disahkannya UU No 17/2016. Peraturan itu merupakan penetapan Perppu No 1/2016 mengenai Perubahan Kedua UU No 23/2002 tentang Perlindungan Anak yang disahkan pada 9 November 2016. UU baru tersebut mengatur penambahan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual.

Hukuman tambahan bagi predator seksual, sebagaimana diatur dalam UU No 17/2016, sebetulnya bukan hanya kebiri. Beberapa hukuman tambahan lain adalah penjara seumur hidup, hukuman mati, pengungkapan identitas pelaku, hingga pemasangan alat deteksi elektronik. Hukuman kebiri adalah salah satu tambahan hukuman yang beberapa tahun belakangan ini sempat mengundang polemik karena dinilai tidak manusiawi.

Dari perspektif pelaku, tambahan sanksi berupa hukuman kebiri memang sah-sah saja dinilai berlebihan dan memberatkan. Namun, dari perspektif keluarga korban dan korban pemerkosaan, hukuman kebiri pun sesungguhnya belum dianggap cukup. Berbeda dengan kasus kekerasan seksual yang terjadi sekali dan korban hanya seorang, dalam kasus kekerasan seksual yang dilakukan predator seksual, korbannya biasanya lebih dari satu orang.

Dalam beberapa kasus kekerasan seksual kepada anak, ketika pelaku bertindak keji berkali-kali dan memperlakukan korban di luar batas nilai kemanusiaan, rasa keadilan yang dituntut keluarga korban niscaya tidak bisa dibandingkan dengan materi maupun penderitaan fisik pelaku. Bagi anak-anak yang menjadi korban kejahatan seksual, sering terjadi masa depan mereka hancur dan kelam. Bahkan, bukan tidak mungkin mereka tumbuh dengan kepribadian yang menyimpang.

Banyak kasus yang membuktikan, anak-anak korban tindak kekerasan seksual akan mengalami trauma mendalam yang tetap membekas hingga mereka tua. Penderitaan batin korban kejahatan seksual tidak hanya akan memengaruhi tumbuh kembang dan aktivitas seksual mereka setelah dewasa. Namun, tak jarang juga mereka menjadi pelaku kekerasan seksual. Mata rantai dampak kejahatan seksual yang luar biasa itulah yang kemudian menjadi salah satu bahan pertimbangan dijatuhkannya hukuman tambahan berupa kebiri kimiawi bagi predator seksual.

 

Selektif

Di berbagai negara, ancaman hukuman kebiri sebetulnya bukan hal baru. Sejumlah negara seperti Jerman, Ceko, Moldova, Estonia, Argentina, Australia, dan Israel sudah menerapkan hukuman kebiri bagi predator seksual yang dinilai berbahaya.

Tidak semua pelaku kejahatan seksual mendapat tambahan hukuman kebiri kimiawi. Ketika korban yang jatuh adalah anak-anak dan pelaku dinilai melakukan kejahatan seksual secara sadis, terencana, dan berkali-kali, sudah selayaknya ancaman hukuman tambahan kebiri diberlakukan.

Apakah dengan hukuman kebiri itu lantas peluang pelaku untuk melakukan kejahatan serupa tidak lagi muncul? Untuk memastikan efek permanen hukuman kebiri kimiawi, memang pelaku harus disuntik zat antitestosteron secara terus-menerus. Zat tersebut disuntikkan untuk menurunkan kadar hormon testosteron yang sebagian besar diproduksi sel Leydig di dalam buah zakar. Dengan disuntikkannya zat antitestosteron ke dalam tubuh, praktis gairah seksual akan menurun. Namun, karena pengaruhnya memiliki batas waktu, zat tersebut harus disuntikkan secara berkala kepada pelaku.

Dari segi medis, penggunaan zat antitestosteron secara berkala memang akan membuat pelaku berisiko mengalami masalah kesehatan serius seperti otot mengecil, tulang keropos, dan bahkan badan menjadi lemah. Masalahnya, apakah penderitaan pelaku seperti itu sepadan dengan penderitaan korban?

Menjatuhkan hukuman tambahan kebiri kimiawi memang bukan jaminan kasus pemerkosaan kepada anak otomatis akan menurun dan dari sisi HAM mungkin dinilai merupakan tindakan balas dendam. Namun, perlu diingat, hukuman kebiri dijatuhkan secara selektif dan hanya akan divoniskan kepada predator seksual yang benar-benar berbahaya.

Masalahnya di sini bukan pada apa dampak yang bakal dialami pelaku dari segi medis. Namun, ancaman hukuman kebiri kimiawi adalah alternatif terakhir yang terpaksa dipilih ketika situasi dinilai sudah tidak normal. Kepada para penjahat yang melakukan aksi di luar batas nilai kemanusiaan, hukuman setimpal harus lebih dikedepankan. Empati kepada nasib korban juga harus menjadi pertimbangan utama.

 

*) Guru besar dan dosen sosiologi anak FISIP Universitas Airlangga Surabaya